Ternate (Antara Maluku) - Kalangan legislator di DPRD Maluku Utara (Malut) meminta kepada pemerintah daerah (pemda) di Malut, baik di tingkat provinsi maupaun kabupaten/kota untuk selektif mengeluarkan izin investasi pariwisata.
"Malut memang butuh kehadiran investor pariwisata untuk mengeloha dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah ini, tetapi pemda jangan langsung menyetujui setiap pengajuan izin investasi pariwisata," kata anggota DPRD Malut Edi Langkara di Ternate, Jumat.
Sikap selektif itu harus dilakukan pemda untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah setelah investasi pariwisata di suatu wilayah beroperasi, misalnya adanya konflik dengan masyarakat sekitar, seperti yang kini terjadi di Pulau Sali, Kabupaten Halmahera Selatan.
Menurut dia, pemda sebelum mengeluarkan izin investasi pariwisata jangan hanya melihat dari aspek kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari aspek negatif yang mungkin timbul di masyarakat, misalnya investasi pariwisata itu akan menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Oleh karena itu, pemda harus turun ke lapangan dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi yang akan dikeluarkan izin investasi pariwisata, jangan hanya mendasarkan dari keterangan pejabat pemerintah setempat, sepert Camat dan kepala desa.
"Kasus penolakan warga di Pulau Sali atas pengembangan pulau itu menjadi lokasi pariwisata oleh investor karena masyarakat menganggap pulau itu sebagai tempat sakral dan bernilai sejarah tidak akan terjadi kalau pemda sebelum mengeluarkan izin berdialog langsung dengan masyarakat setempat," katanya.
Hal lain yang harus diperhatikan pemda sebelum mengeluarkan izin investasi pariwisata adalah apakah investasi pariwisata itu dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, karena pengalaman di berbagai daerah justru masyarakat tidak mendapat manfaat apa-apa dari keberadaan investasi pariwisata di wilayahnya.
Ia mengatakan, pemda sebaiknya memberi syarat kepada investor yang akan menanamkan investasi pariwisata di suatu daerah untuk memasukan saham masyarakat setempat dalam usaha itu agar masyarakat bisa menikmati hasil dari usaha pariwisata itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Malut memang butuh kehadiran investor pariwisata untuk mengeloha dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah ini, tetapi pemda jangan langsung menyetujui setiap pengajuan izin investasi pariwisata," kata anggota DPRD Malut Edi Langkara di Ternate, Jumat.
Sikap selektif itu harus dilakukan pemda untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah setelah investasi pariwisata di suatu wilayah beroperasi, misalnya adanya konflik dengan masyarakat sekitar, seperti yang kini terjadi di Pulau Sali, Kabupaten Halmahera Selatan.
Menurut dia, pemda sebelum mengeluarkan izin investasi pariwisata jangan hanya melihat dari aspek kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari aspek negatif yang mungkin timbul di masyarakat, misalnya investasi pariwisata itu akan menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Oleh karena itu, pemda harus turun ke lapangan dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi yang akan dikeluarkan izin investasi pariwisata, jangan hanya mendasarkan dari keterangan pejabat pemerintah setempat, sepert Camat dan kepala desa.
"Kasus penolakan warga di Pulau Sali atas pengembangan pulau itu menjadi lokasi pariwisata oleh investor karena masyarakat menganggap pulau itu sebagai tempat sakral dan bernilai sejarah tidak akan terjadi kalau pemda sebelum mengeluarkan izin berdialog langsung dengan masyarakat setempat," katanya.
Hal lain yang harus diperhatikan pemda sebelum mengeluarkan izin investasi pariwisata adalah apakah investasi pariwisata itu dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, karena pengalaman di berbagai daerah justru masyarakat tidak mendapat manfaat apa-apa dari keberadaan investasi pariwisata di wilayahnya.
Ia mengatakan, pemda sebaiknya memberi syarat kepada investor yang akan menanamkan investasi pariwisata di suatu daerah untuk memasukan saham masyarakat setempat dalam usaha itu agar masyarakat bisa menikmati hasil dari usaha pariwisata itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015