Ambon (Antara Maluku) - Balai Wilayah Sungai Maluku masih melakukan observasi terhadap kondisi sekitar dam Waiela, Kecamatan Leihitu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami kerusakan sejak tahun 2013.
"Studi analisa serta observasi ini masih berlangsung untuk melihat kondisi geologi maupun kemiringan lereng hingga lokasi yang akan dijadikan tempat pemukiman penduduk," kata staf BWS Maluku, Sutiono di Ambon, Jumat.
Penjelasan Sutiono yang juga selaku panitia pelaksana kegiatan (PPK) proyek pembangunan Dam Waiela ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD Maluku.
Bendungan alami di Waiela ini awalnya jebol pada 25 Juli 2013 lalu membuat ratusan warga mengungsi ke tempat lain.
Menurut dia, beberapa hari pascabencana jebolnya dam tersebut, BWS bersama Kementerian PU dan instansi terkait melakukan observasi dan menerbitkan sejumlah rekomendasi.
"Yang paling krusial dari hasil rekomendasi ini adalah masalah geologi dari BMKG, khususnya terkait konstruksi tanah yang tidak boleh dilakukan kegiatan apa pun selama dua tahun ke depan," katanya.
Kegiatan observasi ini masih dilakukan hingga tahun 2014 dan BWS terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BMKG dan BPBD.
Sebab saat ini sudah ada warga yang ingin kembali ke kawasan itu untuk melakukan aktivitas, tetapi dikhawatirkan bisa terjadi bencana susulan lagi karena tingginya intensitas curah hujan saat ini.
Untuk tahun 2016 nanti, kata Sutiono, BWS masih melaksanakan studi pengelolaan sumber daya air baku dan adanya potensi membuat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Dam Waiela.
Anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu mengharapkan adanya perhatian serius BWS terhadap kondisi Dam Waiela agar tidak membawa bencana baru bagi masyarakat sekitar.
"Debit air di bendungan alam tersebut saat ini makin meninggi akibat tingginya curah hujan, dan situasi ini membuat warga Negeri Lima, Kecamatan (Leihitu) jadi resah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Studi analisa serta observasi ini masih berlangsung untuk melihat kondisi geologi maupun kemiringan lereng hingga lokasi yang akan dijadikan tempat pemukiman penduduk," kata staf BWS Maluku, Sutiono di Ambon, Jumat.
Penjelasan Sutiono yang juga selaku panitia pelaksana kegiatan (PPK) proyek pembangunan Dam Waiela ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD Maluku.
Bendungan alami di Waiela ini awalnya jebol pada 25 Juli 2013 lalu membuat ratusan warga mengungsi ke tempat lain.
Menurut dia, beberapa hari pascabencana jebolnya dam tersebut, BWS bersama Kementerian PU dan instansi terkait melakukan observasi dan menerbitkan sejumlah rekomendasi.
"Yang paling krusial dari hasil rekomendasi ini adalah masalah geologi dari BMKG, khususnya terkait konstruksi tanah yang tidak boleh dilakukan kegiatan apa pun selama dua tahun ke depan," katanya.
Kegiatan observasi ini masih dilakukan hingga tahun 2014 dan BWS terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BMKG dan BPBD.
Sebab saat ini sudah ada warga yang ingin kembali ke kawasan itu untuk melakukan aktivitas, tetapi dikhawatirkan bisa terjadi bencana susulan lagi karena tingginya intensitas curah hujan saat ini.
Untuk tahun 2016 nanti, kata Sutiono, BWS masih melaksanakan studi pengelolaan sumber daya air baku dan adanya potensi membuat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Dam Waiela.
Anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu mengharapkan adanya perhatian serius BWS terhadap kondisi Dam Waiela agar tidak membawa bencana baru bagi masyarakat sekitar.
"Debit air di bendungan alam tersebut saat ini makin meninggi akibat tingginya curah hujan, dan situasi ini membuat warga Negeri Lima, Kecamatan (Leihitu) jadi resah," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015