Ternate (Antara Maluku) - Pengamat politik Universitas Khairun Ternate, Nurdin Muhammad mengatakan, momentum hari Bhayangkara ke-69 1 Juli 2015 harus dimanfaatkan Polri untuk banyak melakukan pembenahan agar menjadi institusi penegak hukum yang sesuai harapan bangsa dan masyarakat.
"Pembenahan yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dan Polri harus menjamin kepastian hukum dan keadilan serta kesetaraan hukum kepada publik, sehingga hak-hak hukum masyarakat bisa ditegakkan," katanya, di Ternate, Senin.
Nurdin memandang profesionalisme aparat kepolisian saat ini masih jauh dari harapan, karena masyarakat sangat bingung dengan berbagai penuntasan kasus yang ditangani. Tantangan Polri adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.
Oleh karena itu, kata dia, berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi, publik sangat menaruh harapan besar kepada Polri dan itu harus diwujudkan.
"Jika hal tersebut bisa diselesaikan, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi, apalagi korps baju coklat ini memiliki tantangan cukup besar dalam menuntaskan semua kasus yang mereka tangani," katanya.
Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi dana masjid raya Sanana senilai Rp5,5 miliar yang melibatkan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM), dimana Polda Malut hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka, dan tidak menyentuh bupati.
"Sejauh ini hanya dapat menempuh pada pembukaan rekening AHM, namun lagi-lagi berkas acara penyidikan (BAP) harus dikembalikan (P-19) oleh jaksa lantaran dinyatakan belum lengkap," katanya.
Tepatnya pada tanggal 22 Juni 2015 lalu Kapoda Malut secara resmi kembali berganti dan dilangsungkan upacara penyerahan Pataka Polda Malut dari Brigjen Pol. Drs Sobri Effendy Surya kepada Kapoda baru, Brigjen Pol. Drs. Imam Budi Supeno, Kamis (18/6) lalu.
"Akankah penyerahan Pataka seiring dengan penyerahan seluruh kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini penyidik Dit Reskrimsus Polda Malut melakukan penyidikan dapat dituntaskan atau tidak termasuk kasus korupsi Masjid Raya Sanana," ujarnya.
"Jadi sudah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Polda Malut tetapi kasus itu belum juga tuntas. Ini salah satu contoh dimana profesionalisme kepolisian dituntut untukn segera dibenahi," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pembenahan yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dan Polri harus menjamin kepastian hukum dan keadilan serta kesetaraan hukum kepada publik, sehingga hak-hak hukum masyarakat bisa ditegakkan," katanya, di Ternate, Senin.
Nurdin memandang profesionalisme aparat kepolisian saat ini masih jauh dari harapan, karena masyarakat sangat bingung dengan berbagai penuntasan kasus yang ditangani. Tantangan Polri adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.
Oleh karena itu, kata dia, berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi, publik sangat menaruh harapan besar kepada Polri dan itu harus diwujudkan.
"Jika hal tersebut bisa diselesaikan, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi, apalagi korps baju coklat ini memiliki tantangan cukup besar dalam menuntaskan semua kasus yang mereka tangani," katanya.
Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi dana masjid raya Sanana senilai Rp5,5 miliar yang melibatkan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM), dimana Polda Malut hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka, dan tidak menyentuh bupati.
"Sejauh ini hanya dapat menempuh pada pembukaan rekening AHM, namun lagi-lagi berkas acara penyidikan (BAP) harus dikembalikan (P-19) oleh jaksa lantaran dinyatakan belum lengkap," katanya.
Tepatnya pada tanggal 22 Juni 2015 lalu Kapoda Malut secara resmi kembali berganti dan dilangsungkan upacara penyerahan Pataka Polda Malut dari Brigjen Pol. Drs Sobri Effendy Surya kepada Kapoda baru, Brigjen Pol. Drs. Imam Budi Supeno, Kamis (18/6) lalu.
"Akankah penyerahan Pataka seiring dengan penyerahan seluruh kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini penyidik Dit Reskrimsus Polda Malut melakukan penyidikan dapat dituntaskan atau tidak termasuk kasus korupsi Masjid Raya Sanana," ujarnya.
"Jadi sudah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Polda Malut tetapi kasus itu belum juga tuntas. Ini salah satu contoh dimana profesionalisme kepolisian dituntut untukn segera dibenahi," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015