Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengharapkan pemerintah pusat menetapkan Maluku menjadi lumbung ikan nasional (LIN) pada Oktober 2015.
"Kami harapkan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Ambon dalam rangka membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Nasional XI pada Oktober 2015 menyerahkan Keppres atau Perpres sebagai `payung hukum` Maluku menjadi LIN," katanya, di Ambon, Sabtu.
Ia mengungkapkan, saat ini sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis sedang berada di Jakarta untuk membahas "payung hukum" Maluku menjadi LIN dengan Kementerian maupun Badan berkompeten.
"Maluku menjadi LIN adalah program pemerintah yang telah dicetuskan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2010 sehingga tinggal dilanjutkan dengan perlu adanya `payung hukum`, baik berupa Keppres atau Perpres," ujarnya.
Gubernur mengemukakan, program Maluku menjadi LIN juga telah dibicarakannya dengan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.
"Kepala Negara pada prinsipnya mendukung Maluku menjadi LIN karena sesuai dengan visinya membangun kemaritiman, makanya Maluku idial karena memiliki potensi lestari ikan 1,64 juta ton/ tahun," katanya.
Apalagi didukung dengan laut Maluku yang sekitar 92,4 persen dari wilayahnya seluas 581.376 KM2 itu memiliki potensi lestari ikan sebanyak 1,64 juta ton/tahun dengan 780 spesies biota laut tersebut bernilai ekonomis.
Potensi sumber daya hayati laut itu pun belum termasuk udang, rumput laut, mutiara dan lainnya yang ternyata menarik minat investor, terutama asing.
Begitu pun data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari lebih dari 6.000 unit kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia sekitar 50 persen melakukan penangkapan di laut Maluku.
"Saya optimistis dengan Maluku yang memiliki tiga daerah penangkapan yakni laut Banda, Maluku, dan Arafuru dengan kontribusi besar bagi produksi ikan nasional itu direalisasikan pemerintah pusat menjadi LIN," tegas Gubernur Said.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Indroyono Soesilo menegaskan, pemerintah segera menetapkan Maluku sebagai LIN.
"Perjuangan Maluku untuk menjadi LIN akan segera terwujud. Hanya tinggal dua tahapan lagi dan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meresmikannya," katanya.
Tahapan itu, jelas dia, berupa pembahasan lintas sektoral di tingkat pemerintah pusat. Setelahnya Maluku akan disahkan sebagai lumbung ikan nasional di Tanah Air.
Menurut Menko, kekayaan sumber daya hayati laut tidak bisa dipungkiri sangat besar dan potensial serta menjadi salah satu sektor unggulan penyumbang devisa bagi negara selama ini.
"Masyarakat Maluku tidak perlu khawatir karena pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memberikan porsi LIN kepada Maluku," tandas Menko.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami harapkan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Ambon dalam rangka membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Nasional XI pada Oktober 2015 menyerahkan Keppres atau Perpres sebagai `payung hukum` Maluku menjadi LIN," katanya, di Ambon, Sabtu.
Ia mengungkapkan, saat ini sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis sedang berada di Jakarta untuk membahas "payung hukum" Maluku menjadi LIN dengan Kementerian maupun Badan berkompeten.
"Maluku menjadi LIN adalah program pemerintah yang telah dicetuskan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2010 sehingga tinggal dilanjutkan dengan perlu adanya `payung hukum`, baik berupa Keppres atau Perpres," ujarnya.
Gubernur mengemukakan, program Maluku menjadi LIN juga telah dibicarakannya dengan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.
"Kepala Negara pada prinsipnya mendukung Maluku menjadi LIN karena sesuai dengan visinya membangun kemaritiman, makanya Maluku idial karena memiliki potensi lestari ikan 1,64 juta ton/ tahun," katanya.
Apalagi didukung dengan laut Maluku yang sekitar 92,4 persen dari wilayahnya seluas 581.376 KM2 itu memiliki potensi lestari ikan sebanyak 1,64 juta ton/tahun dengan 780 spesies biota laut tersebut bernilai ekonomis.
Potensi sumber daya hayati laut itu pun belum termasuk udang, rumput laut, mutiara dan lainnya yang ternyata menarik minat investor, terutama asing.
Begitu pun data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari lebih dari 6.000 unit kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia sekitar 50 persen melakukan penangkapan di laut Maluku.
"Saya optimistis dengan Maluku yang memiliki tiga daerah penangkapan yakni laut Banda, Maluku, dan Arafuru dengan kontribusi besar bagi produksi ikan nasional itu direalisasikan pemerintah pusat menjadi LIN," tegas Gubernur Said.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Indroyono Soesilo menegaskan, pemerintah segera menetapkan Maluku sebagai LIN.
"Perjuangan Maluku untuk menjadi LIN akan segera terwujud. Hanya tinggal dua tahapan lagi dan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meresmikannya," katanya.
Tahapan itu, jelas dia, berupa pembahasan lintas sektoral di tingkat pemerintah pusat. Setelahnya Maluku akan disahkan sebagai lumbung ikan nasional di Tanah Air.
Menurut Menko, kekayaan sumber daya hayati laut tidak bisa dipungkiri sangat besar dan potensial serta menjadi salah satu sektor unggulan penyumbang devisa bagi negara selama ini.
"Masyarakat Maluku tidak perlu khawatir karena pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memberikan porsi LIN kepada Maluku," tandas Menko.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015