Ternate (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba menyatakan nama-nama pejabat eselon II yang akan menjadi penjabat bupati/wali kota telah diajukan ke Kemendagri, menyusul berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada Agustus 2015.
"Dari delapan kabupaten/kota, minus Kabupaten Taliabu yang telah memiliki penjabat bupati, saya sudah ajukan nama-nama penjabat ke Kemendagri sesuai dengan persyaratan dan kepangkatan," katanya di Ternate, Minggu.
Dia mengatakan, delapan kabupaten/kota yang mengalami kekosongan kepala daerah, tetapi untuk saat ini, beberapa daerah seperti Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada awal Agustus 2015, sekaligus melangsungkan hajatan pilkada secara serentak di tahun 2015 ini.
"Sejumlah nama-nama yang disiapkan menjadi penjabat bupati/wali kota tentunya memiliki rekam jejak yang baik dan tentunya tidak terkontaminasi dengan kepentingan partai politik atau kandidat yang bertarung," katanya.
Untuk dua daerah yang didahulukan yakni Kota Ternate telah diajukan Staf Ahli Gubernur Malut La Bayoni dan Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Malut, Idrus Assagaf dan Kabupaten Halmahera Timur, Karo Humas Salmin Janidi dan Staf Ahli Gubernur Gafaruddin.
Selain itu, kata gubernur, lima pejabat di Pemprov Malut yang akan mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota seperti Kota Tidore Kepulauan telah diajukan Karo Pemerintahan Ansar Daaly dan Karo Hukum dan HAM Pemprov Malut Yusuf Marsaoly.
Begitu pula, di Kabupaten Kepulauan Sula telah diajukan Asisten I Setda Pemprov Malut, Ramli Umanailo dan Staf Ahli Gubernur, Asrul Gailea, sedangkan di Kabupaten Halmahera Barat akan diisi oleh Kepala BKPMD Nirwan MT Ali dan Kepala Inspektorat Bambang Hermawan.
Menurut dia, para penjabat yang diajukan tersebut sebagian besar merupakan putra daerah kabupaten/kota bersangkutan, karena mereka lebih memahami kondisi dan karakter masyarakat, saat menjadi penjabat bupati/walikota nantinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Dari delapan kabupaten/kota, minus Kabupaten Taliabu yang telah memiliki penjabat bupati, saya sudah ajukan nama-nama penjabat ke Kemendagri sesuai dengan persyaratan dan kepangkatan," katanya di Ternate, Minggu.
Dia mengatakan, delapan kabupaten/kota yang mengalami kekosongan kepala daerah, tetapi untuk saat ini, beberapa daerah seperti Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada awal Agustus 2015, sekaligus melangsungkan hajatan pilkada secara serentak di tahun 2015 ini.
"Sejumlah nama-nama yang disiapkan menjadi penjabat bupati/wali kota tentunya memiliki rekam jejak yang baik dan tentunya tidak terkontaminasi dengan kepentingan partai politik atau kandidat yang bertarung," katanya.
Untuk dua daerah yang didahulukan yakni Kota Ternate telah diajukan Staf Ahli Gubernur Malut La Bayoni dan Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Malut, Idrus Assagaf dan Kabupaten Halmahera Timur, Karo Humas Salmin Janidi dan Staf Ahli Gubernur Gafaruddin.
Selain itu, kata gubernur, lima pejabat di Pemprov Malut yang akan mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota seperti Kota Tidore Kepulauan telah diajukan Karo Pemerintahan Ansar Daaly dan Karo Hukum dan HAM Pemprov Malut Yusuf Marsaoly.
Begitu pula, di Kabupaten Kepulauan Sula telah diajukan Asisten I Setda Pemprov Malut, Ramli Umanailo dan Staf Ahli Gubernur, Asrul Gailea, sedangkan di Kabupaten Halmahera Barat akan diisi oleh Kepala BKPMD Nirwan MT Ali dan Kepala Inspektorat Bambang Hermawan.
Menurut dia, para penjabat yang diajukan tersebut sebagian besar merupakan putra daerah kabupaten/kota bersangkutan, karena mereka lebih memahami kondisi dan karakter masyarakat, saat menjadi penjabat bupati/walikota nantinya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015