Ambon (Antara Maluku) - Ketua kelompok fraksi Komisi II DPR-RI Komaruddin Watubun menyatakan prihatin masih banyak desa di Maluku dipimpin penjabat kepala desa (Kades) sehingga dikhawatirkan tidak menunjang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
"Saya berkunjung ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ternyata masih banyak penjabat kades di sana dan ini juga terjadi di delapan Kabupaten dan dua Kota lainnya di Maluku," katanya, di Ambon, Selasa.
Bahkan, tandasnya, di Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku ternyata masih ada Penjabat Kades yang proses (pelantikan-) nya pun bermasalah dan memerlukan keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA).
"Prihatin memang dengan kondisi pemerintahan desa di Maluku yang sebenarnya mekanismenya masih menjunjung tinggi adat istiadat dan diatur peraturan daerah (perda) sesuai karakteristik budaya masing - masing Kabupaten/Kota," ujar Komaruddin.
Legislator PDIP yang berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara itu juga mempertanyakan program dari masing - masing Kabupaten/Kota melalui para Camat sehingga masih banyak desa dipimpin penjabat.
Padahal, pemerintahan Indonesia Kerja saat ini relatif tinggi perhatiannya terhadap pembangunan di desa melalui alokasi dana desa (ADD).
"Jadi ini masukan strategis bagi saya dalam kapasitas sebagai Ketua Poksi Komisi II DPR - RI yang nantinya bersinergis dengan rekan - rekan untuk melihat apakah masalah ini juga terjadi di Provinsi lainnya," tegas Komaruddin.
Dia juga memandang perlu untuk meningkatkan kapasitas para perangkat desa agar mampu menyusun program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
"Terbuka peluang besar untuk perangkat desa meningkatkan kapasitas melalui berbagai program pelatihan dari pemerintah maupun LSM, dan itu harus dimanfaatkan seoptimalnya sehingga memahami mekanisme pemerintahan secara global," katanya.
Disinggung ADD, dia menjelaskan, pemerintah mengalokasikannya secara bertahap dan ini berpulang kepada para perangkat desa bersama masyarakat saat mengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Pastinya harus dibarengi dengan pengawasan sehingga mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak tidak bertanggung jawab, sehingga saat ini memang membutuhkan para Kades maupun perangkatnya yang miliki kualitas SDM," ujar Komaruddin Watubun.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya berkunjung ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ternyata masih banyak penjabat kades di sana dan ini juga terjadi di delapan Kabupaten dan dua Kota lainnya di Maluku," katanya, di Ambon, Selasa.
Bahkan, tandasnya, di Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku ternyata masih ada Penjabat Kades yang proses (pelantikan-) nya pun bermasalah dan memerlukan keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA).
"Prihatin memang dengan kondisi pemerintahan desa di Maluku yang sebenarnya mekanismenya masih menjunjung tinggi adat istiadat dan diatur peraturan daerah (perda) sesuai karakteristik budaya masing - masing Kabupaten/Kota," ujar Komaruddin.
Legislator PDIP yang berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara itu juga mempertanyakan program dari masing - masing Kabupaten/Kota melalui para Camat sehingga masih banyak desa dipimpin penjabat.
Padahal, pemerintahan Indonesia Kerja saat ini relatif tinggi perhatiannya terhadap pembangunan di desa melalui alokasi dana desa (ADD).
"Jadi ini masukan strategis bagi saya dalam kapasitas sebagai Ketua Poksi Komisi II DPR - RI yang nantinya bersinergis dengan rekan - rekan untuk melihat apakah masalah ini juga terjadi di Provinsi lainnya," tegas Komaruddin.
Dia juga memandang perlu untuk meningkatkan kapasitas para perangkat desa agar mampu menyusun program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
"Terbuka peluang besar untuk perangkat desa meningkatkan kapasitas melalui berbagai program pelatihan dari pemerintah maupun LSM, dan itu harus dimanfaatkan seoptimalnya sehingga memahami mekanisme pemerintahan secara global," katanya.
Disinggung ADD, dia menjelaskan, pemerintah mengalokasikannya secara bertahap dan ini berpulang kepada para perangkat desa bersama masyarakat saat mengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Pastinya harus dibarengi dengan pengawasan sehingga mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak tidak bertanggung jawab, sehingga saat ini memang membutuhkan para Kades maupun perangkatnya yang miliki kualitas SDM," ujar Komaruddin Watubun.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015