Ambon (Antara Maluku) - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku mengharapkan kebijakan pemerintah menambah kuota haji daerah ini hingga mencapai 710 orang pascakebijakan pengurangan 10 persen sejak tahun lalu.
"Sekarang kuota kita hanya 569 orang dan lebih kecil dari Provinsi Maluku Utara yang jumlah penduduk beragama muslimnya lebih sedikit," kata Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Maluku, Idrus Kaisupy di Ambon, Rabu.
Penjelasan Idrus disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Maluku yang dipimpin Suhfi Madjid.
Dia berharap para wakil rakyat ini saat melaksanakan agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah, perlu meminta Kementerian Agama untuk kembali menambah kuota haji Maluku.
Alasannya, jumlah penduduk beragama muslim di Maluku lebih besar dari Provinsi Maluku Utara, namun kuota haji di daerah itu justeru lebih besar.
Dalam penyampaian aspirasi oleh wakil rakyat, mereka juga diminta untuk memperjuangkan peningkatan status asrama haji embarkasi di Maluku.
Termasuk didalamnya tunggakan dana tunjangan profesi bagi guru-guru Katolik sebesar Rp8 miliar dan guru protestan Rp12 miliar yang belum dibayar sampai saat ini.
"Upaya ini sudah pernah kami lakukan dan disetujui Kementerian Agama, tetapi saat itu mantan Dirjennya mengundurkan diri sehingga berbagai kesepakatan jadi tertunda sampai sekarang," ujarnya.
Kebutuhan mendesak lainnya adalah sarana informasi tekonologi pada sejumlah sekolah madrasah, serta belum adanya kantor Kemenag di Kabupaten Maluku Barat Daya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Sekarang kuota kita hanya 569 orang dan lebih kecil dari Provinsi Maluku Utara yang jumlah penduduk beragama muslimnya lebih sedikit," kata Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Maluku, Idrus Kaisupy di Ambon, Rabu.
Penjelasan Idrus disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Maluku yang dipimpin Suhfi Madjid.
Dia berharap para wakil rakyat ini saat melaksanakan agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah, perlu meminta Kementerian Agama untuk kembali menambah kuota haji Maluku.
Alasannya, jumlah penduduk beragama muslim di Maluku lebih besar dari Provinsi Maluku Utara, namun kuota haji di daerah itu justeru lebih besar.
Dalam penyampaian aspirasi oleh wakil rakyat, mereka juga diminta untuk memperjuangkan peningkatan status asrama haji embarkasi di Maluku.
Termasuk didalamnya tunggakan dana tunjangan profesi bagi guru-guru Katolik sebesar Rp8 miliar dan guru protestan Rp12 miliar yang belum dibayar sampai saat ini.
"Upaya ini sudah pernah kami lakukan dan disetujui Kementerian Agama, tetapi saat itu mantan Dirjennya mengundurkan diri sehingga berbagai kesepakatan jadi tertunda sampai sekarang," ujarnya.
Kebutuhan mendesak lainnya adalah sarana informasi tekonologi pada sejumlah sekolah madrasah, serta belum adanya kantor Kemenag di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015