Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada usia kemerdekaan ke-70 RI masih memerangi kemiskinan sekitar 18,4 persen dari 1,8 juta jiwa penduduk di daerah itu.
"Kami masih memprioritaskan program untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang tingkatnya relatif masih tinggi," kata Gubernur Maluku Said Assagaff, di Ambon, Selasa.
Persentasi 18,4 persen ini, kata gubernur, menempatkan Maluku sebagai salah satu dari delapan Provinsi Kemerdekaan yang berada di peringkat keempat termiskin di Indonesia.
Karena itu, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan agar melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
"Kami menargetkan hingga akhir 2019 tingkat kemiskinan di Maluku kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk," kata Said.
Ia mengungkapkan, saat dirinya Wagub periode 2008 - 2013 tingkat kemiskinan lebih dari 28 persen.
"Saat itu kondisi susah dengan dampak konflik sosial sejak 1999 memprihatinkan. Bila saat ini stabilitas keamanan terjamin, maka target penurunan di bawah 10 persen harus terealisasi," katanya.
Said menilai, pengakuan pemerintah pusat untuk 10 persen hak kepesertaan (PI) pengelolaan Migas Blok Masela dan Perpres soal Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
"Saya optimistis dua kewenangan Pemprov Maluku ini mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya terkesan lamban karena terhambat regulasi pemerintah pusat," tegas Gubernur.
Dia juga bertekad kepercayaan sebagian besar dari 1.186.631 pemilih kepadanya bersama Wagub Zeth memimpin Maluku akan diemban dengan bertanggung jawab.
"Mudah - mudahan kepercayaan rakyat Maluku ini tidak kita kecewakan dengan bekerja optimal mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, membuka keterisolasian wilayah dan lainnya," kata Gubernur Said.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami masih memprioritaskan program untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang tingkatnya relatif masih tinggi," kata Gubernur Maluku Said Assagaff, di Ambon, Selasa.
Persentasi 18,4 persen ini, kata gubernur, menempatkan Maluku sebagai salah satu dari delapan Provinsi Kemerdekaan yang berada di peringkat keempat termiskin di Indonesia.
Karena itu, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan agar melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
"Kami menargetkan hingga akhir 2019 tingkat kemiskinan di Maluku kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk," kata Said.
Ia mengungkapkan, saat dirinya Wagub periode 2008 - 2013 tingkat kemiskinan lebih dari 28 persen.
"Saat itu kondisi susah dengan dampak konflik sosial sejak 1999 memprihatinkan. Bila saat ini stabilitas keamanan terjamin, maka target penurunan di bawah 10 persen harus terealisasi," katanya.
Said menilai, pengakuan pemerintah pusat untuk 10 persen hak kepesertaan (PI) pengelolaan Migas Blok Masela dan Perpres soal Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
"Saya optimistis dua kewenangan Pemprov Maluku ini mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya terkesan lamban karena terhambat regulasi pemerintah pusat," tegas Gubernur.
Dia juga bertekad kepercayaan sebagian besar dari 1.186.631 pemilih kepadanya bersama Wagub Zeth memimpin Maluku akan diemban dengan bertanggung jawab.
"Mudah - mudahan kepercayaan rakyat Maluku ini tidak kita kecewakan dengan bekerja optimal mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, membuka keterisolasian wilayah dan lainnya," kata Gubernur Said.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015