Ambon, 27/8 (Antara Maluku) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat atas pendapatan asli daererah (PAD), khususnya dari sektor pajak air permukaan yang selama ini belum memberikan kontribusi.
"Sudah waktunya pemerintah memperhatikan beberapa pos pajak daerah yang realisasinya dalam berkontribusi untuk PAD masih di bawah angka 90 persen, bahkan untuk pos pajak air permukaan ternyata realisasinya nol persen," kata ketua F-PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis.
Kemudian untuk jenis pajak rokok yang hanya mencapai 76,64 persen seharusnya masih bisa ditingkatkan agar mengalami kenaikan signifikan.
"Bila realisasi pajak rokok ini rendah akibat kurangnya orang Maluku yang merokok itu sangat baik dan positif, tetapi kalau rendah realisasi kontribusi bagi PAD akibat kealpaan pemerintah maka harus dibenahi," katanya.
Fraksi juga menyambut baik kinerja Pemprov Maluku yang bisa merealisasikan retribusi daerah melewati target yang ditargetkan hingga mencapai 107,85 persen., misalnya masih ada sejumlah pos masih berada di bawah level 100 persen.
Misalnya untuk retribusi jasa umum sebesar 10,53 persen, jasa usaha 94,44 persen, serta retribusi perizinan tertentu sebesar 84,55 persen, sehingga fraksi berpendapat untuk retribusi perizinan tertentu yang masih tergolong rendah ini harus menjadi perhatian SKPD terkait.
"Untuk lain-lain pendapatan yang sah, prosentasi realisasinya memang snagat baik karena berada di kisaran 101,84 persen, tetapi bersamaan dengan itu terjadi distorsi pada realisasi dari pendapatan dana hibah yang mencapai 72,88 persen," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempunyai catatan penting atas lain-lain pendapatan yang sah, khususnya pos penerimaan bunga deposito untuk diperhatikan dalam perencanaan pendapatan di APBD Perubahan tahun 2015.
Misalnya bunga deposito pada Bank Mandiri yang hanya terealsiasi Rp1,102 miliar, bunga deposito Bank BNI Rp2,297 miliar, bunga deposito Bank BTN Rp1,552 miliar dari yang direncanakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Sudah waktunya pemerintah memperhatikan beberapa pos pajak daerah yang realisasinya dalam berkontribusi untuk PAD masih di bawah angka 90 persen, bahkan untuk pos pajak air permukaan ternyata realisasinya nol persen," kata ketua F-PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis.
Kemudian untuk jenis pajak rokok yang hanya mencapai 76,64 persen seharusnya masih bisa ditingkatkan agar mengalami kenaikan signifikan.
"Bila realisasi pajak rokok ini rendah akibat kurangnya orang Maluku yang merokok itu sangat baik dan positif, tetapi kalau rendah realisasi kontribusi bagi PAD akibat kealpaan pemerintah maka harus dibenahi," katanya.
Fraksi juga menyambut baik kinerja Pemprov Maluku yang bisa merealisasikan retribusi daerah melewati target yang ditargetkan hingga mencapai 107,85 persen., misalnya masih ada sejumlah pos masih berada di bawah level 100 persen.
Misalnya untuk retribusi jasa umum sebesar 10,53 persen, jasa usaha 94,44 persen, serta retribusi perizinan tertentu sebesar 84,55 persen, sehingga fraksi berpendapat untuk retribusi perizinan tertentu yang masih tergolong rendah ini harus menjadi perhatian SKPD terkait.
"Untuk lain-lain pendapatan yang sah, prosentasi realisasinya memang snagat baik karena berada di kisaran 101,84 persen, tetapi bersamaan dengan itu terjadi distorsi pada realisasi dari pendapatan dana hibah yang mencapai 72,88 persen," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempunyai catatan penting atas lain-lain pendapatan yang sah, khususnya pos penerimaan bunga deposito untuk diperhatikan dalam perencanaan pendapatan di APBD Perubahan tahun 2015.
Misalnya bunga deposito pada Bank Mandiri yang hanya terealsiasi Rp1,102 miliar, bunga deposito Bank BNI Rp2,297 miliar, bunga deposito Bank BTN Rp1,552 miliar dari yang direncanakan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015