Ternate, 27/8 (Antara) - Penjabat Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) Idrus Assagaf, akan menghapus kebijakan pemotongan gaji PNS dalam wilayah Kota Ternate yang diperuntukkan bagi infaq dan sedekah setiap bulan dengan besarannya tergantung dari golongan.
"Hal ini dilakukan mengingat ada sejumlah pegawai yang telah mengeluhkan hal tersebut ke Idrus saat dirinya dipercayakan oleh Gubernur Malut sebagai Penjabat Wali Kota Ternate dan kita akan kaji dan sudah dalam proses tahapan kajian tinggal dalam satu dua hari saja, menunggu waktu," katanya di Ternate, Kamis.
Dia mengungkapkan, tahapan-tahapan pengkajian ini sudah dilakukan melalui konsultasi terhadap beberapa pihak terkait, termasuk juga dengan pegawai dan tokoh agama.
"Saya kira dalam waktu dekat ini sudah kita putuskan, Kalau kita mengambil kesimpulan untuk langkah yang diambil itu tidak setengah-setengah, terus atau batal itu saja," katanya.
Meski pemotongan terhadap gaji PNS itu sesuai UU tentang Zakat, dan juga Perda serta SK Walikota Ternate, namun menurutnya hal tersebut tetap harus dikembalikan pada individu masing-masing, karena jika diberlakukan sesuai UU maka harus diberlakukan secara kolektif. Kalau misalkan gaji pegawai itu tidak dipotong apakah itu berdosa.
Oleh karena itu, dirinya menyatakan tidak ada masalah, mau lanjut dipotong atau tidak dipotong itu tidak ada masalah.
Meski ada rencana untuk dicabut kebijakan tersebut, namun pemberlakuan pemotongan gaji ini tidak berpengaruh terhadap operasional gedung Dhuafa Center.
"Bangunan sudah jadi tinggal dioperasionalkan dan operasionalnya bukan lagi dari gaji pegawai dan itu tidak mungkin dan dalam APBD tahun ini ada dana hibah untuk BAZ sebesar Rp 100 juta, kenapa gaji masih harus dipotong lagi itu salah satu pertimbangannya," ujarnya.
Sementara itu, rencana penghentian pemotongan gaji yang dilakukan Penjabat Waliktoa Ternate mendapat reaksi dari sejumlah pimpinan SKPD di Kota Ternate yang tetap melanjutkan program mantan Walikota Ternate untuk tetap memotong gaji PNS.
Kepala BKD Kota Ternate, Junus Yau ketika dihubungi membenarkan, secara internal, seluruh PNS di BKD Kota Ternate akan tetap memotong gajinya setiap bulan untuk diserahkan ke BAZ.
"Dari hasil rapat internal, sebagian besar PNS tetap menginginkan agar pemotongan gaji PNS, tetapi kebijakan dari penjabat Walikota Ternate untuk menghentikan pemotongan gaji PNS tetapi dihormati," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Hal ini dilakukan mengingat ada sejumlah pegawai yang telah mengeluhkan hal tersebut ke Idrus saat dirinya dipercayakan oleh Gubernur Malut sebagai Penjabat Wali Kota Ternate dan kita akan kaji dan sudah dalam proses tahapan kajian tinggal dalam satu dua hari saja, menunggu waktu," katanya di Ternate, Kamis.
Dia mengungkapkan, tahapan-tahapan pengkajian ini sudah dilakukan melalui konsultasi terhadap beberapa pihak terkait, termasuk juga dengan pegawai dan tokoh agama.
"Saya kira dalam waktu dekat ini sudah kita putuskan, Kalau kita mengambil kesimpulan untuk langkah yang diambil itu tidak setengah-setengah, terus atau batal itu saja," katanya.
Meski pemotongan terhadap gaji PNS itu sesuai UU tentang Zakat, dan juga Perda serta SK Walikota Ternate, namun menurutnya hal tersebut tetap harus dikembalikan pada individu masing-masing, karena jika diberlakukan sesuai UU maka harus diberlakukan secara kolektif. Kalau misalkan gaji pegawai itu tidak dipotong apakah itu berdosa.
Oleh karena itu, dirinya menyatakan tidak ada masalah, mau lanjut dipotong atau tidak dipotong itu tidak ada masalah.
Meski ada rencana untuk dicabut kebijakan tersebut, namun pemberlakuan pemotongan gaji ini tidak berpengaruh terhadap operasional gedung Dhuafa Center.
"Bangunan sudah jadi tinggal dioperasionalkan dan operasionalnya bukan lagi dari gaji pegawai dan itu tidak mungkin dan dalam APBD tahun ini ada dana hibah untuk BAZ sebesar Rp 100 juta, kenapa gaji masih harus dipotong lagi itu salah satu pertimbangannya," ujarnya.
Sementara itu, rencana penghentian pemotongan gaji yang dilakukan Penjabat Waliktoa Ternate mendapat reaksi dari sejumlah pimpinan SKPD di Kota Ternate yang tetap melanjutkan program mantan Walikota Ternate untuk tetap memotong gaji PNS.
Kepala BKD Kota Ternate, Junus Yau ketika dihubungi membenarkan, secara internal, seluruh PNS di BKD Kota Ternate akan tetap memotong gajinya setiap bulan untuk diserahkan ke BAZ.
"Dari hasil rapat internal, sebagian besar PNS tetap menginginkan agar pemotongan gaji PNS, tetapi kebijakan dari penjabat Walikota Ternate untuk menghentikan pemotongan gaji PNS tetapi dihormati," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015