Ternate, 8/10 (Antara Maluku) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara menyatakan kekecewaannya kepada Pemkab Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu yang tidak mengakomodisi anggaran untuk Petugas Pengawas Lapangan (PPL).
"Tidak tersedianya anggaran pengawasan yang disediakan oleh Pemkab Kepsul dan Pemkab Taliabu sangat rentan terjadinya kecurangan," kata Komisioner Bawaslu Maluku Utara, Azis Marsaoly di Ternate, Kamis.
Dia mencurigai, tidak cukupnya anggaran pengawasan yang diberikan dua Pemkab tersebut kemungkinan adanya politik anggaran yang dilakukan untuk melemahkan pengawasan.
Anggaran yang diberikan Pemkab Sula ke Panwaslu sebesar Rp 1,5 miliar dan Pemkab Taliabu sebesar Rp 1,4 miliar lebih.
Namun, sesuai Permen nomor 51 mengisyaratnya satu TPS satu Pengawas. Laporan dari Panwaslu Taliabu ada sebanyak 23 PPL yang tidak diakomodisi dananya.
"Memprihatinkan bila pengawasan tingkat bawah tidak dibentuk ini akan berpotensi kecurangan. Pengawasan tingkat bawah diakomodisi saja ada potensi kecurangan, apalagi tidak sama sekali," tegas Azis.
Begitu juga, di Kabupaten Kepsul, terjadi kekurangan anggaran yang akhirnya Panwaslu membayar PPL hanya dua bulan.
Kondisi ini mengakibatkan Panwascam tidak bisa berbuat banyak, padahal mereka sangat berharap laporan dari PPL yang honrnya tidak ada lagi.
Dia mengemukakan, menjelang pemungutan suara bila tidak ada anggaran tambahan yang difasilitasi oleh Pemkab Kepsul maupun Taliabu untuk pengawasan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan mengkaji dampaknya.
"Jadi tidak menutup kemungkinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan merekomendasikan menunda proses tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kepsul dan Taliabu,"tandas Azis.
Dia mengharapkan Bupati, Sekda dan DPRD di dua Kabupaten tersebut, dapat duduk bersama dengan Panwaslu untuk rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan Panwaslu, sehingga anggaran tambahan tersebut dapat dialokasikan, karena ini hukumnya wajib.
"Bawaslu sudah menyampaikan ke Bawaslu RI, Pemprov Maluku Utara, Pemkab Taliabu maupun Kepsul agarsegera menangani kebutuhan anggaran pengawasan," kata Azis Marsaoly.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Tidak tersedianya anggaran pengawasan yang disediakan oleh Pemkab Kepsul dan Pemkab Taliabu sangat rentan terjadinya kecurangan," kata Komisioner Bawaslu Maluku Utara, Azis Marsaoly di Ternate, Kamis.
Dia mencurigai, tidak cukupnya anggaran pengawasan yang diberikan dua Pemkab tersebut kemungkinan adanya politik anggaran yang dilakukan untuk melemahkan pengawasan.
Anggaran yang diberikan Pemkab Sula ke Panwaslu sebesar Rp 1,5 miliar dan Pemkab Taliabu sebesar Rp 1,4 miliar lebih.
Namun, sesuai Permen nomor 51 mengisyaratnya satu TPS satu Pengawas. Laporan dari Panwaslu Taliabu ada sebanyak 23 PPL yang tidak diakomodisi dananya.
"Memprihatinkan bila pengawasan tingkat bawah tidak dibentuk ini akan berpotensi kecurangan. Pengawasan tingkat bawah diakomodisi saja ada potensi kecurangan, apalagi tidak sama sekali," tegas Azis.
Begitu juga, di Kabupaten Kepsul, terjadi kekurangan anggaran yang akhirnya Panwaslu membayar PPL hanya dua bulan.
Kondisi ini mengakibatkan Panwascam tidak bisa berbuat banyak, padahal mereka sangat berharap laporan dari PPL yang honrnya tidak ada lagi.
Dia mengemukakan, menjelang pemungutan suara bila tidak ada anggaran tambahan yang difasilitasi oleh Pemkab Kepsul maupun Taliabu untuk pengawasan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan mengkaji dampaknya.
"Jadi tidak menutup kemungkinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan merekomendasikan menunda proses tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kepsul dan Taliabu,"tandas Azis.
Dia mengharapkan Bupati, Sekda dan DPRD di dua Kabupaten tersebut, dapat duduk bersama dengan Panwaslu untuk rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan Panwaslu, sehingga anggaran tambahan tersebut dapat dialokasikan, karena ini hukumnya wajib.
"Bawaslu sudah menyampaikan ke Bawaslu RI, Pemprov Maluku Utara, Pemkab Taliabu maupun Kepsul agarsegera menangani kebutuhan anggaran pengawasan," kata Azis Marsaoly.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015