Ambon, 5/11 (Antara Maluku) - Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memembantu kapal penangkap ikan minimal ukuran 40 gross tonaga (GT) untuk para nelayan di Maluku.
"Bantuan kapal untuk para nelayan di Maluku harus berkapasitas besar. Minimal 40 GT ke atas mengingat laut Maluku sangat luas dan dipengaruhi gelombang tinggi pada musim tertentu," kata Ketua Komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo, di Ambon, Selasa.
Edhy Prabowo berkunjung ke Ambon sejak Senin (2/11) bersama 14 anggota Komisi IV DPR-RI untuk menghimpun berbagai masukan tentang masalah kelautan dan perikanan, pertanian, Perum Bulog serta pertahuan dan kehutanan.
Menurutnya, pemberdayaan nelayan di Maluku tidak hanya memberikan bantuan modal usaha untuk budidaya, tetapi peralatan penangkapan termasuk kapal penangkap juga perlu diperbanyak, mengingat sebagian besar masyarakat Maluku berprofesi nelayan tangkap.
"Kapal tangkapnya harus berkapasitas besar karena mempertimbangkan kondisi perairan yang sering tidak bersahabat, sehingga nelayan dapat berlayar hingga ke areal penangkapan untuk menjaring ikan," katanya.
Komisi IV DPR, kata Edhy, akan mengingatkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk memperhatikan masalah tersebut sehingga bantuan yang diberikan tidak mubazir serta kesehateraan nelayan di Maluku semakin meningkat.
"Jika kapal yang diberikan di Maluku hanya lima GT, maka dipastikan akan mubazir karena tidak bisa digunakan nelayan dan dan hanya dibiarkan tenggelam saja. Makanya kami minta Menteri Susi untuk mengkaji lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik di daerah," tandasnya.
Edhy Prabowo, menambahkan alokasi bantuan kapal kepada nelayan di Maluku juga harus diperbanyak sehingga dapat mengoptimalkan penangkapan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor hasil-hasil perikanan.
Pemerintah pusat melalui KKP, ujar Edhy, tahun 2015 mencanangkan pengadaan 3.500 kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan kapasitas lima GT hingga 100 GT dan akan digulirkan tahun mendatang.
"Tetapi pembagiannya harus realisitis dan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah sehingga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan nelayan," katanya.
Sedangkan saat mengunjungi PT Perikanan Nusantara Cabang Ambon di Desa Galala, Edhy Prabowo mengapresiasi peningkatan produksi ikan BUMN tersebut untuk memenuhi pasaran ekspor ke Amerika dan Eropa.
Pada tahun 2014, volume ekspor produk perikanan PT Perikanan Nusantara ke Eropa dan Amerika 600 ton, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 900 ton.
"Ini penunjukkan terjadi ekonomi di Maluku semakin meningkat dan pendapatan nelayan semakin bertambah karena seluruh hasil tangkapannya langsung dibeli dan ditampung perusahaan dan kemudian diekspor ke luar negeri," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Bantuan kapal untuk para nelayan di Maluku harus berkapasitas besar. Minimal 40 GT ke atas mengingat laut Maluku sangat luas dan dipengaruhi gelombang tinggi pada musim tertentu," kata Ketua Komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo, di Ambon, Selasa.
Edhy Prabowo berkunjung ke Ambon sejak Senin (2/11) bersama 14 anggota Komisi IV DPR-RI untuk menghimpun berbagai masukan tentang masalah kelautan dan perikanan, pertanian, Perum Bulog serta pertahuan dan kehutanan.
Menurutnya, pemberdayaan nelayan di Maluku tidak hanya memberikan bantuan modal usaha untuk budidaya, tetapi peralatan penangkapan termasuk kapal penangkap juga perlu diperbanyak, mengingat sebagian besar masyarakat Maluku berprofesi nelayan tangkap.
"Kapal tangkapnya harus berkapasitas besar karena mempertimbangkan kondisi perairan yang sering tidak bersahabat, sehingga nelayan dapat berlayar hingga ke areal penangkapan untuk menjaring ikan," katanya.
Komisi IV DPR, kata Edhy, akan mengingatkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk memperhatikan masalah tersebut sehingga bantuan yang diberikan tidak mubazir serta kesehateraan nelayan di Maluku semakin meningkat.
"Jika kapal yang diberikan di Maluku hanya lima GT, maka dipastikan akan mubazir karena tidak bisa digunakan nelayan dan dan hanya dibiarkan tenggelam saja. Makanya kami minta Menteri Susi untuk mengkaji lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik di daerah," tandasnya.
Edhy Prabowo, menambahkan alokasi bantuan kapal kepada nelayan di Maluku juga harus diperbanyak sehingga dapat mengoptimalkan penangkapan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor hasil-hasil perikanan.
Pemerintah pusat melalui KKP, ujar Edhy, tahun 2015 mencanangkan pengadaan 3.500 kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan kapasitas lima GT hingga 100 GT dan akan digulirkan tahun mendatang.
"Tetapi pembagiannya harus realisitis dan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah sehingga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan nelayan," katanya.
Sedangkan saat mengunjungi PT Perikanan Nusantara Cabang Ambon di Desa Galala, Edhy Prabowo mengapresiasi peningkatan produksi ikan BUMN tersebut untuk memenuhi pasaran ekspor ke Amerika dan Eropa.
Pada tahun 2014, volume ekspor produk perikanan PT Perikanan Nusantara ke Eropa dan Amerika 600 ton, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 900 ton.
"Ini penunjukkan terjadi ekonomi di Maluku semakin meningkat dan pendapatan nelayan semakin bertambah karena seluruh hasil tangkapannya langsung dibeli dan ditampung perusahaan dan kemudian diekspor ke luar negeri," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015