Ternate, 24/11 (Antara Maluku) - Penjabat Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Idrus Assagaf akan mengevaluasi kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusul minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kinerja sejumlah SKPD bakal dievaluasi agar melihat seberapa besar program yang direalisasikan," katanya di Ternate, Senin.
Apabila dalam evaluasi ternyata ada SKPD yang realisasi kegiatan tidak mencapai 100 persen, maka pada 2016 programnya bakal dipangkas.
Dia memandang perlu memintakan data realisasi program kerja SKPD yang ternyata sudah beberapa kali, namun tidak dihiraukan.
"Saya sudah berulangkali menyampaikan dan sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk pencapaian 100 persen, karena waktu sudah mendesak," ujar Idrus.
Padahal, lanjutnya, sudah mendesak agar intensif melakukan evaluasi karena saat ini yang baru diterima hanya realisasi fisik keuangan maupun program yang ternyata baru hingga Oktober 2015.
Dia juga mengakui bahwa tidak tercapainya target PAD di beberapa SKPD dikarenakan ada seumlah masalah yang belum disikapi, seperti data pedagang yang dikelola Dinas Pasar maupun kendaraan ditangani Dishubkominfo untuk retribusi parkir.
"Jujur saja bahwa kelemahan kita itu belum memiliki data yang akurat. Jadinya ke depannya seperti yang telah disampaikan di beberapa SKPD, misalnya Dinas Pasar harus memiliki data pedagang yang berjualan areal pasar," kata Idrus.
Begitu pun SKDP lainya yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dishubkominfo maupun Koperasi.
"Kalau data sudah ada, maka dengan mudah mengawasi dan pendapatannya juga bisa diukur, sehingga SKPD yang PAD tidak tercapai akan dievaluasi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kinerja sejumlah SKPD bakal dievaluasi agar melihat seberapa besar program yang direalisasikan," katanya di Ternate, Senin.
Apabila dalam evaluasi ternyata ada SKPD yang realisasi kegiatan tidak mencapai 100 persen, maka pada 2016 programnya bakal dipangkas.
Dia memandang perlu memintakan data realisasi program kerja SKPD yang ternyata sudah beberapa kali, namun tidak dihiraukan.
"Saya sudah berulangkali menyampaikan dan sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk pencapaian 100 persen, karena waktu sudah mendesak," ujar Idrus.
Padahal, lanjutnya, sudah mendesak agar intensif melakukan evaluasi karena saat ini yang baru diterima hanya realisasi fisik keuangan maupun program yang ternyata baru hingga Oktober 2015.
Dia juga mengakui bahwa tidak tercapainya target PAD di beberapa SKPD dikarenakan ada seumlah masalah yang belum disikapi, seperti data pedagang yang dikelola Dinas Pasar maupun kendaraan ditangani Dishubkominfo untuk retribusi parkir.
"Jujur saja bahwa kelemahan kita itu belum memiliki data yang akurat. Jadinya ke depannya seperti yang telah disampaikan di beberapa SKPD, misalnya Dinas Pasar harus memiliki data pedagang yang berjualan areal pasar," kata Idrus.
Begitu pun SKDP lainya yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dishubkominfo maupun Koperasi.
"Kalau data sudah ada, maka dengan mudah mengawasi dan pendapatannya juga bisa diukur, sehingga SKPD yang PAD tidak tercapai akan dievaluasi," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015