Ambon, 19/1 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, untuk menjamin keberlanjutan potensi sumber kelautan dan perikanan di daerah ini, pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Potensi kelautan dan perikanan, pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku," kata Gubernur Said, di Ambon, Selasa.
Gubernur mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, pada Workshop Pembangunan Pelabuhan Kargo Perikanan Berskala Internasional di Teluk Ambon.
Menurut dia, dalam rangka meningkatkan produktivitas potensi yang dimiliki tersebut, diperlukan infrastruktur kelautan dan perikanan yang memadai, untuk menjamin berlangsungnya proses produksi dan distribusi hasil dengan baik.
"Dalam upaya meningkatan produksi kelautan dan perikanan, pelabuhan-pelabuhan perikanan di kabupaten/kota se Maluku perlu dibenahi, sehingga optimalisasi pemanfaatan dan produksi dapat tercapai," katanya.
Gubernur Said mengungkapkan, bahwa Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan, dengan luas wilayah lautnya mencapai 92,4 persen memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.
"Ini bisa dibuktikan dengan produktifitas sektor perikanan atau potensi Sumberdaya Ikan (SDI) sebesar 1,72 ton per tahun atau 26 persen dari potensi Sumberdaya Ikan Nasional (SIN). Provinsi Maluku juga memberikan kontribusi produksi perikanan nasional tertinggi yaitu 9,67 persen dengan rata-rata nasional sekitar 3.03 persen," ujarnya.
Perjuangan untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), kata dia, sampai saat ini terus dilakukan oleh pihkanya. Seluruh proses dalam upaya mewujudkan formulasi Peraturan Presiden (Perpres) telah dilakukan, dengan mengikuti proses-proses standar ketatanegaraan, baik dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan maupun justifikasi teknis dari sisi potensi dan kinerja produksi.
Menjadikan Maluku sebagai LIN, lanjutnya, berarti menjadikan daerah ini sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, dan industri nasional, serta menjadi eksportir utama komoditas perikanan di Indonesia.
Selanjutnya, sejalan dengan konsep kebijakan nasional tentang kemaritiman, yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi-JK, yang hendak menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Pengembangan Maluku sebagai LIN merupakan peluang emas untuk menggenjot pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku," katanya.
Karena itu, masyarakat Maluku memiliki ekspektasi yang tinggi, agar program LIN dapat diwujudkan, karena diyakini akan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat, apalagi Provinsi Maluku masih memiliki prosentase penduduk miskin cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya.
"Tujuan utama LIN adalah menjadikan Maluku sebagai sentra produksi perikanan nasional. Produksi tersebut dapat dicapai dengan dua cara yaitu perikanan tangkap dan budidaya laut," ujar Gubernur Said.
Namun untuk mewujudkan perikanan tangkap, tambahnya, diperlukan sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk di dalamnya pelabuhan berstandar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga produksi dari setiap kabupaten/kota bisa disentralisir pada pelabuhan berstandar tersebut, sebagai pintu ekspor maupun distribusi untuk kebutuhan nasional.
"Pelabuhan-pelabuhan perikanan di kabupaten/kota perlu terus dibenahi, sehingga optimalisasi pemanfaatan dan produksi dapat tercapai," pintanya.
Karena itu, kegiatan workshop ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan pelabuhan perikanan berskala internasional di Kota Ambon.
"Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Workshop ini, yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Duta Besar Kerajaan Belanda ke Provinsi Maluku bulan November tahun 2015 yang lalu.
Hadir dalam Workshop Pembangunan Pelabuhan Kargo Perikanan Berskala Internasional di Teluk Ambon Mr. Peter Halm, Perwakilan Kerajaan Belanda, Mr. Victor Coenen, Team Leader PT. Witteveen + Bos Indonesia, Mr. Joost Lansen, Ahli Pelabuhan PT. Royal Haskoning DHV.
Selanjutnya, hadir juga Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far Far, para Kepala SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Potensi kelautan dan perikanan, pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku," kata Gubernur Said, di Ambon, Selasa.
Gubernur mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, pada Workshop Pembangunan Pelabuhan Kargo Perikanan Berskala Internasional di Teluk Ambon.
Menurut dia, dalam rangka meningkatkan produktivitas potensi yang dimiliki tersebut, diperlukan infrastruktur kelautan dan perikanan yang memadai, untuk menjamin berlangsungnya proses produksi dan distribusi hasil dengan baik.
"Dalam upaya meningkatan produksi kelautan dan perikanan, pelabuhan-pelabuhan perikanan di kabupaten/kota se Maluku perlu dibenahi, sehingga optimalisasi pemanfaatan dan produksi dapat tercapai," katanya.
Gubernur Said mengungkapkan, bahwa Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan, dengan luas wilayah lautnya mencapai 92,4 persen memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.
"Ini bisa dibuktikan dengan produktifitas sektor perikanan atau potensi Sumberdaya Ikan (SDI) sebesar 1,72 ton per tahun atau 26 persen dari potensi Sumberdaya Ikan Nasional (SIN). Provinsi Maluku juga memberikan kontribusi produksi perikanan nasional tertinggi yaitu 9,67 persen dengan rata-rata nasional sekitar 3.03 persen," ujarnya.
Perjuangan untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), kata dia, sampai saat ini terus dilakukan oleh pihkanya. Seluruh proses dalam upaya mewujudkan formulasi Peraturan Presiden (Perpres) telah dilakukan, dengan mengikuti proses-proses standar ketatanegaraan, baik dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan maupun justifikasi teknis dari sisi potensi dan kinerja produksi.
Menjadikan Maluku sebagai LIN, lanjutnya, berarti menjadikan daerah ini sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, dan industri nasional, serta menjadi eksportir utama komoditas perikanan di Indonesia.
Selanjutnya, sejalan dengan konsep kebijakan nasional tentang kemaritiman, yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi-JK, yang hendak menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Pengembangan Maluku sebagai LIN merupakan peluang emas untuk menggenjot pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku," katanya.
Karena itu, masyarakat Maluku memiliki ekspektasi yang tinggi, agar program LIN dapat diwujudkan, karena diyakini akan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat, apalagi Provinsi Maluku masih memiliki prosentase penduduk miskin cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya.
"Tujuan utama LIN adalah menjadikan Maluku sebagai sentra produksi perikanan nasional. Produksi tersebut dapat dicapai dengan dua cara yaitu perikanan tangkap dan budidaya laut," ujar Gubernur Said.
Namun untuk mewujudkan perikanan tangkap, tambahnya, diperlukan sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk di dalamnya pelabuhan berstandar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga produksi dari setiap kabupaten/kota bisa disentralisir pada pelabuhan berstandar tersebut, sebagai pintu ekspor maupun distribusi untuk kebutuhan nasional.
"Pelabuhan-pelabuhan perikanan di kabupaten/kota perlu terus dibenahi, sehingga optimalisasi pemanfaatan dan produksi dapat tercapai," pintanya.
Karena itu, kegiatan workshop ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan pelabuhan perikanan berskala internasional di Kota Ambon.
"Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Workshop ini, yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Duta Besar Kerajaan Belanda ke Provinsi Maluku bulan November tahun 2015 yang lalu.
Hadir dalam Workshop Pembangunan Pelabuhan Kargo Perikanan Berskala Internasional di Teluk Ambon Mr. Peter Halm, Perwakilan Kerajaan Belanda, Mr. Victor Coenen, Team Leader PT. Witteveen + Bos Indonesia, Mr. Joost Lansen, Ahli Pelabuhan PT. Royal Haskoning DHV.
Selanjutnya, hadir juga Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far Far, para Kepala SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016