Ambon, 5/2 (Antara Maluku) - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan skema pembiayaan subsidi listrik ke daerah kepulauan dan terpencil guna mengatasi masalah kelistrikan yang hingga kini belum tertangani.
"Sebagian besar alokasi anggaran subsidi khususnya untuk kelistrikan akan dialokasikan ke wilayah kepulauan, terpencil dan daerah perbatasan yang selama ini masih gelap." kata Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ir. Jarman, di Ambon, Senin.
Jarman yang berada di Ambon mendampingi Menteri ESDM Sudirman Said untuk membicarakan persiapan peluncuran program "Indonesia Terang" yang diprioritaskan di enam provinsi bagian Timur, mengakui, pembangunan dan penanganan masalah kelistrikan di daerah kepulauan, terutama pulau-pulau kecil, jauh lebih mahal dan sulit dibanding pulau besar.
Dia mengatakan, pola penyaluran subsidi listrik dalam kurun lima tahun mendatang akan lebih banyak diprioritaskan untuk daerah kepulauan, terutama di enam provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua dan Papua Barat.
"Bila perlu dibentuk skema subsidi khusus untuk daerah kepulauan dan wilayah perbatasan di enam provinsi tersebut, mengingat masalahnya selama ini sangat kompleks dan tidak mudah," katanya.
Jarman menandaskan, hingga akhir 2015 dari 82.190 desa di seluruh Indonesia, tercatat 12.669 diantaranya yang belum terlistriki dengan baik. 2.519 desa diantaranya belum mendapat listrik sama sekali di mana sebagian besarnya berada di Indonesia Timur.
Kementerian ESDM berupaya melistriki 2.519 desa ini melalui program "Indonesia Terang" dengan memanfaatkan alokasi anggaran APBN perubahan 2016.
"Prinsipnya ada kebijakan khusus untuk mempercepat dan menangani 2.519 desa yang belum teraliri listrik oleh PT. PLN sama sekali," kata Dirjen Jarman.
Dia menjelaskan sasaran program "Indonesia Terang" dimulai dari desa tempat PT. PLN belum hadir yakni desa-desa yang tidak memiliki listrik sama sekali atau hanya menggunakan sistem pembakaran bahan bakar fosil, misalnya genset.
Dari 12.659 desa yang belum tersentuh PLN tercatat sebanyak 10.140 diantaranya sudah memiliki listrik dari genset.
Jarman menambahkan rasio elektrifikasi secara nasional pada 2016 diharapkan bisa naik menjadi 90,2 persen atau tiga persen dari 2015. Artinya akan ada 2,5 juta pelanggan baru PLN atau 7,5 juta penduduk.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Sebagian besar alokasi anggaran subsidi khususnya untuk kelistrikan akan dialokasikan ke wilayah kepulauan, terpencil dan daerah perbatasan yang selama ini masih gelap." kata Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ir. Jarman, di Ambon, Senin.
Jarman yang berada di Ambon mendampingi Menteri ESDM Sudirman Said untuk membicarakan persiapan peluncuran program "Indonesia Terang" yang diprioritaskan di enam provinsi bagian Timur, mengakui, pembangunan dan penanganan masalah kelistrikan di daerah kepulauan, terutama pulau-pulau kecil, jauh lebih mahal dan sulit dibanding pulau besar.
Dia mengatakan, pola penyaluran subsidi listrik dalam kurun lima tahun mendatang akan lebih banyak diprioritaskan untuk daerah kepulauan, terutama di enam provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua dan Papua Barat.
"Bila perlu dibentuk skema subsidi khusus untuk daerah kepulauan dan wilayah perbatasan di enam provinsi tersebut, mengingat masalahnya selama ini sangat kompleks dan tidak mudah," katanya.
Jarman menandaskan, hingga akhir 2015 dari 82.190 desa di seluruh Indonesia, tercatat 12.669 diantaranya yang belum terlistriki dengan baik. 2.519 desa diantaranya belum mendapat listrik sama sekali di mana sebagian besarnya berada di Indonesia Timur.
Kementerian ESDM berupaya melistriki 2.519 desa ini melalui program "Indonesia Terang" dengan memanfaatkan alokasi anggaran APBN perubahan 2016.
"Prinsipnya ada kebijakan khusus untuk mempercepat dan menangani 2.519 desa yang belum teraliri listrik oleh PT. PLN sama sekali," kata Dirjen Jarman.
Dia menjelaskan sasaran program "Indonesia Terang" dimulai dari desa tempat PT. PLN belum hadir yakni desa-desa yang tidak memiliki listrik sama sekali atau hanya menggunakan sistem pembakaran bahan bakar fosil, misalnya genset.
Dari 12.659 desa yang belum tersentuh PLN tercatat sebanyak 10.140 diantaranya sudah memiliki listrik dari genset.
Jarman menambahkan rasio elektrifikasi secara nasional pada 2016 diharapkan bisa naik menjadi 90,2 persen atau tiga persen dari 2015. Artinya akan ada 2,5 juta pelanggan baru PLN atau 7,5 juta penduduk.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016