Ternate, 11/4 (Antara Maluku) - Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi Akreditasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Ternate.
"Kegiatan dihadiri 38 orang kepala RA PAUD, 13 orang Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Pendidikan Non Formal (PNF), 3 orangnkepala Lembaga Keterlampiran Khusus dan Ketrampilan (LKP)," kata Ketua Badan Akreditasi Provinsi Malut, Din Senen di Ternate, Minggu.
Acara itu juga melibatkan peserta dari Asesor dan kepala SKB Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan staf Dinas Kota Ternate dan Tikep serta pengurus BAP PNF Provinsi Malut.
Din mengatakan, BAP Malut baru dibentuk tahun ini, sehingga masa jabatannya mulai dari 2016 hingga 2021 dengan tugas utama mensosialisasikan masalah akreditasi kepada sekolah dan lembaga pedidikan nonformal
"Untuk langkah awal, setelah sosialisasi di Ternate kita akan turun di 10 kabupaten untuk membentuk pokja Akreditasi PAUD dan PNF di kabupaten Kota," katanya.
Pokja itu beranggotakan 5 orang dari unsur pendidikan dan unsur agama serta 3 orang dari unsur PAUD dan PNS dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati atau wali kota.
"Jadi realisasi pelaksana Akreditasi nanti menggunakan dana Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui badan Akreditasi Nasional kepada badan Akreditasi Provinsi yang bekerja sama dengan kelompok kerja popja Akreditasi PAUD dan PNF di 10 Kabupaten/Kota di Malut," kata Din.
Menurut dia, BAP provinsi Malut lahir berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, serta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan perubahan kedua nomor 13 tahun 2015 kemudian peraturan Mendikbud nomor 52 tahun 2015.
Ia menambahkan, target tahun 2016 sebanyak 250 sekolah PAUD mau pun pendidikan non formal atau PKBM dan sebagainya terakreditasi.
"Dari jatah 250 itu, 70 persen PAUD dan sisanya lembaga pendidikan nonformal. Saat ini yang baru kami administrasikan permohonannya baru 72 lembaga.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kegiatan dihadiri 38 orang kepala RA PAUD, 13 orang Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Pendidikan Non Formal (PNF), 3 orangnkepala Lembaga Keterlampiran Khusus dan Ketrampilan (LKP)," kata Ketua Badan Akreditasi Provinsi Malut, Din Senen di Ternate, Minggu.
Acara itu juga melibatkan peserta dari Asesor dan kepala SKB Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan staf Dinas Kota Ternate dan Tikep serta pengurus BAP PNF Provinsi Malut.
Din mengatakan, BAP Malut baru dibentuk tahun ini, sehingga masa jabatannya mulai dari 2016 hingga 2021 dengan tugas utama mensosialisasikan masalah akreditasi kepada sekolah dan lembaga pedidikan nonformal
"Untuk langkah awal, setelah sosialisasi di Ternate kita akan turun di 10 kabupaten untuk membentuk pokja Akreditasi PAUD dan PNF di kabupaten Kota," katanya.
Pokja itu beranggotakan 5 orang dari unsur pendidikan dan unsur agama serta 3 orang dari unsur PAUD dan PNS dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati atau wali kota.
"Jadi realisasi pelaksana Akreditasi nanti menggunakan dana Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui badan Akreditasi Nasional kepada badan Akreditasi Provinsi yang bekerja sama dengan kelompok kerja popja Akreditasi PAUD dan PNF di 10 Kabupaten/Kota di Malut," kata Din.
Menurut dia, BAP provinsi Malut lahir berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, serta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan perubahan kedua nomor 13 tahun 2015 kemudian peraturan Mendikbud nomor 52 tahun 2015.
Ia menambahkan, target tahun 2016 sebanyak 250 sekolah PAUD mau pun pendidikan non formal atau PKBM dan sebagainya terakreditasi.
"Dari jatah 250 itu, 70 persen PAUD dan sisanya lembaga pendidikan nonformal. Saat ini yang baru kami administrasikan permohonannya baru 72 lembaga.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016