Ambon, 25/4 (Antara Maluku) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk pembangunan jalan layang (fly over) dari kawasan Batumerah pertigaan Karang Panjang (Karpan) Kota Ambon.
"Anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Pembangunan fly over ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Batu Merah menuju pusat kota, paska pengoperasian Jembatan Merah Putih (JMP) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016," kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Senin.
Gubernur Said mengatakan telah memerintahkan Sekda Maluku Hamin Bin Tahir untuk segera menyurati Pemerintah Kota Ambon terkait rencana pembangunan fly over tersebut yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemkot Ambon juga diminta melakukan pendekatan dengan warga yang rumahnya akan terkena gusuran untuk proyek pembangunan jalan layang tersebut.
"Saya meminta Pemkot Ambon untuk menyosialisasikan rencana pembangunan jalan layang ini, terutama dengan warga yang lokasi rumahnya termasuk dalam rencana pembangunan proyek ini," ujarnya.
Dia menegaskan proyek ratusan miliar tersebut sesuai jadwal Kementerian PUPR akan ditenderkan melalui sistem dalam jaringan pada Mei 2016.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ujar Said, menginginkan pekerjaan jalan layang tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat, termasuk menyiapkan anggaran untuk warga yang rumahnya akan digusur.
"Pak Menteri Basuki Hadimuljono menginginkan pekerjaan proyek ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat, terutama warga yang rumahnya akan digusur karena rencana pembangunan ini," katanya.
Karena itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga telah menyiapkan anggaran untuk `ganti untung` rumah warga yang akan terkena imbas mega proyek tersebut.
"Jadi bukan ganti rugi seperti pada proyek-proyek pemerintah sebelumnya, tetapi ganti untung. Artinya warga yang tergusur menyiapkan lokasi baru dan ganti ruginya dilakukan pemerintah, termasuk membangun rumah baru yang layak huni," katanya.
Dia berharap warga di Kota Ambon khususnya yang rumahnya berada pada lokasi pembangunan jalan layang tersebut dapat memahami dan mengerti rencana penataan kota Ambon yang dilakukan Pemprov Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, dan bersedia untuk direlokasi ke tempat lain.
"Proyek ini bukan semata-mata karena kepentingan pemerintah daerah, tetapi merupakan bagian dari penataan sistem transportasi di kota Ambon agar menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan kemacetan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Pembangunan fly over ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Batu Merah menuju pusat kota, paska pengoperasian Jembatan Merah Putih (JMP) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016," kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Senin.
Gubernur Said mengatakan telah memerintahkan Sekda Maluku Hamin Bin Tahir untuk segera menyurati Pemerintah Kota Ambon terkait rencana pembangunan fly over tersebut yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemkot Ambon juga diminta melakukan pendekatan dengan warga yang rumahnya akan terkena gusuran untuk proyek pembangunan jalan layang tersebut.
"Saya meminta Pemkot Ambon untuk menyosialisasikan rencana pembangunan jalan layang ini, terutama dengan warga yang lokasi rumahnya termasuk dalam rencana pembangunan proyek ini," ujarnya.
Dia menegaskan proyek ratusan miliar tersebut sesuai jadwal Kementerian PUPR akan ditenderkan melalui sistem dalam jaringan pada Mei 2016.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ujar Said, menginginkan pekerjaan jalan layang tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat, termasuk menyiapkan anggaran untuk warga yang rumahnya akan digusur.
"Pak Menteri Basuki Hadimuljono menginginkan pekerjaan proyek ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat, terutama warga yang rumahnya akan digusur karena rencana pembangunan ini," katanya.
Karena itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga telah menyiapkan anggaran untuk `ganti untung` rumah warga yang akan terkena imbas mega proyek tersebut.
"Jadi bukan ganti rugi seperti pada proyek-proyek pemerintah sebelumnya, tetapi ganti untung. Artinya warga yang tergusur menyiapkan lokasi baru dan ganti ruginya dilakukan pemerintah, termasuk membangun rumah baru yang layak huni," katanya.
Dia berharap warga di Kota Ambon khususnya yang rumahnya berada pada lokasi pembangunan jalan layang tersebut dapat memahami dan mengerti rencana penataan kota Ambon yang dilakukan Pemprov Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, dan bersedia untuk direlokasi ke tempat lain.
"Proyek ini bukan semata-mata karena kepentingan pemerintah daerah, tetapi merupakan bagian dari penataan sistem transportasi di kota Ambon agar menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan kemacetan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016