Ambon, 17/6 (Antara Maluku) - Konsultan dari Pemerintah Belanda telah memaparkan hasil studi kelayakan rencana pemerintah Negeri Kincir Angin itu membangun pelabuhan kontainer perikanan terpadu di Pulau Ambon, Provinsi Maluku.
"Studi kelayakan pembangunan pelabuhan tersebut telah dilakukan konsultan perencanaan asal Negeri Belanda sebulan lalu dan hasilnya sudah disampaikan kepada Pemprov Maluku," kata Kabag Humas Pemprov setempat, Bobby Palapia, di Ambon, Jumat.
Pembiayaan pembangunan pelabuhan itu ditanggung Pemerintah Belanda sebagaimana kesepakatan kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Maluku.
Dia mengatakan, konsultan yang juga merupakan kontraktor asal Belanda yakni Witteveen+Bos melakukan studi kelayakan di dua lokasi yang ditunjuk Pemprov Maluku yakni di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, dan Batu Gong, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Di Desa Waai lokasi yang diteliti yakni salah satu pelabuhan perikanan berukuran kecil yang dibangun Dinas Perikanan Maluku, sedangkan di Batu Gong, merupakan bekas lokasi pabrik kayu lapis yang telah tutup dan sudah tidak digunakan lebih dari 15 tahun terakhir.
Menurut Bobby, pemaparan hasil studi kelayakan dilakukan konsultan Belanda tersebut kepada Pemprov Maluku yang diwakili Asisten I Setda Maluku Bidang Pemerintahan, Frangky Renjaan, Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Zulkiflie Anwar pada 14 Juni 2016.
"Pemaparan hasil studi kelayakan ini dirasa perlu disampaikan kepada Pemprov Maluku agar para pemangku kepentingan dapat memahami masalah yang timbul saat pelabuhan kontainer perikinan terpadu akan dibangun, terutama menyangkut keuangan, teknis, sosial, tata ruang dan kondisi lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka perlu dipertimbangkan aspek topografi, geoteknik, resiko gempa, paparan angin, gelombang, arus serta ruang yang tersedia untuk pembangunan pelabuhan termasuk manuver lepas pantai dan penghalang pantai.
Konsultan Belanda, ujar Bobby, menyarankan Pemprov Maluku untuk mempertimbangkan kembali kedua lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan pelabuhan perikanan terpadu, karena berdekatan dengan permukiman masyarakat, termasuk diperlukan anggaran besar untuk pembebasan lahan milik warga.
Khusus di Negeri Waai harus dilakukan pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan untuk perluasan lokasi pelabuhan, sedangkan di Batu Gong akses jalan masuk ke lokasi tersebut sangat sempit.
"Hasil kajian konsultan Belanda ini akan dibahas Pemprov melibatkan instansi teknis terkait di daerah ini seusai Idul Fitri 1437 H, sehingga diperoleh soluasi penyelesaian dan tidak menghambat rencana kerjasama saling menguntungkan antara Maluku dengan Belanda di bidang kelautan dan perikanan," katanya.
Dia menambahkan, pembangunan pelabuhan kontainer perikanan terpadu tersebut sangat diperlukan, guna mempermudah peningkatan ekspor hasil perikanan dari Maluku ke sejumlah negara di Eropa dan Asia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Studi kelayakan pembangunan pelabuhan tersebut telah dilakukan konsultan perencanaan asal Negeri Belanda sebulan lalu dan hasilnya sudah disampaikan kepada Pemprov Maluku," kata Kabag Humas Pemprov setempat, Bobby Palapia, di Ambon, Jumat.
Pembiayaan pembangunan pelabuhan itu ditanggung Pemerintah Belanda sebagaimana kesepakatan kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Maluku.
Dia mengatakan, konsultan yang juga merupakan kontraktor asal Belanda yakni Witteveen+Bos melakukan studi kelayakan di dua lokasi yang ditunjuk Pemprov Maluku yakni di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, dan Batu Gong, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Di Desa Waai lokasi yang diteliti yakni salah satu pelabuhan perikanan berukuran kecil yang dibangun Dinas Perikanan Maluku, sedangkan di Batu Gong, merupakan bekas lokasi pabrik kayu lapis yang telah tutup dan sudah tidak digunakan lebih dari 15 tahun terakhir.
Menurut Bobby, pemaparan hasil studi kelayakan dilakukan konsultan Belanda tersebut kepada Pemprov Maluku yang diwakili Asisten I Setda Maluku Bidang Pemerintahan, Frangky Renjaan, Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Zulkiflie Anwar pada 14 Juni 2016.
"Pemaparan hasil studi kelayakan ini dirasa perlu disampaikan kepada Pemprov Maluku agar para pemangku kepentingan dapat memahami masalah yang timbul saat pelabuhan kontainer perikinan terpadu akan dibangun, terutama menyangkut keuangan, teknis, sosial, tata ruang dan kondisi lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka perlu dipertimbangkan aspek topografi, geoteknik, resiko gempa, paparan angin, gelombang, arus serta ruang yang tersedia untuk pembangunan pelabuhan termasuk manuver lepas pantai dan penghalang pantai.
Konsultan Belanda, ujar Bobby, menyarankan Pemprov Maluku untuk mempertimbangkan kembali kedua lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan pelabuhan perikanan terpadu, karena berdekatan dengan permukiman masyarakat, termasuk diperlukan anggaran besar untuk pembebasan lahan milik warga.
Khusus di Negeri Waai harus dilakukan pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan untuk perluasan lokasi pelabuhan, sedangkan di Batu Gong akses jalan masuk ke lokasi tersebut sangat sempit.
"Hasil kajian konsultan Belanda ini akan dibahas Pemprov melibatkan instansi teknis terkait di daerah ini seusai Idul Fitri 1437 H, sehingga diperoleh soluasi penyelesaian dan tidak menghambat rencana kerjasama saling menguntungkan antara Maluku dengan Belanda di bidang kelautan dan perikanan," katanya.
Dia menambahkan, pembangunan pelabuhan kontainer perikanan terpadu tersebut sangat diperlukan, guna mempermudah peningkatan ekspor hasil perikanan dari Maluku ke sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016