Ternate, 30/6 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) diminta menyiapkan survei kebutuhan hidup di daerah itu, agar pendapatan perkapita masyarakat setempat terukur jelas sesuai standarnya.
Anggota DPRD Kota Ternate, Muzakir Dodaradaga di Ternate, Kamis, mengatakan, pendapatan perkapita masyarakat Kota Ternate pada 2015 mencapai Rp33,5 juta per tahun. Angka ini dirata-ratakan berdasarkan bulan berjalan mencapai Rp2.791.000.
"Kondisi ini seharusnya disandingkan dengan survei kebutuhan layak hidup masyarakat di Kota Ternate, sehingga besarnya tingkatan pendapatan perkapita masyarakat dapat terukur dengan jelas sesuai standar kebutuhan hidup," katanya.
Sekretaris Fraksi Merah Putih (FMP) DPRD ini memberi contoh, saat bulan Ramadhan masyarakat resah karena naiknya harga barang dan jasa, baik yang disediakan swasta maupun pemerintah.
"Pemerintah hanya menyebutkan stok tersedia berapa bulan ke depan, tapi nyaris tidak melakukan intervensi pasar dengan menekan harga-harga barang," katanya.
Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindang Kota Ternate selama tiga hari dari 24-26 Juni 2016, melibatkan distributor.
Warga kurang mampun pun berdesakan untuk mendapatkan sembako murah yang disubsidi pemerintah pada saat harganya di pasaran umum meningkat.
Dia menambahkan, pendapatan perkapitan masyarakat Kota Ternate yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2015, telah berdampak pada kemampuan atau daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap permintaan akan barang dan jasa.
Sementara pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.
"Laju inflasi ini ukuran yang menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpngaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Anggota DPRD Kota Ternate, Muzakir Dodaradaga di Ternate, Kamis, mengatakan, pendapatan perkapita masyarakat Kota Ternate pada 2015 mencapai Rp33,5 juta per tahun. Angka ini dirata-ratakan berdasarkan bulan berjalan mencapai Rp2.791.000.
"Kondisi ini seharusnya disandingkan dengan survei kebutuhan layak hidup masyarakat di Kota Ternate, sehingga besarnya tingkatan pendapatan perkapita masyarakat dapat terukur dengan jelas sesuai standar kebutuhan hidup," katanya.
Sekretaris Fraksi Merah Putih (FMP) DPRD ini memberi contoh, saat bulan Ramadhan masyarakat resah karena naiknya harga barang dan jasa, baik yang disediakan swasta maupun pemerintah.
"Pemerintah hanya menyebutkan stok tersedia berapa bulan ke depan, tapi nyaris tidak melakukan intervensi pasar dengan menekan harga-harga barang," katanya.
Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindang Kota Ternate selama tiga hari dari 24-26 Juni 2016, melibatkan distributor.
Warga kurang mampun pun berdesakan untuk mendapatkan sembako murah yang disubsidi pemerintah pada saat harganya di pasaran umum meningkat.
Dia menambahkan, pendapatan perkapitan masyarakat Kota Ternate yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2015, telah berdampak pada kemampuan atau daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap permintaan akan barang dan jasa.
Sementara pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.
"Laju inflasi ini ukuran yang menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpngaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016