Ambon, 30/6 (Antara Maluku) - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ambon memastikan Provinsi Maluku tidak termasuk lima kota di Indonesia yang ditemukan adanya peredaran vaksin palsu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Hasil pemeriksaan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan (PPOM)mendapati lima daerah yang tidak bisa menunjukan faktur pengadaan vaksin dari jalur resmi sehingga diduga bermasalah," kata Kepala Laboratorium BPOM setempat dr Hariani di Ambon, Kamis.
Terakhir ditemukan vaksin di Serang, Semarang, Surabaya, Lampung dan Pekanbaru (Riau) yang diduga palsu karena mereka tidak bisa menunjukan dokumen resmi sehingga sekarang sudah dilakukan pengamanan sementara dan contoh vaksinya dikirim ke PPOM Jakarta.
Menurut dia, ada tiga perusahaan yang dipercayakan pemerintah selama ini memproduksi vaksin, yaitu PT Biofarma, PT Farma Sanofin dan PT Glakso.
BPOM juga mengawasi peredaran vaksin dimulai dari segi premarket. Artinya industri sudah memproduksi vaksin tersebut tetapi sebelum dilepas ke pasaran telah disampling oleh Badan POM dan diuji pada PPOM di Jakarta.
"Kalau sudah dinyatakan aman, berkhasiat dan mutunya bagus baru boleh diedarkan oleh distributor resmi," kata Hariani.
Kemudian untuk pengawasan post market, yaitu setelah diedarkan di pasaran, dilanjutkan dengan cara mengawasi distribusi obat yang baik (CDOB) dan semua sarana-sarana resmi mestinya sudah melakukan CDOB.
34 Balai
BPOM punya 34 balai di setiap provinsi yang bertugas melaksanakan pengawasan "post market" dan setelah ditemukan kasus vaksin palsu oleh Bareskrim Mabes Polri kemudian diumumkan tanggal 22 Juni 2016, BPOM langsung melakukan pengawasan lapangan.
"Kami punya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang turun ke lapangan melakukan pemeriksaan di sarana pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi, klinik-klinik, apotik yang ada dokter anaknya dan melayani vaksin serta penyalur-penyalurnya," kata Hariani.
PPNS menelusuri asal pengadaan vaksin di setiap sarana kesehatan tersebut, melakukan pengawasan serta mendeteksi apakah pengadaannya dari jalur resmi atau tidak karena vaksin palsu ini agak susah dibedakan secara kasat mata.
Untuk itu BPOM juga telah membentuk tim terpadu dengan tiga perusahaan produksi vaksin secara bersama-sama turun ke lapangan mengidentifikasi apakah masing-masing vaksin palsu itu merupakan produk mereka atau bukan yang dilakukan secara visual.
"Kita juga melakukan sampling dan kirim ke PPOM untuk uji laboratorium guna mengetahui vaksinnya aman, bermutu serta berkhasiat atau tidak," katanya.
Sebelum kasus vaksin palsu mencuat, biasanya BPOM setiap tahun juga melakukan sampling pada daerah yang jauh dari pusat kota guna melihat apakah masih berkhasiat atau tidak karena harus diuji potensi vaksinnya supaya biskatana pastikan yang digunakan itu masih berkhasiat.
"Balai POM hanya ada di Ambon, ibu kota provinsi maka kita kerja sama dengan dinas kabupaten/kota melakukan pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan di lapangan jadi selama melalui jalur pemerintah maka itu aman," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Hasil pemeriksaan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan (PPOM)mendapati lima daerah yang tidak bisa menunjukan faktur pengadaan vaksin dari jalur resmi sehingga diduga bermasalah," kata Kepala Laboratorium BPOM setempat dr Hariani di Ambon, Kamis.
Terakhir ditemukan vaksin di Serang, Semarang, Surabaya, Lampung dan Pekanbaru (Riau) yang diduga palsu karena mereka tidak bisa menunjukan dokumen resmi sehingga sekarang sudah dilakukan pengamanan sementara dan contoh vaksinya dikirim ke PPOM Jakarta.
Menurut dia, ada tiga perusahaan yang dipercayakan pemerintah selama ini memproduksi vaksin, yaitu PT Biofarma, PT Farma Sanofin dan PT Glakso.
BPOM juga mengawasi peredaran vaksin dimulai dari segi premarket. Artinya industri sudah memproduksi vaksin tersebut tetapi sebelum dilepas ke pasaran telah disampling oleh Badan POM dan diuji pada PPOM di Jakarta.
"Kalau sudah dinyatakan aman, berkhasiat dan mutunya bagus baru boleh diedarkan oleh distributor resmi," kata Hariani.
Kemudian untuk pengawasan post market, yaitu setelah diedarkan di pasaran, dilanjutkan dengan cara mengawasi distribusi obat yang baik (CDOB) dan semua sarana-sarana resmi mestinya sudah melakukan CDOB.
34 Balai
BPOM punya 34 balai di setiap provinsi yang bertugas melaksanakan pengawasan "post market" dan setelah ditemukan kasus vaksin palsu oleh Bareskrim Mabes Polri kemudian diumumkan tanggal 22 Juni 2016, BPOM langsung melakukan pengawasan lapangan.
"Kami punya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang turun ke lapangan melakukan pemeriksaan di sarana pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi, klinik-klinik, apotik yang ada dokter anaknya dan melayani vaksin serta penyalur-penyalurnya," kata Hariani.
PPNS menelusuri asal pengadaan vaksin di setiap sarana kesehatan tersebut, melakukan pengawasan serta mendeteksi apakah pengadaannya dari jalur resmi atau tidak karena vaksin palsu ini agak susah dibedakan secara kasat mata.
Untuk itu BPOM juga telah membentuk tim terpadu dengan tiga perusahaan produksi vaksin secara bersama-sama turun ke lapangan mengidentifikasi apakah masing-masing vaksin palsu itu merupakan produk mereka atau bukan yang dilakukan secara visual.
"Kita juga melakukan sampling dan kirim ke PPOM untuk uji laboratorium guna mengetahui vaksinnya aman, bermutu serta berkhasiat atau tidak," katanya.
Sebelum kasus vaksin palsu mencuat, biasanya BPOM setiap tahun juga melakukan sampling pada daerah yang jauh dari pusat kota guna melihat apakah masih berkhasiat atau tidak karena harus diuji potensi vaksinnya supaya biskatana pastikan yang digunakan itu masih berkhasiat.
"Balai POM hanya ada di Ambon, ibu kota provinsi maka kita kerja sama dengan dinas kabupaten/kota melakukan pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan di lapangan jadi selama melalui jalur pemerintah maka itu aman," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016