Ambon, 7/7 (Antara Maluku) - Provinsi Maluku yang merupakan salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami ternyata masih kekurangan peralatan peringatan dini gempa.
"Peralatan pendeteksi dan peringatan gempa hanya terdapat di empat daerah yakni satu di kota Ambon dan tiga lainnya di Kepulauan Banda, kabupaten Maluku Tengah," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Farida Salampessy di Ambon, Selasa.
Karena itu, BPBD Maluku melalui koordinasi dengan BPBD di sembilan kabupaten dan dua kota mengantisipasinya dengan mengintensifkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik maupun sosial.
"Sosialisasi dengan intensif mengingatkan para bupati maupun wali kota agar mengimbau warganya memperhatikan peringatan dini yang rutin disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura Ambon," ujar Farida.
Apalagi, Maluku memiliki 1.304 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayah seluas 712.480 Km2, adalah laut.
"Jadi perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa yang peristiwanya tidak ada yang mengetahuinya," tandas Farida.
Sedangkan, untuk informasi gempa setelah terjadi guncangan itu bisa disampaikan BMKG dlaam waktu paling terlambat lima menit.
"Kami memprogramkan pada 2017 akan mengusulkan penambahan peralatan deteksi dini maupun peringatan genpa ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Farida.
Provinsi Maluku memang merupakan salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami karena daerah ini terdapat pertemuan tiga lempeng besar yakni Pasifik, Indo Australia dan Eurasia.
Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.
Ada pun daerah-daerah rawan gempa di Maluku meliputi wilayah-wilayah bagian Tenggara, pulau Ambon, pulau Seram dan pulau Buru.
Sedangkan pusat patahan di antaranya berada di laut Ambon dan Seram Bagian Barat (SBB).
Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff mengingatkan semua komponen bangsa bahwa provinsi yang dipimpinnya rawan bencana, bahkan termasuk nomor dua tertinggi di Indonesia.
"BNPB menyebutkan indeks kerentanan bencana periode 2013-2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Peralatan pendeteksi dan peringatan gempa hanya terdapat di empat daerah yakni satu di kota Ambon dan tiga lainnya di Kepulauan Banda, kabupaten Maluku Tengah," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Farida Salampessy di Ambon, Selasa.
Karena itu, BPBD Maluku melalui koordinasi dengan BPBD di sembilan kabupaten dan dua kota mengantisipasinya dengan mengintensifkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik maupun sosial.
"Sosialisasi dengan intensif mengingatkan para bupati maupun wali kota agar mengimbau warganya memperhatikan peringatan dini yang rutin disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura Ambon," ujar Farida.
Apalagi, Maluku memiliki 1.304 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayah seluas 712.480 Km2, adalah laut.
"Jadi perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa yang peristiwanya tidak ada yang mengetahuinya," tandas Farida.
Sedangkan, untuk informasi gempa setelah terjadi guncangan itu bisa disampaikan BMKG dlaam waktu paling terlambat lima menit.
"Kami memprogramkan pada 2017 akan mengusulkan penambahan peralatan deteksi dini maupun peringatan genpa ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Farida.
Provinsi Maluku memang merupakan salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami karena daerah ini terdapat pertemuan tiga lempeng besar yakni Pasifik, Indo Australia dan Eurasia.
Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.
Ada pun daerah-daerah rawan gempa di Maluku meliputi wilayah-wilayah bagian Tenggara, pulau Ambon, pulau Seram dan pulau Buru.
Sedangkan pusat patahan di antaranya berada di laut Ambon dan Seram Bagian Barat (SBB).
Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff mengingatkan semua komponen bangsa bahwa provinsi yang dipimpinnya rawan bencana, bahkan termasuk nomor dua tertinggi di Indonesia.
"BNPB menyebutkan indeks kerentanan bencana periode 2013-2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016