Ambon, 14/7 (Antara Maluku) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ambon James Maatita menyatakan, kecerdasan berpolitik para anggota legislatif jangan dijadikan alat untuk memprovokasi masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017.
"Menjelang pelaksanaan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017 lembaga legislatif hendaknya netral dalam mensukseskan Pilkada, yakni kecerdasan berpolitik jangan dijadikan alat untuk memprovokasi masyarakat," katanya di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, anggota legislatif terdiri dari berbagai partai politik yang pada prinsipnya mendukung pasangan calon yang diusung.
Perbedaan parpol serta dukungan kepada pasangan calon dipastikan dapat membentuk kubu dalam kelembagaan, hal ini dapat berdampak positif maupun negatif.
"Pembentukan kubu tersebut jika memberikan motivasi atau informasi yang kurang baik kepada masyarakat akan berdampak negatif, tetapi jika mereka memberikan informasi yang baik maka akan muncul masyarakat yang cerdas dalam melakukan proses politik dan demokrasi," katanya.
James mengakui, pemahaman dan pengetahuan berpolitik juga harus diterapkan di kalangan remaja,karena jumlah generasi muda sekarang signifikan untuk mendukung aktivitas politik.
"Sehingga kelompok usia sekolah setingkat SMA dan mahasiswa sering menjadi target untuk mendulang suara dari pemilih pemula dalam sebuah kegiatan politik seperti Pemilu. Yang terpenting juga adalah memberikan informasi yang tepat dan bukan untuk memprovokasi," ujarnya.
Ia menyatakan, tugas dan fungsi DPRD selain untuk mengesahkan dan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), tetapi juga mengawasi anggaran pelaksanaan Pilkada.
"Tugas DPRD dalam mengawasi tentu tidak sama dengan Panwaslu tetapi bagaimana kami memastikan anggaran yang telah ditetapkan dapat dipergunakan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran," ujarnya.
Pengawasan tersebut dilakukan, karena uang hibah yang diberikan kepada KPU merupakan dana daerah sehingga harus diawasi bersama.
"Dengan dana sebesar itu, kita berharap partisipasi masyarakat harus lebih besar, penyelenggara berjalan dengan baik, tidak pro kepada siapa-siapa, semua penyelenggara Pilkada yakni KPU, Panwas, bekerja secara profesional," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Menjelang pelaksanaan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017 lembaga legislatif hendaknya netral dalam mensukseskan Pilkada, yakni kecerdasan berpolitik jangan dijadikan alat untuk memprovokasi masyarakat," katanya di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, anggota legislatif terdiri dari berbagai partai politik yang pada prinsipnya mendukung pasangan calon yang diusung.
Perbedaan parpol serta dukungan kepada pasangan calon dipastikan dapat membentuk kubu dalam kelembagaan, hal ini dapat berdampak positif maupun negatif.
"Pembentukan kubu tersebut jika memberikan motivasi atau informasi yang kurang baik kepada masyarakat akan berdampak negatif, tetapi jika mereka memberikan informasi yang baik maka akan muncul masyarakat yang cerdas dalam melakukan proses politik dan demokrasi," katanya.
James mengakui, pemahaman dan pengetahuan berpolitik juga harus diterapkan di kalangan remaja,karena jumlah generasi muda sekarang signifikan untuk mendukung aktivitas politik.
"Sehingga kelompok usia sekolah setingkat SMA dan mahasiswa sering menjadi target untuk mendulang suara dari pemilih pemula dalam sebuah kegiatan politik seperti Pemilu. Yang terpenting juga adalah memberikan informasi yang tepat dan bukan untuk memprovokasi," ujarnya.
Ia menyatakan, tugas dan fungsi DPRD selain untuk mengesahkan dan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), tetapi juga mengawasi anggaran pelaksanaan Pilkada.
"Tugas DPRD dalam mengawasi tentu tidak sama dengan Panwaslu tetapi bagaimana kami memastikan anggaran yang telah ditetapkan dapat dipergunakan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran," ujarnya.
Pengawasan tersebut dilakukan, karena uang hibah yang diberikan kepada KPU merupakan dana daerah sehingga harus diawasi bersama.
"Dengan dana sebesar itu, kita berharap partisipasi masyarakat harus lebih besar, penyelenggara berjalan dengan baik, tidak pro kepada siapa-siapa, semua penyelenggara Pilkada yakni KPU, Panwas, bekerja secara profesional," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016