Ternate, 23/7 (Antara Maluku) - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut), Sultan Alwan meminta semua pihak membangun komitmen dalam pilkada 2017 di Pulau Morotai dan Halmahera Tengah mendatang, dengan maksud mengantisipasi politik uang.
"Karena peraturan baru itu keterlibatan politik uang bisa diberhentikan, sehingga untuk mengantisipasi hal itu kita ingin membangun komitmen supaya nanti diantisipasi dari sekarang," katanya di Ternate, Sabtu.
Menurut Sultan, sekarang ini sudah jelas terkait dengan ketentuan yang menegaskan tidak boleh dalam pemilihan kepala daerah itu menggunakan politik uang, tentu kalau ada aktivitas atau kegiatan dari pasangan calon (paslon) tertentu yang mengarahkan untuk memilih orang dengan memberikan imbalan.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada Panwas Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai untuk netral dalam melakukan pengawasan pilkada di masing-masing kabupatennya.
Dia mengatakan, harus disampaikan, agar peserta pemilu dapat menghindari yang namanya politik uang, karena konsekuensinya cukup fatal, artinya paslon bisa dibatalkan untuk mengikuti pesta demokrasi.
Sehingga, dari awal akan diantisipasi agar sama-sama satu persepsi dalam ketentuan itu, yang nantinya harus sama-sama mentaati regulasi yang ada, kalau misalnya dari awal sudah satu pemahaman dan satu tekad untuk tidak melanggar dan paling pentig adalah komitmen.
Dia mengungkapkan, kalau kedepannya ada yang melanggar, harus ditindak dengan tegas kalau komitmennya sudah dapat dibangun dengan paslon.
Oleh karena itu, Sultan mengakui, kemungkinan nanti pihaknya akan melakukan supaya dapat diantisipasi dari sekarang dan program Bawaslu harus dibuat dalam bentuk antisipasi dan pencegahan.
Sultan menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan jadwal dan jelas akan dilakukan dalam bentuk Forum Grup Diskusi (FGD) di dua daerah ini dengan mengundang seluruh stakeholder yang terlibat dan juga termasuk partai politik.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Karena peraturan baru itu keterlibatan politik uang bisa diberhentikan, sehingga untuk mengantisipasi hal itu kita ingin membangun komitmen supaya nanti diantisipasi dari sekarang," katanya di Ternate, Sabtu.
Menurut Sultan, sekarang ini sudah jelas terkait dengan ketentuan yang menegaskan tidak boleh dalam pemilihan kepala daerah itu menggunakan politik uang, tentu kalau ada aktivitas atau kegiatan dari pasangan calon (paslon) tertentu yang mengarahkan untuk memilih orang dengan memberikan imbalan.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada Panwas Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai untuk netral dalam melakukan pengawasan pilkada di masing-masing kabupatennya.
Dia mengatakan, harus disampaikan, agar peserta pemilu dapat menghindari yang namanya politik uang, karena konsekuensinya cukup fatal, artinya paslon bisa dibatalkan untuk mengikuti pesta demokrasi.
Sehingga, dari awal akan diantisipasi agar sama-sama satu persepsi dalam ketentuan itu, yang nantinya harus sama-sama mentaati regulasi yang ada, kalau misalnya dari awal sudah satu pemahaman dan satu tekad untuk tidak melanggar dan paling pentig adalah komitmen.
Dia mengungkapkan, kalau kedepannya ada yang melanggar, harus ditindak dengan tegas kalau komitmennya sudah dapat dibangun dengan paslon.
Oleh karena itu, Sultan mengakui, kemungkinan nanti pihaknya akan melakukan supaya dapat diantisipasi dari sekarang dan program Bawaslu harus dibuat dalam bentuk antisipasi dan pencegahan.
Sultan menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan jadwal dan jelas akan dilakukan dalam bentuk Forum Grup Diskusi (FGD) di dua daerah ini dengan mengundang seluruh stakeholder yang terlibat dan juga termasuk partai politik.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016