Ambon, 2/8 (Antara Maluku) - Anggota DPD RI Nono Sampono menyatakan masyarakat Maluku harus bangkit dari ketertingalannya selama ini, dan memperjuangkan apa yang seharusnya dimiliki sebagai bagian dari Republik Indonesia.
"Maluku bagian dari Indonesia dan sebagai daerah yang luar biasa. Namun setelah 70 tahun, salah satu dari delapan provinsi pertama Republik Indonesia ini telah mengalami ketertinggalan dan ditinggalkan," kata senator berdarah Maluku tersebut saat menggelar Halal Bi Halal bersama warga masyarakat Tanah Tinggi, Kota Ambon, Jumat lalu (29/7).
Menurut Nono, perjuangan untuk memperoleh apa yang menjadi hak itu tidak bisa dilakukan warga Maluku secara sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama.
Siapapun yang menerima amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik sebagai anggota dewan maupun dalam pemerintahan, harus menunjukkan kepribadian yang kuat, karena aspirasi yang diperjuangkan harus melalui berbagai proses persaingan.
Nono menegaskan bahwa siapapun yang mewakili Maluku di pusat harus memiliki integritas, produktif dan pintar membaca situasi sehingga tidak akan terhanyut dalam kepentingan pribadi yang mengakibatkan proses demokrasi menjadi luntur.
"Maluku yang luar biasa tidak bisa diperjuangkan dengan sumber daya manusia yang demikian," katanya.
Karena itu, lanjutnya, masyarakat Maluku ke depan harus lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi daerah ini.
Kecerdasan itu sangat penting agar masyarakat saat pemilihan berlangsung tidak lupa pada tujuan awal memilih wakil rakyat.
"Masyarakat harus memiliki penilaian yang baik terkait layak tidaknya seseorang untuk menjadi wakil rakyat. Jangan sampai yang cerdas tidak memiliki tempat. Ini sangat penting agar Maluku benar-benar memiliki wakil yang baik dan andal memperjuangkan aspirasi daerah di pusat," kata Nono.
"Bila masyarakat salah memilih wakilnya di pusat, maka apa yang diperjuangkan tidak akan tercapai," tambahnya.
Sebelum menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Maluku, Nono Sampono yang menghabiskan masa remajanya di Kota Ambon adalah putera berdarah Maluku pertama yang menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI (Marinir) di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ia naik jabatan menjadi Komandan Paspampres dengan pangkat Mayor Jenderal TNI (Mar).
Selepas tugas dari Komandan Paspampres, Nono dipercaya menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut, yang diembannya selama 2003 – 2006.
Tahun 2006, Nono dipercaya memimpin pasukan elit komando TNI AL dan menjabat sebagai Komandan Korps Marinir, sebelum kemudian menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI yang membawahi seluruh lembaga pendidikan di lingkungan TNI, termasuk Akmil, AAL, dan AAU.
Di ujung karirnya, dia mendapat promosi sebagai Kepala Badan SAR Nasional dan naik pangkat menjadi Letnan Jenderal TNI (Mar).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Maluku bagian dari Indonesia dan sebagai daerah yang luar biasa. Namun setelah 70 tahun, salah satu dari delapan provinsi pertama Republik Indonesia ini telah mengalami ketertinggalan dan ditinggalkan," kata senator berdarah Maluku tersebut saat menggelar Halal Bi Halal bersama warga masyarakat Tanah Tinggi, Kota Ambon, Jumat lalu (29/7).
Menurut Nono, perjuangan untuk memperoleh apa yang menjadi hak itu tidak bisa dilakukan warga Maluku secara sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama.
Siapapun yang menerima amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik sebagai anggota dewan maupun dalam pemerintahan, harus menunjukkan kepribadian yang kuat, karena aspirasi yang diperjuangkan harus melalui berbagai proses persaingan.
Nono menegaskan bahwa siapapun yang mewakili Maluku di pusat harus memiliki integritas, produktif dan pintar membaca situasi sehingga tidak akan terhanyut dalam kepentingan pribadi yang mengakibatkan proses demokrasi menjadi luntur.
"Maluku yang luar biasa tidak bisa diperjuangkan dengan sumber daya manusia yang demikian," katanya.
Karena itu, lanjutnya, masyarakat Maluku ke depan harus lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi daerah ini.
Kecerdasan itu sangat penting agar masyarakat saat pemilihan berlangsung tidak lupa pada tujuan awal memilih wakil rakyat.
"Masyarakat harus memiliki penilaian yang baik terkait layak tidaknya seseorang untuk menjadi wakil rakyat. Jangan sampai yang cerdas tidak memiliki tempat. Ini sangat penting agar Maluku benar-benar memiliki wakil yang baik dan andal memperjuangkan aspirasi daerah di pusat," kata Nono.
"Bila masyarakat salah memilih wakilnya di pusat, maka apa yang diperjuangkan tidak akan tercapai," tambahnya.
Sebelum menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Maluku, Nono Sampono yang menghabiskan masa remajanya di Kota Ambon adalah putera berdarah Maluku pertama yang menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI (Marinir) di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ia naik jabatan menjadi Komandan Paspampres dengan pangkat Mayor Jenderal TNI (Mar).
Selepas tugas dari Komandan Paspampres, Nono dipercaya menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut, yang diembannya selama 2003 – 2006.
Tahun 2006, Nono dipercaya memimpin pasukan elit komando TNI AL dan menjabat sebagai Komandan Korps Marinir, sebelum kemudian menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI yang membawahi seluruh lembaga pendidikan di lingkungan TNI, termasuk Akmil, AAL, dan AAU.
Di ujung karirnya, dia mendapat promosi sebagai Kepala Badan SAR Nasional dan naik pangkat menjadi Letnan Jenderal TNI (Mar).
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016