Ambon, 3/8 (Antara Maluku) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku pada 2015 sebesar 65,90 dari skala 0 sampai angka 100,berarti mengalami penurunan 6,82 poin dibandingkan dengan 2014 yang mencapai 72,72.
"Meski pun mengalami penurunan tingkat IDI, tetapi Provinsi Maluku masih tetap berada pada katagori sedang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)setempat, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Rabu.
Tingkat IDI dikelompokan menjadi tiga katagori yakni "baik" (indeks 80),"sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" ( 60).
Perubahan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni kebebasan sipil yang turun 14,81 poin dari 90,85 pada 2014 menjadi 76,04 di 2015. Hak-hak politik naik 3,17 poin dari 60,03 pada 2014 menjadi 63,20 di 2015.
Selanjutnya, lembaga-lembaga Demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 12,66 poin dari 70,09 pada 2014 menjadi 57,43 di 2015.
Menurutnya, secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan empat sumber data yakni review surat kabar lokal, review dokumen (Perda,Pergub,dan lain-lain), Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam.
"Perkembangan IDI di Maluku dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada2009 sebesar 69,07, 2010 (69,51), 2011 (68,38) 2012 (59,68), 2013 (66,23), 2014 (72,72), dan 2015 sebesar 65,90," ujar Dumangar.
IDI Maluku pada 2014 merupakan capaian tertinggi selama tujuh tahun berdasarkan penghitungan periode 2009 - 2015.
Dumangar mengatakan, walau pun demikian selama tujuh tahun tersebut IDI Maluku masih tetap berada pada katagori sedang.
Hal ini menunjukan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap menurunnya kondisi demokrasi.
Karena itu, IDI disusun berdasarkan kejadian (evidence based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas terjadi.
Angka IDI Maluku merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni kebebasan sipil dengan nilai indeks untuk Provinsi Maluku sebesar 76,04, aspek hak-hak politik 63,20 serta aspek lembaga demokrasi sebesar 57, 43.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Meski pun mengalami penurunan tingkat IDI, tetapi Provinsi Maluku masih tetap berada pada katagori sedang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)setempat, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Rabu.
Tingkat IDI dikelompokan menjadi tiga katagori yakni "baik" (indeks 80),"sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" ( 60).
Perubahan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni kebebasan sipil yang turun 14,81 poin dari 90,85 pada 2014 menjadi 76,04 di 2015. Hak-hak politik naik 3,17 poin dari 60,03 pada 2014 menjadi 63,20 di 2015.
Selanjutnya, lembaga-lembaga Demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 12,66 poin dari 70,09 pada 2014 menjadi 57,43 di 2015.
Menurutnya, secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan empat sumber data yakni review surat kabar lokal, review dokumen (Perda,Pergub,dan lain-lain), Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam.
"Perkembangan IDI di Maluku dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada2009 sebesar 69,07, 2010 (69,51), 2011 (68,38) 2012 (59,68), 2013 (66,23), 2014 (72,72), dan 2015 sebesar 65,90," ujar Dumangar.
IDI Maluku pada 2014 merupakan capaian tertinggi selama tujuh tahun berdasarkan penghitungan periode 2009 - 2015.
Dumangar mengatakan, walau pun demikian selama tujuh tahun tersebut IDI Maluku masih tetap berada pada katagori sedang.
Hal ini menunjukan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap menurunnya kondisi demokrasi.
Karena itu, IDI disusun berdasarkan kejadian (evidence based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas terjadi.
Angka IDI Maluku merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni kebebasan sipil dengan nilai indeks untuk Provinsi Maluku sebesar 76,04, aspek hak-hak politik 63,20 serta aspek lembaga demokrasi sebesar 57, 43.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016