Ambon, 29/8 (Antara Maluku) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyindir pimpinan DPD di sejumlah daerah yang hingga saat ini belum mampu membangun kantor representatif untuk kepentingan konsolidasi partai politik(Parpol) tersebut.

"Masih banyak DPD kabupaten dan kota yang belum mampu membangun kantor sendiri, padahal Ketuanya juga menjabat sebagai Bupati dan Wali Kota," kata Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu II Wilayah Indonesia Timur, DPP partai Golkar Ahmad Hidayat Mus, pada Musda IX Partai Golkar Maluku, di Ambon, Senin.

Dia malah mencontohkan DPD partai Golkar Kota Ambon dipimpin Richard Louhenapessy, hingga saat ini kantornya masih kontrak. Padahal Richard baru menyelesaikan masa tugas sebagai Wali Kota Ambon periode pertama 2011-2016 pada 4 Agustus 2016.

"Seharusnya dengan dipimpinan oleh Bupati dan Wali Kota atau pejabat setingkatnya, setiap DPD sudah punya kantor sendiri dan tidak lagi mengontrak, sehingga proses roda organisasi maupun konsolidasi partai dapat berjalan lancar," ujar Ahmad Hidayat yang akrab disapa Mat Mus.

Menurutnya, para kepala daerah yang memangku jabatan sebagai pimpinan partai Golkar di daerah, seharusnya malu jika tidak mampu membangun sebuah kantor yang representatif untuk menggerakkan roda organisasi.

Khusus menyangkut pemilihan kepada daerah (Pilkada), pemilihan legislatif hingga pemilihan Presiden, partai tertua di Tanah Air tersebut menargetkan memenangkan seluruh pertarungan.

"Pada 2017-2019 ada 238 kabupaten/kota dan 18 provinsi yang akan melakukan Pilkada. Target Golkar adalah menang di semua daerah. Hal ini bukan tidak mungkin tercapai jika semua gerbong partai bergerak bersama untuk melakukan konsolidasi hingga ke akar rumput," katanya.

Begitu pun, menghadapi pemilihan Presiden pada 2019, partai pimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum ini juga menargetkan untuk menjadi pemenang.

"Target kita adalah menang Pilpres 2019. Karena itu pada Rapimnas akhir Juli 2016 Golkar telah resmi mendeklarasikan kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon Presiden (Capres) di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019," ujarnya.

Partai Golkar, lanjutnya, melakukan star pertama dalam menentukan calon kepala negara sehingga tidak terkesan ikut-ikutan dalam perhelatan politik untuk menentukan pemimpin bangsa dan negara tersebut.

Karena itu, Mat Mus mengimbau seluruh fungsionaris dan simpatisan partai Golkar di berbagai daerah untuk bekerja keras melakukan konsolidasi hingga ke akar rumput, sehingga mampu memenangkan pesta politik baik Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga Presiden dan Wapres.

Khusus menghadapi Pilkada serentak kelompok kedua di Maluku yang akan berlangsung di lima daerah, Mat Mus mengatakan, empat daerah sudah diputuskan calon kepala daerah yang akan diusung yakni Kota Ambon, Maluku tengah, Pulau Buru dan Seram Bagian Barat (SBB).

"Khusus untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) belum diputuskan pasangan calonnya karena masih survei internal. Diperkirakan pada Rabu (31/8) sudah bisa diputuskan. Kemungkinan DPP juga akan meminta pertimbangan Gubernur Said Assagaff sebelum memutuskannya," katanya.

Gubernur Said sebelumnya adalah Ketua Dewan Pertimbangan DPD partai Golkar Maluku. Musda IX terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Maluku.

Pewarta: Jimmy Ayal

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016