Ternate, 21/9 (Antara Maluku) - Kalangan DPRD Kabupaten Halamahera Selatan, Maluku Utara (Malut) meminta kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membangun Pembangkit Listriks Tenaga Uap (PLTU) di daerah itu, guna memaksimalkan pelayanan listrik kepada masyarakat.
"Kebutuhan listrik di Halmahera Selatan, untuk rumah tangga maupun industri terus meningkat dan pembangunan PLTU merupakan solusi terbaik untuk menjawab kebutuhan itu," kata Anggota DPRD Halamhera Selatan Arsad Sangaji di Ternate, Rabu.
Kalau PT PLN hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dapat dipastikan Halmahera Selatan akan selalu mengalami krisis listrik, apalagi kalau mesinnya sudah berusia tua seperti yang saat ini ada di PLN Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan.
Menurut dia, keuntungan lain kalau membangun PLTU untuk melayani kebutuhan listrik di Halmahera Selatan adalah akan menghemat biaya operasional, terutama pembelian bahan bakar karena PLTU menggunakan batu bara yang harganya lebih murah dibandingkan dengan solar untuk PLTD.
PLTU yang dibangun di Kota Tidore Kepulauan misalnya, PLTU berkapasitas 14 MW itu selain bisa mampu membebaskan wilayah Tidore dan Ternate dari krisis listrik, juga menghemat biaya operasional miliar rupiah per bulan.
Arsad meminta kepada Pemkab Halmahera Selatan untuk proaktif pula mendorong PT PLN unutk membangun PLTU di daerah itu, termasuk mendirikan berbagai kemudahan, misalnya dalam penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan PLTU.
Pemkab Halmahera Selatan juga harus proaktif melakukan lobi ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan anggota DPR RI asal Malut untuk ikut memperjuangkan pembangunan PLTU di Halmahera Selatan, apalagi pemerintah sedang mendorong pembangunan sumber energi listrik yang berbiaya murah.
Ia menambahkan, sambil menunggu pembangunan PLTU PT PLN harus segera melakukan langkah-langkah kongkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir di Kota Labuha, karena selain menganggu kenyamanan masyarakat juga menghambat aktivitas usaha di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kebutuhan listrik di Halmahera Selatan, untuk rumah tangga maupun industri terus meningkat dan pembangunan PLTU merupakan solusi terbaik untuk menjawab kebutuhan itu," kata Anggota DPRD Halamhera Selatan Arsad Sangaji di Ternate, Rabu.
Kalau PT PLN hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dapat dipastikan Halmahera Selatan akan selalu mengalami krisis listrik, apalagi kalau mesinnya sudah berusia tua seperti yang saat ini ada di PLN Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan.
Menurut dia, keuntungan lain kalau membangun PLTU untuk melayani kebutuhan listrik di Halmahera Selatan adalah akan menghemat biaya operasional, terutama pembelian bahan bakar karena PLTU menggunakan batu bara yang harganya lebih murah dibandingkan dengan solar untuk PLTD.
PLTU yang dibangun di Kota Tidore Kepulauan misalnya, PLTU berkapasitas 14 MW itu selain bisa mampu membebaskan wilayah Tidore dan Ternate dari krisis listrik, juga menghemat biaya operasional miliar rupiah per bulan.
Arsad meminta kepada Pemkab Halmahera Selatan untuk proaktif pula mendorong PT PLN unutk membangun PLTU di daerah itu, termasuk mendirikan berbagai kemudahan, misalnya dalam penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan PLTU.
Pemkab Halmahera Selatan juga harus proaktif melakukan lobi ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan anggota DPR RI asal Malut untuk ikut memperjuangkan pembangunan PLTU di Halmahera Selatan, apalagi pemerintah sedang mendorong pembangunan sumber energi listrik yang berbiaya murah.
Ia menambahkan, sambil menunggu pembangunan PLTU PT PLN harus segera melakukan langkah-langkah kongkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir di Kota Labuha, karena selain menganggu kenyamanan masyarakat juga menghambat aktivitas usaha di daerah itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016