Saumlaki, 21/9 (Antara Maluku) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menggelar seminar tentang peran pemuda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat demi tegaknya kamtibmas jelang Pilkada serentak 2017 di daerah itu.
"Membangun kesadaran hukum masyarakat bukan saja menjadi tanggung jawab TNI/Polri atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama termasuk PWI Maluku Tenggara Barat," kata Pelaksana Tugas Sementara Ketua PWI MTB, Djefri Ranglalin, saat pembukaan seminar tersebut, yang berlangsung di Aula Bhayangkara Saumlaki, ibu kota MTB, Rabu.
Ia mengatakan, PWI MTB merasa terpanggil membangun kesadaran hukum, terutama di kalangan pemuda, untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat, teristimewa dalam menghadapi Pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017.
Menurut dia, pemuda adalah sosok yang seharusnya memegang peran utama untuk melakukan gerakan-gerakan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan hukum, dimana kejahatan di MTB masih didominasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Seminar dihadiri 75 orang peserta dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM), Pemuda Katolik, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Tampil sebagai pembicara, Kepala Satuan Tugas Bimbingan Masyarakat Polres MTB, AKP. Simon Silety dengan materi upaya pencegahan dalam rangka mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat, dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten MTB, Ricky F. Malisngorar dengan materi masalah politik dan regulasi baru terkait potensi pelanggaran hukum.
Bupati MTB, Bitzael S. Temmar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan, Yohanis Batseran mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa pemuda mempunyai peran penting sebagai garda terdepan perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.
"Pemuda adalah agen perubahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan," katanya.
Bupati juga menyatakan pemerintah daerah mengharapkan peran aktif pemuda untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik dalam masyarakat menjelang Pilkada 2017.
"Para Pemuda sebagai kaum intelektual harus menjadi barisan terdepan dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yakni dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan tentunya menjadi teladan agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat serta pemerintah daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Membangun kesadaran hukum masyarakat bukan saja menjadi tanggung jawab TNI/Polri atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama termasuk PWI Maluku Tenggara Barat," kata Pelaksana Tugas Sementara Ketua PWI MTB, Djefri Ranglalin, saat pembukaan seminar tersebut, yang berlangsung di Aula Bhayangkara Saumlaki, ibu kota MTB, Rabu.
Ia mengatakan, PWI MTB merasa terpanggil membangun kesadaran hukum, terutama di kalangan pemuda, untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat, teristimewa dalam menghadapi Pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017.
Menurut dia, pemuda adalah sosok yang seharusnya memegang peran utama untuk melakukan gerakan-gerakan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan hukum, dimana kejahatan di MTB masih didominasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Seminar dihadiri 75 orang peserta dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM), Pemuda Katolik, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Tampil sebagai pembicara, Kepala Satuan Tugas Bimbingan Masyarakat Polres MTB, AKP. Simon Silety dengan materi upaya pencegahan dalam rangka mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat, dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten MTB, Ricky F. Malisngorar dengan materi masalah politik dan regulasi baru terkait potensi pelanggaran hukum.
Bupati MTB, Bitzael S. Temmar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan, Yohanis Batseran mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa pemuda mempunyai peran penting sebagai garda terdepan perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.
"Pemuda adalah agen perubahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan," katanya.
Bupati juga menyatakan pemerintah daerah mengharapkan peran aktif pemuda untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik dalam masyarakat menjelang Pilkada 2017.
"Para Pemuda sebagai kaum intelektual harus menjadi barisan terdepan dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yakni dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan tentunya menjadi teladan agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat serta pemerintah daerah," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016