Ternate, 1/11 (Antara Maluku) - DPRD Maluku Utara (Malut) menilai keinginan Kementerian Perhubungan mengambilalih pengelolaan jembatan timbang dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk menghilangkan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang, bukan solusi tepat.
"Praktik pungli di jembatan timbang bukan karena pengelolaannya di bawah Dinas Perhubungan Provinsi, tetapi karena petugas di jembatan timbang yang bermental pungli," kata Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Selasa.
Praktik pungli di Indonesia saat ini tidak hanya terjadi pada layanan publik yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah (pemda), tetapi juga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan itu dapat dibuktikan dari kasus operasi tangkap tangan terhadap staf di Kementerian Perhubungan karena terlibat pungli saat pelayanan dokumen izin kapal beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, menurut Irfan Umasugi, kalau ingin menghilangkan pungli di jembatan timbang bukan dengan cara mengalihkan kewenangan pengelolaan dari Dinas Perhubungan Provinsi ke Kementerian Perhubungan tetapi pada pembenahan mentalitas petugas di jembatan timbang.
Pembenahan mentalitas itu selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan, juga melalui peningkatan pengawasan serta penataan sistem yang dapat menutup celah terjadinya pungli.
"Yang juga tidak kalah penting dilakukan untuk menghilangkan pungli di jembatan timbang adalah penerapan sanksi tegas terhadap setiap petugas jembatan timbang yang terbukti melakukan pungli agar bisa memberi efek jera, karena selama ini jarang sekali sanksi itu diberikan walau tertangkap melakukan pungli," ujarnya.
Sanksi tegas serupa juga harus diberikan kepada sopir truk atau pengusaha angkutan yang sengaja memberikan suap kepada petugas jembatan timbang untuk melegalkan muatan truknya yang sebenarnya melebihi kapasitas yang ditentukan.
Menyinggun belum adanya jembatan timbang di wilayah Malut, Irfan Umasugi mengatakan, walaupun Malut merupakan wilayah kepulauan, ada ruas jalan tertentu yang sebaiknya dilengkapi fasilitas jembatan timbang, seperti ruas jalan Sofifi-Tobelo, Halmahera Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Praktik pungli di jembatan timbang bukan karena pengelolaannya di bawah Dinas Perhubungan Provinsi, tetapi karena petugas di jembatan timbang yang bermental pungli," kata Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Selasa.
Praktik pungli di Indonesia saat ini tidak hanya terjadi pada layanan publik yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah (pemda), tetapi juga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan itu dapat dibuktikan dari kasus operasi tangkap tangan terhadap staf di Kementerian Perhubungan karena terlibat pungli saat pelayanan dokumen izin kapal beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, menurut Irfan Umasugi, kalau ingin menghilangkan pungli di jembatan timbang bukan dengan cara mengalihkan kewenangan pengelolaan dari Dinas Perhubungan Provinsi ke Kementerian Perhubungan tetapi pada pembenahan mentalitas petugas di jembatan timbang.
Pembenahan mentalitas itu selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan, juga melalui peningkatan pengawasan serta penataan sistem yang dapat menutup celah terjadinya pungli.
"Yang juga tidak kalah penting dilakukan untuk menghilangkan pungli di jembatan timbang adalah penerapan sanksi tegas terhadap setiap petugas jembatan timbang yang terbukti melakukan pungli agar bisa memberi efek jera, karena selama ini jarang sekali sanksi itu diberikan walau tertangkap melakukan pungli," ujarnya.
Sanksi tegas serupa juga harus diberikan kepada sopir truk atau pengusaha angkutan yang sengaja memberikan suap kepada petugas jembatan timbang untuk melegalkan muatan truknya yang sebenarnya melebihi kapasitas yang ditentukan.
Menyinggun belum adanya jembatan timbang di wilayah Malut, Irfan Umasugi mengatakan, walaupun Malut merupakan wilayah kepulauan, ada ruas jalan tertentu yang sebaiknya dilengkapi fasilitas jembatan timbang, seperti ruas jalan Sofifi-Tobelo, Halmahera Utara.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016