Ambon, 5/12 (Antara Maluku) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur mengharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dapat menjadi contoh pelaksanaan sistem pemerintahan elektronik atau e-government.
"Saya berharap Maluku dapat menjadi contoh penerapan sistem pemerintahan elektronik yang mulai diberlakukan pada 2017, khususnya di wilayah Timur," kata Menpan saat bertatap muka dengan ASN pemprov Maluku, dan pemkot Ambon, di Ambon, Senin.
Asman yang baru menjabat sebagai Menpan sejak empat bulan terakhir, menargetkan sistem pemerintahan elektronik tersebut akan diberlakukan di seluruh provinsi maupun kabupaten / kota di Indonesia pada 2017.
Menurutnya, sejak melaksanakan tugas empat bulan pertama, dia menjadwalkan untuk berkunjung ke sejumlah besar daerah di Tanah Air untuk melihat dan memperoleh gambaran tentang model pelayanan publik yang diterapkan.
Dia menegaskan, selama empat bulan melakukan kunjungan didapati sejumlah daerah telah menerapkan sistem e-government dengan baik, tetapi ada juga yang masih lemah dalam penerapan, dikarenakan belum didukung akses komunikasi dan informasi yang memadai maupun peralatan penunjang lainnya.
"Sudah ada beberapa daerah yang saya tetapkan sebagai model dan contoh penerapan sistem e-government karena dilaksanakan dengan optimal. Bahkan ada beberapa desa yang sudah menggunakan informasi dan teknologi (IT) untuk urusan penyelenggaraan pemerintahannya," katanya.
Dia mengemukakan, pelayanan publik tidak bisa dilakukan setengah hati atau dianggap enteng karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.
Dia menambahkan, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan didukung sarana informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih akan berdampak mempercepat reformasi birokrasi di masing-masing daerah, guna menghadapi persaingan di era semakin moderen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Saya berharap Maluku dapat menjadi contoh penerapan sistem pemerintahan elektronik yang mulai diberlakukan pada 2017, khususnya di wilayah Timur," kata Menpan saat bertatap muka dengan ASN pemprov Maluku, dan pemkot Ambon, di Ambon, Senin.
Asman yang baru menjabat sebagai Menpan sejak empat bulan terakhir, menargetkan sistem pemerintahan elektronik tersebut akan diberlakukan di seluruh provinsi maupun kabupaten / kota di Indonesia pada 2017.
Menurutnya, sejak melaksanakan tugas empat bulan pertama, dia menjadwalkan untuk berkunjung ke sejumlah besar daerah di Tanah Air untuk melihat dan memperoleh gambaran tentang model pelayanan publik yang diterapkan.
Dia menegaskan, selama empat bulan melakukan kunjungan didapati sejumlah daerah telah menerapkan sistem e-government dengan baik, tetapi ada juga yang masih lemah dalam penerapan, dikarenakan belum didukung akses komunikasi dan informasi yang memadai maupun peralatan penunjang lainnya.
"Sudah ada beberapa daerah yang saya tetapkan sebagai model dan contoh penerapan sistem e-government karena dilaksanakan dengan optimal. Bahkan ada beberapa desa yang sudah menggunakan informasi dan teknologi (IT) untuk urusan penyelenggaraan pemerintahannya," katanya.
Dia mengemukakan, pelayanan publik tidak bisa dilakukan setengah hati atau dianggap enteng karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.
Dia menambahkan, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan didukung sarana informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih akan berdampak mempercepat reformasi birokrasi di masing-masing daerah, guna menghadapi persaingan di era semakin moderen.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016