Ternate, 8/12 (Antara Maluku) - Anggota DPRD Maluku Irfan Umasugi mengatakan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa Malut yang belum teraliri listrik adalah mengupayakannya masuk dalam cakupan program Indonesia Terang.
"Pemerintah pusat sejak 2015 mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk pengadaan listrik bagi desa-desa di wilayah Indonesia Timur yang belum teraliri listrik melalui program Indonesia Terang," kata Anggota Komisi III DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Kamis.
Oleh karena itu, katanya pemda di Malut harus mengupayakan semua desa di Malut yang belum teraliri listrik yakni sekitar 20 persen dari jumlah desa di Malut yang tercatat 1.200 desa masuk dalam program Indonesia Terang tersebut.
Menurut dia, kalau desa-desa itu masuk dalam program Indonesia Terang, pemda tidak direpotkan lagi dengan masalah penyediaan anggarannya, termasuk kajian mengenai jenis pembangkit listrik yang akan dibangun di desa itu karena semuanya ditangani langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun mengingat desa di wilayah Indonesia Timur yang masuk dalam program Indonesia Terang itu setiap tahun dibatasi karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, pemda di Malut harus mampu melakukan lobi ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan jatah yang lebih besar setiap tahun.
"Pada 2016 desa di Malut yang masuk dalam program Indonesia Terang hanya dua desa di Kota Ternate dan itu menandakan bahwa pemda di Malut tidak melakukan lobi secara maksimal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan jatah desa yang lebih banyak dan ini hendaknya tidak terjadi pada 2017," kata Irfan Umasugi.
Solusi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik adalah memanfaatkan partisipasi dari perusahaan tambang nikel di daerah ini yang telah membangun pabrik pengolahan nikel karena mereka membangun pula pembangkit listrik dalam kapasitas besar untuk kebutuhan pabrik itu.
Pembangkit listrik yang dibangun perusahaan tambang nikel tersebut harus diarahkan untuk melayani pula desa-desa di sekitarnya yang belum teraliri listrik, bahkan kalau memungkinkan bisa pula menjangkau desa-desa yang relatif jauh dari lokasi perusahaan tambang itu, ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Pemerintah pusat sejak 2015 mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk pengadaan listrik bagi desa-desa di wilayah Indonesia Timur yang belum teraliri listrik melalui program Indonesia Terang," kata Anggota Komisi III DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Kamis.
Oleh karena itu, katanya pemda di Malut harus mengupayakan semua desa di Malut yang belum teraliri listrik yakni sekitar 20 persen dari jumlah desa di Malut yang tercatat 1.200 desa masuk dalam program Indonesia Terang tersebut.
Menurut dia, kalau desa-desa itu masuk dalam program Indonesia Terang, pemda tidak direpotkan lagi dengan masalah penyediaan anggarannya, termasuk kajian mengenai jenis pembangkit listrik yang akan dibangun di desa itu karena semuanya ditangani langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun mengingat desa di wilayah Indonesia Timur yang masuk dalam program Indonesia Terang itu setiap tahun dibatasi karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, pemda di Malut harus mampu melakukan lobi ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan jatah yang lebih besar setiap tahun.
"Pada 2016 desa di Malut yang masuk dalam program Indonesia Terang hanya dua desa di Kota Ternate dan itu menandakan bahwa pemda di Malut tidak melakukan lobi secara maksimal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan jatah desa yang lebih banyak dan ini hendaknya tidak terjadi pada 2017," kata Irfan Umasugi.
Solusi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik adalah memanfaatkan partisipasi dari perusahaan tambang nikel di daerah ini yang telah membangun pabrik pengolahan nikel karena mereka membangun pula pembangkit listrik dalam kapasitas besar untuk kebutuhan pabrik itu.
Pembangkit listrik yang dibangun perusahaan tambang nikel tersebut harus diarahkan untuk melayani pula desa-desa di sekitarnya yang belum teraliri listrik, bahkan kalau memungkinkan bisa pula menjangkau desa-desa yang relatif jauh dari lokasi perusahaan tambang itu, ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016