Ternate, 27/12 (Antara Maluku) - Komisi I DPRD kota Ternate, Maluku Utara, mendorong pemerintah membangun rumah singgah dalam rangka pembinaan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) terkena razia secara berkelanjutan.
"Sebab, razia PSK tidak ada tindaklanjut. Hanya diberi sentuhan moral lalu dilepas. Mereka ini tidak ada pembinaan ketrampilan agar mandiri," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Ternate, Masri Anwar Tuara, di Ternate, Selasa.
Dia mengakui, sudah ada pertemuan komisi I dengan pemerintah terkait dengan masalah PSK dan maraknya operasi mereka di kota Ternate.
"Bagaimana langkah dan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan masalah penyakit sosial yang sudah menyebar di sudut-sudut Kota Ternate," katanya.
Solusinya, menurut Masri, komisi I sudah membahas persoalan PSK tersebut pada beberapa waktu lalu sehingga mengharapkan pemerintah memprogramkan pembangunan rumah singgah agar bila ada razia dan PSK terjaring, maka bisa dilakukan pembinaan.
Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan keterampilan kepada para PSK dengan mengajarkan membuka usaha agar mereka tidak kembali beroperasi.
"Langkah ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi butuh kerja keras instansi terknis yang bersentuhan langsung dengan masalah itu," tandas Masri.
Karena itu, perlu ada pengadaan rumah singgah di kota Ternate yang sudah diusulakan, tetapi dihapuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Pemerintah menghapus anggaran pengadaan rumah singgah kemungkinan dengan alasan banyak aset bangunan yang bisa digunakan karena kalau membangun baru membutuh anggaran begitu besar," katanya.
Masri mengemukakan, ada beberapa kantor SKPD yang selama ini mau didorong untuk direhabilitasi total tidak bisa dilakukan karena minimnya APBD dan defisit anggaran sehingga tidak serta merta langsung menyiasati TAPD melakukan pencoretan.
"Logika pemerintah mengambil langkah tegas itu pasti ada alasanya. Bisa jadi kebijakan pemerintah memanfaatkan aset bangunan yang ada dengan merehabilitasi kantor itu sebagai rumah singgah agar PSK kena razia bisa dilakukan pembinaan," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Sebab, razia PSK tidak ada tindaklanjut. Hanya diberi sentuhan moral lalu dilepas. Mereka ini tidak ada pembinaan ketrampilan agar mandiri," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Ternate, Masri Anwar Tuara, di Ternate, Selasa.
Dia mengakui, sudah ada pertemuan komisi I dengan pemerintah terkait dengan masalah PSK dan maraknya operasi mereka di kota Ternate.
"Bagaimana langkah dan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan masalah penyakit sosial yang sudah menyebar di sudut-sudut Kota Ternate," katanya.
Solusinya, menurut Masri, komisi I sudah membahas persoalan PSK tersebut pada beberapa waktu lalu sehingga mengharapkan pemerintah memprogramkan pembangunan rumah singgah agar bila ada razia dan PSK terjaring, maka bisa dilakukan pembinaan.
Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan keterampilan kepada para PSK dengan mengajarkan membuka usaha agar mereka tidak kembali beroperasi.
"Langkah ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi butuh kerja keras instansi terknis yang bersentuhan langsung dengan masalah itu," tandas Masri.
Karena itu, perlu ada pengadaan rumah singgah di kota Ternate yang sudah diusulakan, tetapi dihapuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Pemerintah menghapus anggaran pengadaan rumah singgah kemungkinan dengan alasan banyak aset bangunan yang bisa digunakan karena kalau membangun baru membutuh anggaran begitu besar," katanya.
Masri mengemukakan, ada beberapa kantor SKPD yang selama ini mau didorong untuk direhabilitasi total tidak bisa dilakukan karena minimnya APBD dan defisit anggaran sehingga tidak serta merta langsung menyiasati TAPD melakukan pencoretan.
"Logika pemerintah mengambil langkah tegas itu pasti ada alasanya. Bisa jadi kebijakan pemerintah memanfaatkan aset bangunan yang ada dengan merehabilitasi kantor itu sebagai rumah singgah agar PSK kena razia bisa dilakukan pembinaan," tegasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016