Ambon, 2/1 (Antara Maluku) - Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae menegaskan tugas lembaga legislatif melakukan seleksi terhadap tujuh calon komisioner KPID sudah selesai.
"Tugas DPRD lakukan seleksi akhir berupa uji kelaikan dan kepatutansudah selesai dan telah diajukan ke pemerintah daerah, silahkan ditanyakan ke eksekutif kenapa SK mereka belum dikeluarkan," kata Edwin di Ambon, Senin.
Penjelasan Edwin berkaitan dengan belum dilantiknya tujuh komisioner KPID Maluku yang telah dinyatakan lulus uji kelaikan dan kepatutan yang dilaksanakan komisi A DPRD Maluku sejak akhir Agustus 2016 lalu.
Menurut dia, setelah nama ketujuh komisioner yang lulus seleksi ini diserahkan ke pemerintah daerah nantinya ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan pelantikan.
"Jadi kalau ditanyakan ke DPRD Maluku bahwa mengapa mereka belum dilantik, silahkan dikonfirmasi ke pemerintah daerah," ujarnya.
Seharusnya pelantikan tujuh komisioner KPID baru sudah dilakukan 30 hari setelah berakhir masa jabatan komisioner sebelumnya.
Tetapi rencana pelantikan ini menjadi molor akibat adanya pengajuan surat keberatan calon komisioner yang tidak lulus uji kelaikan dan kepatutan yang dilaksanakan Komisi A DPRD Maluku.
Sebelum dilakukan uji kelaikan dan kepatutan terhadap 14 orang calon guna disaring rujuh calon komisioner sudah kedapatan ada berkas administrasi berupa makalah dari enam orang yang tidak memenuhi syarat karena hanya berkisar antara tiga sampai empat lembar dari ketentuan yang seharusnya tujuh lembar.
Akibatnya pimpinan DPRD telah mengundang Sekda Maluku bersama sekretaris KPID guna membahas dan menyelesaikan persoalan dimaksud.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Tugas DPRD lakukan seleksi akhir berupa uji kelaikan dan kepatutansudah selesai dan telah diajukan ke pemerintah daerah, silahkan ditanyakan ke eksekutif kenapa SK mereka belum dikeluarkan," kata Edwin di Ambon, Senin.
Penjelasan Edwin berkaitan dengan belum dilantiknya tujuh komisioner KPID Maluku yang telah dinyatakan lulus uji kelaikan dan kepatutan yang dilaksanakan komisi A DPRD Maluku sejak akhir Agustus 2016 lalu.
Menurut dia, setelah nama ketujuh komisioner yang lulus seleksi ini diserahkan ke pemerintah daerah nantinya ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan pelantikan.
"Jadi kalau ditanyakan ke DPRD Maluku bahwa mengapa mereka belum dilantik, silahkan dikonfirmasi ke pemerintah daerah," ujarnya.
Seharusnya pelantikan tujuh komisioner KPID baru sudah dilakukan 30 hari setelah berakhir masa jabatan komisioner sebelumnya.
Tetapi rencana pelantikan ini menjadi molor akibat adanya pengajuan surat keberatan calon komisioner yang tidak lulus uji kelaikan dan kepatutan yang dilaksanakan Komisi A DPRD Maluku.
Sebelum dilakukan uji kelaikan dan kepatutan terhadap 14 orang calon guna disaring rujuh calon komisioner sudah kedapatan ada berkas administrasi berupa makalah dari enam orang yang tidak memenuhi syarat karena hanya berkisar antara tiga sampai empat lembar dari ketentuan yang seharusnya tujuh lembar.
Akibatnya pimpinan DPRD telah mengundang Sekda Maluku bersama sekretaris KPID guna membahas dan menyelesaikan persoalan dimaksud.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017