Dalam rangka pemerataan akses telekomunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) setiap tahun melaksanakan pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika sesuai amanat Nawacita. 

Pemerintah hadir melalui program penyediaan Infrastruktur dan penguatan Ekosistem TIK dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU).

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (http://bp3ti.kominfo.go.id) dicantumkan kriteria penerima dan tata cara pengusulan penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK yang meliputi daerah: 

a) 3T (tertinggal, terpencil dan/terluar); 

b) Perintisan; 

c) Perbatasan; 

d) Tidak layak secara ekonomi; 

e) Daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika;

f) Kelompok masyarakat; 

g) Penyandang disabilitas; dan 

h) Masyarakat dengan ketidakmampuan sosial, ekonomi atau gender.

Program ini bertujuan untuk mengentaskan kesenjangan digital, memperkuat kedaulatan NKRI, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat terutama di lokasi prioritas pembangunan. 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:

Telepon  : 021 31936590

Hotline  : 1500876

Handphone : 081210946250; 081905644994

Email     : humas.bp3ti@kominfo.go.id


Kementerian Komunikasi dan Informatika

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

Wisma Kodel Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B4 Kuningan, Jakarta

Twitter : @BP3TIKominfo

Facebook   : BP3TI Kominfo

Instagram : @BP3TIKominfo


Pewarta: Rilis Pers

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017