Ambon, 4/4 (Antara Maluku) - Ketua Umum DPP PKB, Muhaiminm Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menepati janjinya merealisasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku memperhitungkan luas laut pada tahun anggaran 2018.
"Saya mengharapkan janji Kepala Negara itu direalisasikan karena memang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan di daerah ini, yang mengalami keterbatasan dana sebab DAU hanya memperhitungkan luas daratan maupun jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa," katanya, dikonfirmasi di Ambon, Selasa.
Muhaimin yang berada di Ambon dalam rangka menghadiri Muswil DPW PKB Maluku pada 5 - 6 April 2017 itu memandang perlu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS serta Menteri Keuangan menindaklanjuti janji Presiden Jokowi tersebut.
"Sebagai anggota kabinet hendaknya kedua menteri tersebut tanggap terhadap kebijakan Presiden yang menyampaikan janjinya saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017," ujarnya.
Apalagi, saat itu ada Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo maupun Ketua DPR - RI, Setya Novanto mendengar janji Presiden Jokowi.
"Wajarlah bila saatnya Maluku yang memiliki laut sangat luas itu dan memiliki potesi sumber daya hayati bernilai ekonomis diberikan pemberlakukan khusus untuk memperhitungkan DAU agar bisa mendorong percepatan maupun pemerataan pembangunan, termasuk pemerintahan dan pelayanan sosial, "katanya.
Muhaimin yang didampingi anggota DPR - RI daerah pemilihan Maluku, Ny. Rohany Vanath dan Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menjamin perwakilan di Fraksi - Fraksi DPR - RI akan mengawal janji Presiden tersebut.
"PKB memberikan dukungan politik dan siap mengawal janji Presiden tersebut agar terealisasi pada tahun anggaran 2018," tandasnya.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, mengatakan, siap membahas janji Presiden saat penyelenggaraan Muswil IV Partai Politik (Parpol) ini di Ambon pada 5 - 6 April 2017.
"Ini salah satu isu sentral yang menjadi pokok bahasan saat Muswil dihadiri Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar," ujarnya.
Basri memandang perlu "mengawal" realisasi DAU Maluku memperhitungkan luas laut karena baru diterapkan pada tahun anggaran 2018 yang bisa saja "belum final" kebijakan tersebut.
"Kami bukannya khawatir maupun meragukan janji pemerintah pusat. Namun, sering kali kondisi tertentu pemerintah pusat merasonalisasi dana transfer ke daerah dengan alasan efisiensi anggaran," katanya.
Karena itu, "pengawalan" tidak semata sifatnya administratif semata. Namun, perlu juga "pengawalan" bersifat politis karena melalui proses legislasi di DPR - RI sehingga jangan sampai kebijakan tersebut tersandung di sana.
Gubernur Maluku, Said Assagaff telah mengarahkan Kepala Bappeda setempat, Anthonius Siholoho untuk berkoordinasi ke Kementerian Keuangan soal DAU memperhitungkan laut Maluku yang mencapai 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini mencapai 705.645 KM2.
"Minimal bertemu Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo yang saat itu mendampingi Presiden Jokowi di Tanwir Muhammadiyah," ujar Gubernur.
Apalagi, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo saat itu menjanjikan setelah kembali di Jakarta akan memproses tambahan dana dengan juga memperhitungkan luas lautan.
"Jadi diharapkan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi sehingga DAU Maluku bertambah," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali menerima keluhan dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zetha Sahuburua tentang ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian DAU.
"Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil," kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017.
Presiden menegaskan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub, selalu dikeluhkan geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang luas, tetapi perhitungan DAU selalu menggunakan pendekatan daratan, sehingga kebagian DAU kecil.
"Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil. Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya mengharapkan janji Kepala Negara itu direalisasikan karena memang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan di daerah ini, yang mengalami keterbatasan dana sebab DAU hanya memperhitungkan luas daratan maupun jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa," katanya, dikonfirmasi di Ambon, Selasa.
Muhaimin yang berada di Ambon dalam rangka menghadiri Muswil DPW PKB Maluku pada 5 - 6 April 2017 itu memandang perlu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS serta Menteri Keuangan menindaklanjuti janji Presiden Jokowi tersebut.
"Sebagai anggota kabinet hendaknya kedua menteri tersebut tanggap terhadap kebijakan Presiden yang menyampaikan janjinya saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017," ujarnya.
Apalagi, saat itu ada Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo maupun Ketua DPR - RI, Setya Novanto mendengar janji Presiden Jokowi.
"Wajarlah bila saatnya Maluku yang memiliki laut sangat luas itu dan memiliki potesi sumber daya hayati bernilai ekonomis diberikan pemberlakukan khusus untuk memperhitungkan DAU agar bisa mendorong percepatan maupun pemerataan pembangunan, termasuk pemerintahan dan pelayanan sosial, "katanya.
Muhaimin yang didampingi anggota DPR - RI daerah pemilihan Maluku, Ny. Rohany Vanath dan Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menjamin perwakilan di Fraksi - Fraksi DPR - RI akan mengawal janji Presiden tersebut.
"PKB memberikan dukungan politik dan siap mengawal janji Presiden tersebut agar terealisasi pada tahun anggaran 2018," tandasnya.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, mengatakan, siap membahas janji Presiden saat penyelenggaraan Muswil IV Partai Politik (Parpol) ini di Ambon pada 5 - 6 April 2017.
"Ini salah satu isu sentral yang menjadi pokok bahasan saat Muswil dihadiri Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar," ujarnya.
Basri memandang perlu "mengawal" realisasi DAU Maluku memperhitungkan luas laut karena baru diterapkan pada tahun anggaran 2018 yang bisa saja "belum final" kebijakan tersebut.
"Kami bukannya khawatir maupun meragukan janji pemerintah pusat. Namun, sering kali kondisi tertentu pemerintah pusat merasonalisasi dana transfer ke daerah dengan alasan efisiensi anggaran," katanya.
Karena itu, "pengawalan" tidak semata sifatnya administratif semata. Namun, perlu juga "pengawalan" bersifat politis karena melalui proses legislasi di DPR - RI sehingga jangan sampai kebijakan tersebut tersandung di sana.
Gubernur Maluku, Said Assagaff telah mengarahkan Kepala Bappeda setempat, Anthonius Siholoho untuk berkoordinasi ke Kementerian Keuangan soal DAU memperhitungkan laut Maluku yang mencapai 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini mencapai 705.645 KM2.
"Minimal bertemu Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo yang saat itu mendampingi Presiden Jokowi di Tanwir Muhammadiyah," ujar Gubernur.
Apalagi, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo saat itu menjanjikan setelah kembali di Jakarta akan memproses tambahan dana dengan juga memperhitungkan luas lautan.
"Jadi diharapkan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi sehingga DAU Maluku bertambah," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali menerima keluhan dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zetha Sahuburua tentang ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian DAU.
"Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil," kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017.
Presiden menegaskan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub, selalu dikeluhkan geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang luas, tetapi perhitungan DAU selalu menggunakan pendekatan daratan, sehingga kebagian DAU kecil.
"Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil. Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017