Ambon, 20/4 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan stok kebutuhan pokok di daerah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.
"Kami pastikan pasokan kebutuhan pokok di Maluku hingga puasa dan lebaran mencukupi sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan," kata Gubernur Maluku dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Maluku, Zulkifly Anwar saat rapat koordinasi identifikasi barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional tahun 2017 di Ambon, Kamis.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan bahan pokok termasuk pangan merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu tuntutan pemenuhan kebutuhan bahan pokok atau pangan, merupakan pemenuhan hak asasi setiap individu.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yakni Pasal 3 Ayat 1 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.
Sedangkan ayat 2 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama bertugas antara lain meningkatkan dan melindungi serta mengembangkan sarana produksi, mengembangkan infrastruktur dan membina pelaku usaha, mengembangkan sarana perdagangan dan mengoptimalkan perdagangan antarpulau.
Selain itu melakukan pemantauan dan pengawasan harga serta mengelola stok dan logistik; meningkatkan kelancaran arus distribusi dan menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar dan perbatasan.
Dikatakannya, stok kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan tingkat harga yang sangat wajar, karena pihaknya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah membangun koordinasi yang baik dengan beberapa pemerntah kota besar pemasok, antara lain Surabaya, Makassar dan Manado, sebagai pusat-pusat akumulasi distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan timur.
Langkah itu dilakukan dalam upaya memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat ke Provinsi Maluku sehingga tidak terjadi kelangkaan.
"Dengan tersedianya stok yang cukup dan tingkat harga yang wajar, saya mengharapkan agar para pelaku usaha maupun pihak-pihak lain untuk tidak melakukan spekulasi atau penimbunan stok bahan kebutuhan pokok yang dapat berdampak pada kenaikan harga," ujarnya.
Ia mengakui koordinasi juga terus dilakukan dengan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon bahwa setiap minggu dilakukan tiga kali bongkar muat bahan kebutuhan pokok, yang didatangkan dari daerah sentra Surabaya, Makassar, melalui kapal-kapal kontainer milik PT Tanto, PT Tempuran Mas dan PT Meratus.
Sementara itu Kepala Disperindag Provinsi Maluku Frans Johanis Papilaya mengatakan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota di Maluku, serta instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pertanian, Pelni, Pelindo, Bulog dan pihak swasta lainnya guna kesiapan stok dan harga kebutuhan pokok.
"Langkah strategis lainnya juga terus melakukan koordinasi dan pantauan ke sentra ekonomi di Surabaya Makassar dan Manado," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami pastikan pasokan kebutuhan pokok di Maluku hingga puasa dan lebaran mencukupi sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan," kata Gubernur Maluku dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Maluku, Zulkifly Anwar saat rapat koordinasi identifikasi barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional tahun 2017 di Ambon, Kamis.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan bahan pokok termasuk pangan merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu tuntutan pemenuhan kebutuhan bahan pokok atau pangan, merupakan pemenuhan hak asasi setiap individu.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yakni Pasal 3 Ayat 1 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.
Sedangkan ayat 2 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama bertugas antara lain meningkatkan dan melindungi serta mengembangkan sarana produksi, mengembangkan infrastruktur dan membina pelaku usaha, mengembangkan sarana perdagangan dan mengoptimalkan perdagangan antarpulau.
Selain itu melakukan pemantauan dan pengawasan harga serta mengelola stok dan logistik; meningkatkan kelancaran arus distribusi dan menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar dan perbatasan.
Dikatakannya, stok kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan tingkat harga yang sangat wajar, karena pihaknya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah membangun koordinasi yang baik dengan beberapa pemerntah kota besar pemasok, antara lain Surabaya, Makassar dan Manado, sebagai pusat-pusat akumulasi distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan timur.
Langkah itu dilakukan dalam upaya memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat ke Provinsi Maluku sehingga tidak terjadi kelangkaan.
"Dengan tersedianya stok yang cukup dan tingkat harga yang wajar, saya mengharapkan agar para pelaku usaha maupun pihak-pihak lain untuk tidak melakukan spekulasi atau penimbunan stok bahan kebutuhan pokok yang dapat berdampak pada kenaikan harga," ujarnya.
Ia mengakui koordinasi juga terus dilakukan dengan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon bahwa setiap minggu dilakukan tiga kali bongkar muat bahan kebutuhan pokok, yang didatangkan dari daerah sentra Surabaya, Makassar, melalui kapal-kapal kontainer milik PT Tanto, PT Tempuran Mas dan PT Meratus.
Sementara itu Kepala Disperindag Provinsi Maluku Frans Johanis Papilaya mengatakan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota di Maluku, serta instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pertanian, Pelni, Pelindo, Bulog dan pihak swasta lainnya guna kesiapan stok dan harga kebutuhan pokok.
"Langkah strategis lainnya juga terus melakukan koordinasi dan pantauan ke sentra ekonomi di Surabaya Makassar dan Manado," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017