Ambon, 1/6 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar ucapara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, dipimpin Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, di Ambon, Kamis.
Pantauan Antara, upacara ditandai dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Wakil Gubernur Maluku, dan pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan Pembacaan UUD 1945 oleh dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Maluku.
Upacara dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Maluku.
Wakil Gubernur dalam kesempatan itu membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan Pancasila merupakan hasil dari proses rumusan Pancasila tanggal l Juni 1945 yang dipidatokan lr Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.
"Jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," kata Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa kodrat bangsa lndonesia adalah keberagaman dan merupakan takdir Tuhan, dan keberagaman itu mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk lndonesia. ltulah Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan. Kebhinnekaan sedang diuji oleh pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan keikaan, juga sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila.
"Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong. Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal lka, kita bisa terhindar dari masalah tersebut," kata Presiden.
"Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, lndonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan," tandasnya.
Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.
"Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan," katanya.
Presiden menegaskan, ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat.
Menurut Presiden, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila telah
diundangkan. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan.
"Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila," katanya.
Presiden juga menyatakan tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan, kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran, serta menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Pantauan Antara, upacara ditandai dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Wakil Gubernur Maluku, dan pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan Pembacaan UUD 1945 oleh dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Maluku.
Upacara dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Maluku.
Wakil Gubernur dalam kesempatan itu membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan Pancasila merupakan hasil dari proses rumusan Pancasila tanggal l Juni 1945 yang dipidatokan lr Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.
"Jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," kata Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa kodrat bangsa lndonesia adalah keberagaman dan merupakan takdir Tuhan, dan keberagaman itu mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk lndonesia. ltulah Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan. Kebhinnekaan sedang diuji oleh pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan keikaan, juga sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila.
"Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong. Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal lka, kita bisa terhindar dari masalah tersebut," kata Presiden.
"Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, lndonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan," tandasnya.
Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.
"Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan," katanya.
Presiden menegaskan, ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat.
Menurut Presiden, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila telah
diundangkan. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan.
"Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila," katanya.
Presiden juga menyatakan tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan, kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran, serta menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017