Ternate, 24/7 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengupayakan seluruh masyarakat daratan Pulau Halmahera terlayani infrastruktur listrik yang merupakan salah satu kebutuhan dasar, minimal pada malam hari.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Malut Imam Mahdi di Ternate, Senin, mengatakan, pemprov sudah menyiapkan berbagai langkah agar pada 2018 seluruh masyarakat di pulau itu terlayani listrik.
Program yang dilakukan Pemprov Malut di antaranya mendorong PT PLN untuk terus memperluas jangkauan pelayanannya, serta mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Program Indonesia Terang, khususnya untu perdesaan.
Imam Mahdi mengatakan, Pemprov Malut terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Pulau Halmahera, seperti Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Tidore Kepulauan, memprogramkan peningkatan pelayanan listrik di wilayah yang belum mendapatkannya.
Perusahaan yang beroperasi di daratan Halmahera, terutama perusahaan tambang yang membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan operasional industri pengolahan nikel diminta pula untuk menyediakan listrik ke desa-desa di sekitar lingkar tambang.
"Khusus untuk mengatasi keterbatasan energi listrik untuk kebutuhan industri di daratan Halmahera, pemprov terus mendorong pihak PLN dan swasta untuk memanfaatkan potensi terbarukan yang ada di wilayah itu," katanya.
Potensi energi terbarukan di wilayah Halmahera yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik, di antaranya panas bumi di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, yang sesuai hasil survei bisa menghasilkan listrik 100 MW di masing-masing lokasi.
Ia menambahkan, potensi energi terbarukan dari matahari di wilayah Halmahera sudah dilirik investor dari Swedia, di antaranya di Kabupaten Halmahera Barat dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya di dua lokasi di daerah itu dengan kapasitas masing-masing 10 MW serta di Kabupaten Halmahera Tengah dengan kapasitas sekitar 30 MW.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Malut Imam Mahdi di Ternate, Senin, mengatakan, pemprov sudah menyiapkan berbagai langkah agar pada 2018 seluruh masyarakat di pulau itu terlayani listrik.
Program yang dilakukan Pemprov Malut di antaranya mendorong PT PLN untuk terus memperluas jangkauan pelayanannya, serta mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Program Indonesia Terang, khususnya untu perdesaan.
Imam Mahdi mengatakan, Pemprov Malut terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Pulau Halmahera, seperti Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Tidore Kepulauan, memprogramkan peningkatan pelayanan listrik di wilayah yang belum mendapatkannya.
Perusahaan yang beroperasi di daratan Halmahera, terutama perusahaan tambang yang membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan operasional industri pengolahan nikel diminta pula untuk menyediakan listrik ke desa-desa di sekitar lingkar tambang.
"Khusus untuk mengatasi keterbatasan energi listrik untuk kebutuhan industri di daratan Halmahera, pemprov terus mendorong pihak PLN dan swasta untuk memanfaatkan potensi terbarukan yang ada di wilayah itu," katanya.
Potensi energi terbarukan di wilayah Halmahera yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik, di antaranya panas bumi di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, yang sesuai hasil survei bisa menghasilkan listrik 100 MW di masing-masing lokasi.
Ia menambahkan, potensi energi terbarukan dari matahari di wilayah Halmahera sudah dilirik investor dari Swedia, di antaranya di Kabupaten Halmahera Barat dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya di dua lokasi di daerah itu dengan kapasitas masing-masing 10 MW serta di Kabupaten Halmahera Tengah dengan kapasitas sekitar 30 MW.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017