Saumlaki, 7/8 (Antara Maluku) - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemprov Maluku dipimpin Gubernur, Said Assagaff di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) mengakomodir delapan program pembangunan prioritas yang diusulkan Pemkab setempat.
"Saya bersama seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah menyepakati untuk mengakomodir delapan program prioritas dalam rangka percepatan pembangunan di MTB untuk dibiayai APBD Pemprov Maluku," kata Gubernur seusai menghadiri Rakerda, di Larat, Senin.
Delapan program yang diminta Pemkab MTB dan disampaikan Bupatinya, Petrus Fatlolon saat Rakerda pada Minggu (6/8) agar ditangani Pemprov Maluku yakni percepatan penyelesaian trans Pulau Yamdena, khususnya pada ruas jalan Ilngei - Batu Putih sepanjang 40 KM dan percepatan pembangunan pelabuhan laut maupun dermaga feri di beberapa pulau untuk mendukung trans Maluku.
Selain itu, penyelesaian masalah kelistrikan karena hingga saat ini baru 60 persen masyarakat di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia maupun Timor Leste itu menikmati sarana penerangan, peningkatan sarana air bersih serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Begitu juga program pembangunan dan penyelesaian drainase di pulau yamdena maupun beberapa pulau lainnya yang dirasakan mendesak untuk segera dituntaskan serta percepatan pembangunan sarana komunikasi mengingat banyak warga terutama di pulau-pulau belum bisa menikmati kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pemkab MTB juga meminta Pemprov Maluku untuk memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi beroperasinya mega proyek gas abadi Blok Marsela di wilayah tersebut.
Gubernur Said menyatakan, program prioritas yang diusulkan Pemkab MTB untuk ditangani pemprov tersebut akan dibicarakan lintas sektor sehingga bisa terakomodir dan dibiayai melalui APBD Maluku tahun anggaran 2018.
Dia juga telah meminta Kepala Bappeda Maluku, Antonius Sihaloho untuk menginventarisasi secara rinci berbagai masalah yang terkandung dalam delapan program prioritas yang diusulkan bersama Bappeda MTB, sehingga dapat dibagi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dinas.
"Delapan program yang diusulkan telah disepakati sebagai program prioritas yang harus ditanggulangi Pemprov Maluku di tahun mendatang. Karena itu saya akan mengundang Bupati MTB untuk bertemu secara khusus dengan seluruh pimpinan SKPD guna membicarakan teknis pelaksanaannya pada September 2018," katanya.
Sedangkan Bupati Petrus Fatlolon secara terpisah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Said dan seluruh pimpinan SKPD karena telah mengakomodir delapan program yang diusulkan.
"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Said dan seluruh pimpinan SKPD karena telah menerima dan akan mengalokasikan anggaran untuk menangani delapan program prioritas pembangunan di MTB yang diusulkan pada tahun anggaran 2018," katanya.
Dia mengemukakan, usulan tersebut disampaikan kepada pemprov Maluku karena menyadari kemampuan APBD kabupaten perbatasan tersebut sangat kecil dan tidak mampu untuk membiayai seluruh program pembangunan.
"Kami ingin berlari cepat mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai bidang, tetapi menyadari kemampuan APBD sangatlah kecil sehingga membutuhkan intervensi Pemprov Maluku maupun pemerintah pusat untuk menanganinya," tegas Petrus.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya bersama seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah menyepakati untuk mengakomodir delapan program prioritas dalam rangka percepatan pembangunan di MTB untuk dibiayai APBD Pemprov Maluku," kata Gubernur seusai menghadiri Rakerda, di Larat, Senin.
Delapan program yang diminta Pemkab MTB dan disampaikan Bupatinya, Petrus Fatlolon saat Rakerda pada Minggu (6/8) agar ditangani Pemprov Maluku yakni percepatan penyelesaian trans Pulau Yamdena, khususnya pada ruas jalan Ilngei - Batu Putih sepanjang 40 KM dan percepatan pembangunan pelabuhan laut maupun dermaga feri di beberapa pulau untuk mendukung trans Maluku.
Selain itu, penyelesaian masalah kelistrikan karena hingga saat ini baru 60 persen masyarakat di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia maupun Timor Leste itu menikmati sarana penerangan, peningkatan sarana air bersih serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Begitu juga program pembangunan dan penyelesaian drainase di pulau yamdena maupun beberapa pulau lainnya yang dirasakan mendesak untuk segera dituntaskan serta percepatan pembangunan sarana komunikasi mengingat banyak warga terutama di pulau-pulau belum bisa menikmati kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pemkab MTB juga meminta Pemprov Maluku untuk memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi beroperasinya mega proyek gas abadi Blok Marsela di wilayah tersebut.
Gubernur Said menyatakan, program prioritas yang diusulkan Pemkab MTB untuk ditangani pemprov tersebut akan dibicarakan lintas sektor sehingga bisa terakomodir dan dibiayai melalui APBD Maluku tahun anggaran 2018.
Dia juga telah meminta Kepala Bappeda Maluku, Antonius Sihaloho untuk menginventarisasi secara rinci berbagai masalah yang terkandung dalam delapan program prioritas yang diusulkan bersama Bappeda MTB, sehingga dapat dibagi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dinas.
"Delapan program yang diusulkan telah disepakati sebagai program prioritas yang harus ditanggulangi Pemprov Maluku di tahun mendatang. Karena itu saya akan mengundang Bupati MTB untuk bertemu secara khusus dengan seluruh pimpinan SKPD guna membicarakan teknis pelaksanaannya pada September 2018," katanya.
Sedangkan Bupati Petrus Fatlolon secara terpisah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Said dan seluruh pimpinan SKPD karena telah mengakomodir delapan program yang diusulkan.
"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Said dan seluruh pimpinan SKPD karena telah menerima dan akan mengalokasikan anggaran untuk menangani delapan program prioritas pembangunan di MTB yang diusulkan pada tahun anggaran 2018," katanya.
Dia mengemukakan, usulan tersebut disampaikan kepada pemprov Maluku karena menyadari kemampuan APBD kabupaten perbatasan tersebut sangat kecil dan tidak mampu untuk membiayai seluruh program pembangunan.
"Kami ingin berlari cepat mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai bidang, tetapi menyadari kemampuan APBD sangatlah kecil sehingga membutuhkan intervensi Pemprov Maluku maupun pemerintah pusat untuk menanganinya," tegas Petrus.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017