Jakarta, 28/8 (Antara) - DPR RI akan menjadi tuan rumah pertemuan World Parliamentary Forum On Sustainable Development atau Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Bali pada 6-7September mendatang.
"Pertemuan yang akan dihadiri delegasi dari 45 negara ini akan menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menjelang pertemuan World Parliamentary Forum On Sustainable Development, DPR RI menggelar focus group discussion (FGD) yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Nurhayati, pertemuan di Bali nanti adalah pertemuan yang pertama kali sejak dibentuknya komitmen bersama World Parliamentary Forum On Sustainable Development.
"Pertemuan di Bali agenda utamanya adalah membahas arah pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030," katanya.
Nurhayati menjelaskan, pertemuan tersebut akan dibagi menjadi tiga kelompok pembahasan, Kelompok pertama dengan tema "leave no one behind" akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan guna memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kelompok kedua akan membicarakan tema "ending violence sustaining peace", yakni bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Kelompok ketiga akan membahas mengenai SDG's dan climate action, yakni melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement.
"Dari pertemuan di Bali pada 6-7 September mendatang, "out come"nya akan menghasilkan Bali Declaration dan besar harapannya World Parliamentary Forum akan terus berlanjut sebagai legacy dari Indonesia," kata Nurhayati.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, keberhasilan pertemuan World Parliamentary Forum On Sustainable Development di Bali menjadi penting karena merupakan pertemuan pertama kali dan merupakan inisiatif DPR RI guna mendukung Pemerintah dalam pencapaian agenda 2030.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pertemuan yang akan dihadiri delegasi dari 45 negara ini akan menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menjelang pertemuan World Parliamentary Forum On Sustainable Development, DPR RI menggelar focus group discussion (FGD) yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Nurhayati, pertemuan di Bali nanti adalah pertemuan yang pertama kali sejak dibentuknya komitmen bersama World Parliamentary Forum On Sustainable Development.
"Pertemuan di Bali agenda utamanya adalah membahas arah pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030," katanya.
Nurhayati menjelaskan, pertemuan tersebut akan dibagi menjadi tiga kelompok pembahasan, Kelompok pertama dengan tema "leave no one behind" akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan guna memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kelompok kedua akan membicarakan tema "ending violence sustaining peace", yakni bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Kelompok ketiga akan membahas mengenai SDG's dan climate action, yakni melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement.
"Dari pertemuan di Bali pada 6-7 September mendatang, "out come"nya akan menghasilkan Bali Declaration dan besar harapannya World Parliamentary Forum akan terus berlanjut sebagai legacy dari Indonesia," kata Nurhayati.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, keberhasilan pertemuan World Parliamentary Forum On Sustainable Development di Bali menjadi penting karena merupakan pertemuan pertama kali dan merupakan inisiatif DPR RI guna mendukung Pemerintah dalam pencapaian agenda 2030.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017