Warga yang bermukim di Danau Rana, Kecamatan Air Buaya, Pulau Buru, Maluku, kesulitan akses ke Namlea, ibu kota kabupaten setempat, karena belum tersedianya sarana transportasi. "Jalan menuju Danau Rana belum dibuka sehingga warga kesulitan membawa hasil pertanian untuk di jual di Namlea," kata Camat Air Buaya Abdul Rauf Hentihu di Ambon, Jumat. Menurut Hentihu, warga Danau Rana membutuhkan waktu tiga hingga empat hari untuk berjalan kaki sepanjang 154 kilometer untuk sampai ke Namlea, Ibu Kota Kabupaten Buru. "Mereka harus berjalan kaki dari Danau Rana menuju Desa Wamlana sejauh 70 kilometer, kemudian meneruskan perjalanan dengan kendaraan sepanjang 84 km untuk tiba di Namlea," katanya. Hentihu mengakui, belum dibukanya akses jalan menuju kawasan itu menyebabkan masyarakat kesulitan menjual hasil pertanian mereka, seperti kakao, cengkeh serta hasil kebun berupa umbi-umbian dan sayur ke pasar. "Kesulitan transportasi berdampak pertumbuhan ekonomi di kawasan Danau Rana tidak berkembang dan masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, di mana mereka setiap hari hanya mengonsumsi hasil pertanian yang diolah," ujarnya. Dia mengaku, sebenarnya masyarakat setempat sedikit terbantu dengan kehadiran perusahan pengolah kayu PT Gema Hutan Lestari yang membuka jalan tanah menuju kawasan tersebut sehingga bisa mempermudah akses warga, di samping membangun sekolah dasar dan puskesmas. "Tapi saat ini perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi dan kondisi jalan tanah itu telah tertutup semak belukar, sehingga menyulitkan masyarakat yang bermukim di kawasan Danau Rana untuk mendapatkan akses ke kota," katanya. Dia mengakui, sekolah dasar dan puskesmas yang dibangun perusahaan di kawasan Danau Rana mengalami kondisi "mati suri" karena para guru dan petugas puskesmas enggan datang untuk menjalankan tugasnya dikarenakan belum ada transportasi yang menjangkau wilayah itu. Sehubungan dengan itu, Hentihu berharap Pemerintah Pusat, Pemrov Maluku serta Pemkab Buru dapat membuka akses jalan menuju kawasan Danau Rana maupun membangun infrastruktur pendukung lainnya sehingga memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang termasuk Kawasan Adat Terpencil (KAT) itu.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010