Ambon, 26/9 (Antara Maluku) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat hingga kini sumber perekonomian Maluku masih sangat mengandalkan sumber daya alam.
"Perkembangan ekonomi Maluku selama 10 tahun terakhir Provinsi ini masih didominasi oleh tiga faktor utama," kata Pimpinan Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi saat pembukaan desiminasi kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) Provinsi Maluku dan temu responden di Ambon, Selasa.
Secara urutan dari yang terbesar, yaitu pertanian dan perikanan, kemudian sektor administrasi pemerintahan dan perdagangan. "Perdagangan 50 persennya adalah perdagangan mobil dan motor," katanya.
Dia mengatakan, pada triwulan II-2017 sektor pertanian dan perikanan memiliki pangsa pasar 23,78 persen, sementara administrasi pemerintah 22,32 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Maluku.
Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Maluku masih sangat mengandalkan sumber daya alam, ikan dan anggaran dari pemerintah maupun daerah.
Bambang mengatakan, kalau dilihat lebih teliti lagi porsi anggaran APBN Provinsi Maluku mencapai 71,5 persen dari anggaran pemda.
"Hal ini menunjukan bahwa pangsa kedua terbesar penggerak ekonomi Provinsi Maluku masih merupakan sumbangan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara sektor-sektor yang lain masih belum tumbuh signifikan, berdasarkan kajian BI Maluku yang dikenal dengan kajian kultra, banyak sektor industri yang sebenarnya memiliki potensial yang cukup tinggi seperti industri pariwisata, industri galangan kapal dan industri ikan budidaya.
"Perlu kita sadari bahwa perkembangan ekonomi kedepan semakin menantang pengetatan anggaran dari pemerintah terus berlangsung dan tentu ini menjadi faktor penghambat untuk menata ekonomi Maluku," ujarnya.
Bambang mengatakan, sektor perikanan di Provinsi Maluku tahun 2014 terpukul dengan adanya moratorium eks kapal asing dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Saat itu pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan sangat rendah bahkan pada triwulan IV-2015," ujarnya.
Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak boleh tergantung pada sektor ekonomi saja dan untuk menjawab salah satu tantangan tersebut Kantor BI Maluku terus mendorong pengembangan di sektor-sektor yang baru atau sumber pertumbuhan ekonomi yang baru maupun pengembangan wira usaha baru, dalam rangka beri semangat bagi para wira usaha di Maluku.
"Kemandirian harus dibentuk mulai dari saat ini dengan mencetak wirausaha-wirausaha baru sehingga sektor-sektor dengan potensi tinggi dapat di garap dan bertumbuh dengan baik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Perkembangan ekonomi Maluku selama 10 tahun terakhir Provinsi ini masih didominasi oleh tiga faktor utama," kata Pimpinan Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi saat pembukaan desiminasi kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) Provinsi Maluku dan temu responden di Ambon, Selasa.
Secara urutan dari yang terbesar, yaitu pertanian dan perikanan, kemudian sektor administrasi pemerintahan dan perdagangan. "Perdagangan 50 persennya adalah perdagangan mobil dan motor," katanya.
Dia mengatakan, pada triwulan II-2017 sektor pertanian dan perikanan memiliki pangsa pasar 23,78 persen, sementara administrasi pemerintah 22,32 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Maluku.
Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Maluku masih sangat mengandalkan sumber daya alam, ikan dan anggaran dari pemerintah maupun daerah.
Bambang mengatakan, kalau dilihat lebih teliti lagi porsi anggaran APBN Provinsi Maluku mencapai 71,5 persen dari anggaran pemda.
"Hal ini menunjukan bahwa pangsa kedua terbesar penggerak ekonomi Provinsi Maluku masih merupakan sumbangan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara sektor-sektor yang lain masih belum tumbuh signifikan, berdasarkan kajian BI Maluku yang dikenal dengan kajian kultra, banyak sektor industri yang sebenarnya memiliki potensial yang cukup tinggi seperti industri pariwisata, industri galangan kapal dan industri ikan budidaya.
"Perlu kita sadari bahwa perkembangan ekonomi kedepan semakin menantang pengetatan anggaran dari pemerintah terus berlangsung dan tentu ini menjadi faktor penghambat untuk menata ekonomi Maluku," ujarnya.
Bambang mengatakan, sektor perikanan di Provinsi Maluku tahun 2014 terpukul dengan adanya moratorium eks kapal asing dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Saat itu pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan sangat rendah bahkan pada triwulan IV-2015," ujarnya.
Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak boleh tergantung pada sektor ekonomi saja dan untuk menjawab salah satu tantangan tersebut Kantor BI Maluku terus mendorong pengembangan di sektor-sektor yang baru atau sumber pertumbuhan ekonomi yang baru maupun pengembangan wira usaha baru, dalam rangka beri semangat bagi para wira usaha di Maluku.
"Kemandirian harus dibentuk mulai dari saat ini dengan mencetak wirausaha-wirausaha baru sehingga sektor-sektor dengan potensi tinggi dapat di garap dan bertumbuh dengan baik," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017