Ternate, 8/10 (Antara) - Komisi III DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, mengatakan, daerah ini akan mendapatkan banuan perumabhan pada tahun anggaran 2018.
"Perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas Malik, di Ternate, Minggu.
Dia mengakui telah mendapat informasi mengenai pelaksanaan program penyediaan hunian layak huni di tahun anggaran 2018 khusus di Kota Ternate, baik untuk program Satuan Rumah Susun, rumah khusus maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selain itu, Kota Ternate mendapat bantuan perumahan untuk warga yang berada Kelurahan Kota Baru, Toboko dan Mangga Dua Utara.
"Bantuan perumahan tahun anggaran 2018 berkisas antara 600 - 700 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Anas.
Apalagi, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2018.
"Masih terdapat sejumlah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni, baik di daerah pusat perkotaan maupun di kecamatan yang ada di luar pulau Ternate seperti Moti. Hiri dan Pulau Batang Dua yang masih membutuhkan bantuan pemerintah untuk rumah murah yang layak huni," tandas Anas.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas Malik, di Ternate, Minggu.
Dia mengakui telah mendapat informasi mengenai pelaksanaan program penyediaan hunian layak huni di tahun anggaran 2018 khusus di Kota Ternate, baik untuk program Satuan Rumah Susun, rumah khusus maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selain itu, Kota Ternate mendapat bantuan perumahan untuk warga yang berada Kelurahan Kota Baru, Toboko dan Mangga Dua Utara.
"Bantuan perumahan tahun anggaran 2018 berkisas antara 600 - 700 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Anas.
Apalagi, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2018.
"Masih terdapat sejumlah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni, baik di daerah pusat perkotaan maupun di kecamatan yang ada di luar pulau Ternate seperti Moti. Hiri dan Pulau Batang Dua yang masih membutuhkan bantuan pemerintah untuk rumah murah yang layak huni," tandas Anas.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017