Ambon, 19/12 (Antara Maluku) - Komisi IV DPR RI diminta mendukung program pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku mengembangkan pulau mandiri pangan agar mandiri dengan produksi lokal.
"Kami meminta tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketuanya, Michael Wattimena, agar mendukung program tersebut dengan memperjuangkan anggaran dari Kementerian Pertanian," kata Kadis Ketahanan Pangan Setda Maluku, Zidik Sangadji, di Ambon, Selasa.
Proposal pengembangan pulau mandiri pangan telah diserahkan Wagub Maluku, Zeth Sahuburua kepada Michael Wattimena di Ambon pada Senin (18/12) malam.
Zidik mengemukakan, Pemprov Maluku telah mengembangkan pulau mandiri pangan selama tujuh tahun terakhir ini dengan mengandalkan APBD setempat.
"Jadi Komisi IV DPR - RI diminta mendukung pengalokasian anggaran agar para petani yang menjadi sasaran programini bisa meningkatkan produksi mereka," ujarnya.
Pangan yang dikembangkan adalah sesuai tipologi masing - masing 11 kabupaten/kota se- Maluku dengan prioritas sagu, jagung dan umbi - umbian.
"Kami menyiapkan benih untuk pangan lokal tersebut sehingga masyarakat Maluku tidak tergantung terhadap beras yang produksi petani Maluku saat ini baru mampu memenuhi 40 persen dari 1,8 juta lebih penduduk dengan konsumsi 74,7 KG/kapita/tahun," kata Zidik.
Dia mengakui, program ini diprioritaskan pengembangannya di pulau - pulau kecil yang fasilitas transportasi relatif masih terbatas sehingga tidak tergantung terhadap pemasokan beras.
"Terobosannya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kerawanan pangan karena faktor cuaca ekstrem sehingga menghambat pemasokan bahan pokok masyarakat, terutama beras," tandas Zidik.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR - RI, Michael Wattimena, mengapresiasi program Pemprov Maluku mengembangkan pulau mandiri pangan untuk menjamin kemandirian masyarakat terhadap pangan lokal.
"Bayangkan Maluku yang memiliki 1.340 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 Km2 adalah laut sehingga sebagai `anak negeri` haruslah memiliki tanggung jawab moril untuk memanfaatkan kapasitas secara tertanggung jawab untuk mendukung program pulau mandiri pangan dengan Kementerian Pertanian agar bisa mendanainya melalui APBN di tahun - tahun mendatang," ujarnya.
Dia mengakui, Kementerian Pertanian yang dipimpin Amran Sulaiman memiliki perhatian besar bagi pengembangan sektor ini di Maluku sehingga perlu didukung dengan program srategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak berjanji dan setelah dipercayakan berada di Komisi IV DPR - RI melalui kemitraan dengan sejumlah kementerian berusaha memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian," tegas Michael.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami meminta tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketuanya, Michael Wattimena, agar mendukung program tersebut dengan memperjuangkan anggaran dari Kementerian Pertanian," kata Kadis Ketahanan Pangan Setda Maluku, Zidik Sangadji, di Ambon, Selasa.
Proposal pengembangan pulau mandiri pangan telah diserahkan Wagub Maluku, Zeth Sahuburua kepada Michael Wattimena di Ambon pada Senin (18/12) malam.
Zidik mengemukakan, Pemprov Maluku telah mengembangkan pulau mandiri pangan selama tujuh tahun terakhir ini dengan mengandalkan APBD setempat.
"Jadi Komisi IV DPR - RI diminta mendukung pengalokasian anggaran agar para petani yang menjadi sasaran programini bisa meningkatkan produksi mereka," ujarnya.
Pangan yang dikembangkan adalah sesuai tipologi masing - masing 11 kabupaten/kota se- Maluku dengan prioritas sagu, jagung dan umbi - umbian.
"Kami menyiapkan benih untuk pangan lokal tersebut sehingga masyarakat Maluku tidak tergantung terhadap beras yang produksi petani Maluku saat ini baru mampu memenuhi 40 persen dari 1,8 juta lebih penduduk dengan konsumsi 74,7 KG/kapita/tahun," kata Zidik.
Dia mengakui, program ini diprioritaskan pengembangannya di pulau - pulau kecil yang fasilitas transportasi relatif masih terbatas sehingga tidak tergantung terhadap pemasokan beras.
"Terobosannya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kerawanan pangan karena faktor cuaca ekstrem sehingga menghambat pemasokan bahan pokok masyarakat, terutama beras," tandas Zidik.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR - RI, Michael Wattimena, mengapresiasi program Pemprov Maluku mengembangkan pulau mandiri pangan untuk menjamin kemandirian masyarakat terhadap pangan lokal.
"Bayangkan Maluku yang memiliki 1.340 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 Km2 adalah laut sehingga sebagai `anak negeri` haruslah memiliki tanggung jawab moril untuk memanfaatkan kapasitas secara tertanggung jawab untuk mendukung program pulau mandiri pangan dengan Kementerian Pertanian agar bisa mendanainya melalui APBN di tahun - tahun mendatang," ujarnya.
Dia mengakui, Kementerian Pertanian yang dipimpin Amran Sulaiman memiliki perhatian besar bagi pengembangan sektor ini di Maluku sehingga perlu didukung dengan program srategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak berjanji dan setelah dipercayakan berada di Komisi IV DPR - RI melalui kemitraan dengan sejumlah kementerian berusaha memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian," tegas Michael.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017