Ambon, 16/1 (Antaranews Maluku) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku memprogramkan pendaftaran warga miskin menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun anggaran 2018.
Kadis Kesehatan Maluku, Meykal Pontoh, dikonfirmasi, Selasa, mengatakan, pembiayaan untuk warga miskin telah dianggarkan dalam APBD Maluku 2018 sebesar lebih dari Rp5 miliar.
Validasi dan verifikasi data warga miskin harus dirampungkan dalam waktu dekat agar pada Februari 2018 bisa didaftar sebagai peserta JKN - KIS.
"Biayanya sudah dianggarkan, makanya proses validasi dan verifikasi data warga miskin sudah harus selesai dalam waktu ," ujar Meykal.
Pemprov Maluku bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi warga miskin sejak 2010 yang dikenal dengan Jamkesda. Namun, pada 2016 dihentikan karena terjadi tumpang tindih data.
Terjadinya tumpang tindih data seperti, ada warga miskin yang mendapatkan pelayanan dari APBD dan juga APBN.
Kenyataannya, warga yang mempunyai Jamkesda ternyata juga ada yang memiliki KIS. Setelah dihentikan pada2016, Pemprov Maluku dan BPJS Kesehatan kembali kerjasama dengan menandatangani MoU sejak Agustus 2017.
Karena itu, Pemprov Maluku melalui tim yang terdiri dari Dinsos, Dinkes, BPJS dan Disdukcapil masih melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin di 11 kabupaten/kota.
Validasi dan verifikasi data tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih data seperti yang terjadi pada tahun - tahun sebelumnya.
"Kami meminta data dari kabupaten/kota itu harus jelas nama dan alamat agar tidak terjadi tumpang tindih data," tandas Meykal.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Kadis Kesehatan Maluku, Meykal Pontoh, dikonfirmasi, Selasa, mengatakan, pembiayaan untuk warga miskin telah dianggarkan dalam APBD Maluku 2018 sebesar lebih dari Rp5 miliar.
Validasi dan verifikasi data warga miskin harus dirampungkan dalam waktu dekat agar pada Februari 2018 bisa didaftar sebagai peserta JKN - KIS.
"Biayanya sudah dianggarkan, makanya proses validasi dan verifikasi data warga miskin sudah harus selesai dalam waktu ," ujar Meykal.
Pemprov Maluku bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi warga miskin sejak 2010 yang dikenal dengan Jamkesda. Namun, pada 2016 dihentikan karena terjadi tumpang tindih data.
Terjadinya tumpang tindih data seperti, ada warga miskin yang mendapatkan pelayanan dari APBD dan juga APBN.
Kenyataannya, warga yang mempunyai Jamkesda ternyata juga ada yang memiliki KIS. Setelah dihentikan pada2016, Pemprov Maluku dan BPJS Kesehatan kembali kerjasama dengan menandatangani MoU sejak Agustus 2017.
Karena itu, Pemprov Maluku melalui tim yang terdiri dari Dinsos, Dinkes, BPJS dan Disdukcapil masih melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin di 11 kabupaten/kota.
Validasi dan verifikasi data tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih data seperti yang terjadi pada tahun - tahun sebelumnya.
"Kami meminta data dari kabupaten/kota itu harus jelas nama dan alamat agar tidak terjadi tumpang tindih data," tandas Meykal.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018