Ternate, 28/2 (Antaranews Maluku) - DPRD Maluku Utara mendukung program BPH Migas untuk menyediakan sub penyalur BBM 1.000 KL di setiap desa terpencil, karena akan membantu masyarakat di desa terpencil mendapatkan BBM dengan harga standar.
"Di Maluku Utara banyak desa terpencil yang selama ini masyarakatnya sering kesulitan mendapatkan BBM dan kalau pun bisa mendapatkan BBM harganya cukup mahal, 1 liter premium misalnya bisa mencapai Rp20.000," kata anggota DPRD Maluku Utara, Irfan Umasugi di Ternate, Rabu.
Adanya program BPH Migas untuk menyediakan sub penyalur BBM di setiap desa terpencil, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, untuk itu BPH Migas diharapkan segera merealisasikannya.
Bahkan, menurut dia, kuota BBM untuk setiap desa terpencil jangan dibatasi 1.000 KL, tetapi lebih besar lagi terutama untuk desa terpencil yang berada di pulau-pulau, karena kebutuhan BBM di desa terpencil seperti itu lebih banyak, di antaranya untuk kebutuhan melaut.
Ia mengatakan, sub penyalur BBM di desa terpencil itu sebaiknya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau koperasi nelayan setempat, agar pemanfataannya lebih muda diawasi masyarakat.
"Kalau sub penyalur BBM itu diserahkan kepada pengusaha dikhawatirkan akan terjadi permainan, misalnya BBM yang menjadi jatah di desa terpencil bersangkutan, dijual ke pihak lain dengan harga lebih mahal," katanya.
Ia mencontohkan penyaluran minyak tanah di suatu desa, yang diserahkan kepada pangkalan minyak tanah, tidak jarang minyak tanah jatah desa itu dijual kepada pihak lain, seperti transportasi laut dengan harga mahal, sehingga masyarakat di desa setempat kesulitan mendapat minyak tanah.
Ia menambahkan, program BBM satu harga yang dilakukan BPH Migas dengan membangun SPBU di wilayah tertentu, harus diperbanyak agar seluruh masyarakat di Maluku Utara dapat menikmati harga BBM yang sesuai standar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Di Maluku Utara banyak desa terpencil yang selama ini masyarakatnya sering kesulitan mendapatkan BBM dan kalau pun bisa mendapatkan BBM harganya cukup mahal, 1 liter premium misalnya bisa mencapai Rp20.000," kata anggota DPRD Maluku Utara, Irfan Umasugi di Ternate, Rabu.
Adanya program BPH Migas untuk menyediakan sub penyalur BBM di setiap desa terpencil, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, untuk itu BPH Migas diharapkan segera merealisasikannya.
Bahkan, menurut dia, kuota BBM untuk setiap desa terpencil jangan dibatasi 1.000 KL, tetapi lebih besar lagi terutama untuk desa terpencil yang berada di pulau-pulau, karena kebutuhan BBM di desa terpencil seperti itu lebih banyak, di antaranya untuk kebutuhan melaut.
Ia mengatakan, sub penyalur BBM di desa terpencil itu sebaiknya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau koperasi nelayan setempat, agar pemanfataannya lebih muda diawasi masyarakat.
"Kalau sub penyalur BBM itu diserahkan kepada pengusaha dikhawatirkan akan terjadi permainan, misalnya BBM yang menjadi jatah di desa terpencil bersangkutan, dijual ke pihak lain dengan harga lebih mahal," katanya.
Ia mencontohkan penyaluran minyak tanah di suatu desa, yang diserahkan kepada pangkalan minyak tanah, tidak jarang minyak tanah jatah desa itu dijual kepada pihak lain, seperti transportasi laut dengan harga mahal, sehingga masyarakat di desa setempat kesulitan mendapat minyak tanah.
Ia menambahkan, program BBM satu harga yang dilakukan BPH Migas dengan membangun SPBU di wilayah tertentu, harus diperbanyak agar seluruh masyarakat di Maluku Utara dapat menikmati harga BBM yang sesuai standar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018