Ambon, 26/6 (Antaranews Maluku) - Menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur Maluku pada 27 Juni 2018, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Ambon mendiskusikan netralitas TNI/Polri dalam Pilkada, Senin.
Perwakilan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Kota Ambon turut serta dalam kegiatan yang membahas "Netralitas TNI/Polri vs. Konflik Pilkada 2018: Mendorong Civil Society Mengawal Kualitas Demokrasi".
Berlangsung selama empat jam, diskusi yang digelar oleh organisasi sayap Partai Golongan Karya tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti akademisi Fisip Universitas Pattimura (Unpatti) Said Lestaluhu dan Edison Lapaelo dari Parameter Research Consultant.
Pembicara lainnya adalah Kepala Biro Maluku Perum LKBN Antara John Nikita Sahusilawane, Ketua Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara Bansa Hadi Sella, Koordinator Wilayah XI GMKI Maluku Dodi Soselisa, dan Ketua GMP Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan (FKPPI) Wilayah XXIII Maluku Hamza Nurlili.
Meski terbilang cukup terlambat karena Pilkada sudah akan berlangsung pada Rabu (27/6), kegiatan yang juga membahas beberapa temuan dugaan pelanggaran Pemilu selama masa kampanye tersebut, berlangsung cukup baik.
Said Lestaluhu mengatakan masyarakat berperan penting dalam mengawal kualitas demokrasi. Keberhasilan Pilkada akan mempengaruhi jalannya pembangunan selama lima tahun ke depan.
Meski UU Pemilu sudah cukup jelas tapi pelanggaran tetap ada selama masa kampanye berlangsung, dan yang terjadi di "bawah tangan" dan tidak terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Persoalan demokrasi yang berjalan timpang juga didukung oleh masih kurangnya pengetahuan politik di kalangaan masyarakat sipil. Karena itu, para pemuda yang tergabung dalam OKP yang notabene "lebih terdidik" harus membantu mengawasi setiap proses dalam Pilkada.
"Di wilayah saya saja, Kecamatan Salahutu dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tiga kali penggantian kapolsek," katanya.
Senada dengan Said, John Nikita Sahusilawane mengatakan pers dalam konteks demokrasi, berperan memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat, baik melalui berita lempang (straight news) maupun tulisan atau feature.
Dalam kerja Perum LKBN Antara, kata dia, berita-berita langsung disajikan tanpa opini dari wartawan, sedangkan tulisan panjang "memainkan" opini tapi tetap berpatokan pada fungsinya untuk mencerdaskan.
Menyoal dugaan pelanggaran dalam Pilkada, menurut John, pembahasan tentang demokrasi belumlah selesai.
Setelah ada pernyataan di tingkat nasional bahwa ada oknum militer yang ikut "bermain" dalam Pilkada, Indonesian Police Watch (IPW) pada 22 Juni langsung bereaksi, tak sampai sehari kemudian Wakapolda Maluku dimutasikan.
Tak hanya itu, insiden tindak kekerasan terhadap wartawan beberapa waktu lalu di Rumah Kopi Lela juga tidak kunjung selesai. Padahal jika dicermati dari kasusnya, ada dua peristiwa hukum yang terjadi, yakni itimidasi terhadap kebebasan pers dan potensi pelanggaran pilkada.
Dikatakannya lagi, yang menjadi kekhawatiran banyak orang, OKP sebagai bagian dari civil society ikut digerakan dalam transaksional politik dan semakin memperburuk kualitas demokrasi.
"Saya sendiri menulis tentang insiden di Rumah Kopi Lela, tetapi sampai kemarin sore ada pernyataan bahwa lebih fokus pada upaya pencegahan, yang jadi pertanyaannya adalah kasus yang terjadi lantas didiamkan," ujarnya.
Terkait kemungkinan keterlibatan OKP dalam pilkada dan mendukung salah satu kandidat, Ketua Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara Bansa Hadi Sella dan Koordinator Wilayah XI GMKI Maluku Dodi Soselisa secara tegas memastikan bahwa organisasi mereka netral.
Bahkan, kata mereka, HMI dan GMKI dan beberapa OKP lainnya telah mendatangani surat pernyataan sikap dengan Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses Pilkada Maluku 2018 yang jujur dan adil.
Sementara itu, FKPPI Wilayah XXIII Maluku yang paling disoroti karena memiliki keterikatan kuat dengan TNI/Polri, dan bisa saja digerakan agar mendukung salah satu kandidat tertentu, Hamza Nurlili, juga secara tegas menyatakan pihaknya tetap netral.
Karena itu, anggota FKPPI Wilayah XXIII Maluku yang ketahuan "menunggangi" organisasinya untuk bermain dalam Pilkada akan dikenakan sanksi tegas.
"Meski kami ada kaitannya dengan TNI/Polri, tapi kami secara tegas menyatakan bahwa kami netral. Pilihan politik adalah urusan masing-masing anggota karena kami sendiri sudah mendapatkan surat edaran dari pusat agar tetap menjaga netralitas," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Perwakilan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Kota Ambon turut serta dalam kegiatan yang membahas "Netralitas TNI/Polri vs. Konflik Pilkada 2018: Mendorong Civil Society Mengawal Kualitas Demokrasi".
Berlangsung selama empat jam, diskusi yang digelar oleh organisasi sayap Partai Golongan Karya tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti akademisi Fisip Universitas Pattimura (Unpatti) Said Lestaluhu dan Edison Lapaelo dari Parameter Research Consultant.
Pembicara lainnya adalah Kepala Biro Maluku Perum LKBN Antara John Nikita Sahusilawane, Ketua Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara Bansa Hadi Sella, Koordinator Wilayah XI GMKI Maluku Dodi Soselisa, dan Ketua GMP Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan (FKPPI) Wilayah XXIII Maluku Hamza Nurlili.
Meski terbilang cukup terlambat karena Pilkada sudah akan berlangsung pada Rabu (27/6), kegiatan yang juga membahas beberapa temuan dugaan pelanggaran Pemilu selama masa kampanye tersebut, berlangsung cukup baik.
Said Lestaluhu mengatakan masyarakat berperan penting dalam mengawal kualitas demokrasi. Keberhasilan Pilkada akan mempengaruhi jalannya pembangunan selama lima tahun ke depan.
Meski UU Pemilu sudah cukup jelas tapi pelanggaran tetap ada selama masa kampanye berlangsung, dan yang terjadi di "bawah tangan" dan tidak terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Persoalan demokrasi yang berjalan timpang juga didukung oleh masih kurangnya pengetahuan politik di kalangaan masyarakat sipil. Karena itu, para pemuda yang tergabung dalam OKP yang notabene "lebih terdidik" harus membantu mengawasi setiap proses dalam Pilkada.
"Di wilayah saya saja, Kecamatan Salahutu dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tiga kali penggantian kapolsek," katanya.
Senada dengan Said, John Nikita Sahusilawane mengatakan pers dalam konteks demokrasi, berperan memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat, baik melalui berita lempang (straight news) maupun tulisan atau feature.
Dalam kerja Perum LKBN Antara, kata dia, berita-berita langsung disajikan tanpa opini dari wartawan, sedangkan tulisan panjang "memainkan" opini tapi tetap berpatokan pada fungsinya untuk mencerdaskan.
Menyoal dugaan pelanggaran dalam Pilkada, menurut John, pembahasan tentang demokrasi belumlah selesai.
Setelah ada pernyataan di tingkat nasional bahwa ada oknum militer yang ikut "bermain" dalam Pilkada, Indonesian Police Watch (IPW) pada 22 Juni langsung bereaksi, tak sampai sehari kemudian Wakapolda Maluku dimutasikan.
Tak hanya itu, insiden tindak kekerasan terhadap wartawan beberapa waktu lalu di Rumah Kopi Lela juga tidak kunjung selesai. Padahal jika dicermati dari kasusnya, ada dua peristiwa hukum yang terjadi, yakni itimidasi terhadap kebebasan pers dan potensi pelanggaran pilkada.
Dikatakannya lagi, yang menjadi kekhawatiran banyak orang, OKP sebagai bagian dari civil society ikut digerakan dalam transaksional politik dan semakin memperburuk kualitas demokrasi.
"Saya sendiri menulis tentang insiden di Rumah Kopi Lela, tetapi sampai kemarin sore ada pernyataan bahwa lebih fokus pada upaya pencegahan, yang jadi pertanyaannya adalah kasus yang terjadi lantas didiamkan," ujarnya.
Terkait kemungkinan keterlibatan OKP dalam pilkada dan mendukung salah satu kandidat, Ketua Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara Bansa Hadi Sella dan Koordinator Wilayah XI GMKI Maluku Dodi Soselisa secara tegas memastikan bahwa organisasi mereka netral.
Bahkan, kata mereka, HMI dan GMKI dan beberapa OKP lainnya telah mendatangani surat pernyataan sikap dengan Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses Pilkada Maluku 2018 yang jujur dan adil.
Sementara itu, FKPPI Wilayah XXIII Maluku yang paling disoroti karena memiliki keterikatan kuat dengan TNI/Polri, dan bisa saja digerakan agar mendukung salah satu kandidat tertentu, Hamza Nurlili, juga secara tegas menyatakan pihaknya tetap netral.
Karena itu, anggota FKPPI Wilayah XXIII Maluku yang ketahuan "menunggangi" organisasinya untuk bermain dalam Pilkada akan dikenakan sanksi tegas.
"Meski kami ada kaitannya dengan TNI/Polri, tapi kami secara tegas menyatakan bahwa kami netral. Pilihan politik adalah urusan masing-masing anggota karena kami sendiri sudah mendapatkan surat edaran dari pusat agar tetap menjaga netralitas," ucapnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018