Ambon, 3/7 (Antaranews Maluku) - Pemerintah provinsi Maluku menggelar pertemuan terbatas untuk menghimpun berbagai masukan terkait perkembangan dan kebutuhan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut jelang penyelenggaraan Forum Pengembangan Indonesia (Indonesian Development Forum-IDF) 2018.
"Pertemuan ini untuk menghimpun berbagai masukan terkait ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Maluku, termasuk yang perlu dibangun dalam kurun lima tahun mendatang untuk disampaikan dalam IDF yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta 10 Juli 2018," kata Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua usai pertemuan, di Ambon, Selasa.
Pertemuan terbatas yang difasilitasi Bappeda Maluku tersebut diikuti Kepala Bappeda dan Kadis Perhubungan 11 kabupaten/kota di Maluku guna menghimpun berbagai masukan untuk merampung materi pembangunan Maluku secara komprehensif yang akan disampaikan dalam IDF 2018.
Menurut Wagub, pada penyelenggaraan IDF 2018, Maluku diberikan kesempatan secara khusus untuk menyampaikan materi tentang pembangunan infrastruktur dalam peningkatan produktivitas wilayah.
"Karena itu, kami merasa perlu mengumpulkan masukan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku sehingga materi yang disajikan adalah data secara menyeluruh dan tidak terfokus pada satu wilayah saja," katanya.
Suasana rapat terbatas di Kantor Gubernur Maluku untuk menghimpun masukan mengenai kondisi infrastruktur di provinsi itu yang akan disampaikan dalam Forum Pengembangan Indonesia 2018 di Jakarta. (Jimmy Ayal)
Masalah infrastruktur yang disampaikan untuk menjadi pertimbangan guna dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun RPJMD Maluku tahun 2019-2024, tidak hanya menyangkut transportasi laut sebagai salah satu infrastruktur prioritas mengingat geografis Maluku 93 persen wilayahnya merupakan laut, tetapi juga kebutuhan infrastruktur darat dan udara.
"Infrastruktur darat, laut dan udara di Maluku harus dibangun dan dikembangkan secara bersamaan sebagai satu kesatuan, guna menjamin konektivitas antarseluruh wilayah di Maluku yang terdiri dari 1.342 pulau maupun ke provinsi lainnya dan terimplementasi dalam program Trans Maluku," tandasnya.
Khusus menyangkut keberadaan pulau-pulau terluar di tiga kabupaten yakni Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru yang merupakan beranda negara dan berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste, menurut Wagub Zeth telah diprioritaskan dan terintegrasi dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran.
Ditambahkannya, pembangunan sejumlah infrastruktur di Maluku termasuk dalam proyek strategis nasional diantaranya Trans Maluku, pembangunan Bendungan Waiapo di Pulau Buru dengan anggaran Rp2,2 triliun untuk mempersiapkan pulau tersebut sebagai lumbung pangan, pembangunan Blok minyak dan gas (Migas) Masela di Maluku Tenggara Barat.
Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Pusat (RSP) terpadu kemaritiman yang peletakan batu pertama dijadwalkan oleh Menkes, Nila Moeloek berlokasi di Waelela, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon pada Juli 2018, serta Institut Teknologi Ambon (ITA) yang akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektare di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah.
