Ternate, 4/7 (Antara) - DPD Partai Golkar Maluku Utara (Malut) belum memikirkan untuk membahas pengganti Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong senilai Rp3,4 miliar.

"Kami masih fokus untuk mengawal pleno rekapitulasi hasil pilkada Malut 10 kabupaten/kota, bukan siapa yang kelak akan mengganti AHM kalau ditetapkan sebagai cagub/cawagub Malut terpilih," kata Ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus, di Ternate, Rabu.

Menurut dia, DPD Golkar Malut masih optimistis kasus yang dialami AHM merupakan cobaan dan yakin akan divonis bebas di pengadilan nanti, karena kasus itu pernah melalui praperadilan dan menang.

Bahkan dari informasi yang berkembang, sejumlah kader Partai Golkar telah disiapkan apabila secara hukum AHM diputuskan bersalah. Dua nama yang digadang-gadang mengisi posisi wagub yakni Ketua DPRD Malut Alien Mus dan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Frans Maneri.

Tapi, Alien menyatakan partainya ingin yang terbaik bagi AHM dan bisa bebas dari semua tuduhan yang dialamatkan kepada mantan Ketua DPP Partai Golkar tersebut.

Alien yang juga adik kandung AHM ini mengimbau kepada kader dan simpatisan AHM bersama masyarakat terus menjaga kamtibmas pascapemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut, karena selama ini provinsi yang berpenduduk 1,2 jiwa ini dikenal sebagai daerah rawan konflik.

"Alhamdulillah kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Malut, karena tahun ini menjadi sejarah baru, sebab selama ini di Malut dikenal luas sebagai daerah yang rawan konflik dalam pilkada," katanya pula.

Pihaknya sangat yakin masyarakat di Malut sudah dewasa dalam memahami perpolitikan, sehingga tahun 2018 adalah pertama kali di daerah ini pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman, damai dan tidak beriak-riak.

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018