Ternate, 20/8 (Antaranews Maluku) - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Malut tahun 2017 mencapai angka 70,73 dalam skala 0 sampai 100 atau mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 73,27.
"Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang dengan klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik sedang dengan indeks 60-80 dan buruk dengan indeks di bawah 60," kata Kepala BPS Malut, Misfaruddin di Ternate, Senin.
Menurut dia, perubahan angka IDI dari 2016-2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang menurun 2,08 poin (dari 92,27 menjadi 90,19), (2)? Hak-Hak Politik yang meningkat 4,05 poin (dari 61,79 menjadi 65,84), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang menurun 13,57 poin (dari 67,59 menjadi 54,02) dan IDI Malut 2017 sebesar 70,73.
Sedangkan, untuk capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-Lembaga Demokrasi berupa Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yakni "review" surat kabar lokal, review dokumen, Perda, Pergub, "Focus Group Discussion" (FGD) dan wawancara mendalam.
Bahkan, IDI 2017 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,21, 2010 sebesar 59,92, 2011 sebesar 59,17, 2012 sebesar 66,83, 2013 sebesar 64,06, 2014 sebesar 67,90, 2015 sebesar 61,52; 2016 sebesar 73,27 dan 2017 sebesar 70,73).
Begitu pula untuk tingkat demokrasi Maluku Utara selama 2010 hingga 2011 sempat masuk dalam kategori buruk, tetapi dalam tiga tahun pengukuran IDI terakhir terus mengalami peningkatan dan berada pada kategori sedang.
Hal ini menandakan sudah mulai matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi.
Misfaruddin mengatakan, fluktuasi angka IDI Maluku Utara merupakan cerminan dinamika demokrasi di Provinsi Malut dan IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan "evidence based" (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Bahkan, angka IDI Maluku Utara 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai sebesar 90,19, aspek hak-hak politik sebesar 65,84 dan aspek lembaga demokrasi sebesar 54,02.
Selain itu, untuk perkembangan selama sembilan tahun pengukuran IDI (2009-2017), ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat fluktuatif. Nilai indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2017 sebesar 90,19 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya (92,27).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang dengan klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik sedang dengan indeks 60-80 dan buruk dengan indeks di bawah 60," kata Kepala BPS Malut, Misfaruddin di Ternate, Senin.
Menurut dia, perubahan angka IDI dari 2016-2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang menurun 2,08 poin (dari 92,27 menjadi 90,19), (2)? Hak-Hak Politik yang meningkat 4,05 poin (dari 61,79 menjadi 65,84), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang menurun 13,57 poin (dari 67,59 menjadi 54,02) dan IDI Malut 2017 sebesar 70,73.
Sedangkan, untuk capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-Lembaga Demokrasi berupa Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yakni "review" surat kabar lokal, review dokumen, Perda, Pergub, "Focus Group Discussion" (FGD) dan wawancara mendalam.
Bahkan, IDI 2017 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,21, 2010 sebesar 59,92, 2011 sebesar 59,17, 2012 sebesar 66,83, 2013 sebesar 64,06, 2014 sebesar 67,90, 2015 sebesar 61,52; 2016 sebesar 73,27 dan 2017 sebesar 70,73).
Begitu pula untuk tingkat demokrasi Maluku Utara selama 2010 hingga 2011 sempat masuk dalam kategori buruk, tetapi dalam tiga tahun pengukuran IDI terakhir terus mengalami peningkatan dan berada pada kategori sedang.
Hal ini menandakan sudah mulai matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi.
Misfaruddin mengatakan, fluktuasi angka IDI Maluku Utara merupakan cerminan dinamika demokrasi di Provinsi Malut dan IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan "evidence based" (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Bahkan, angka IDI Maluku Utara 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai sebesar 90,19, aspek hak-hak politik sebesar 65,84 dan aspek lembaga demokrasi sebesar 54,02.
Selain itu, untuk perkembangan selama sembilan tahun pengukuran IDI (2009-2017), ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat fluktuatif. Nilai indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2017 sebesar 90,19 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya (92,27).
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018